Mantan Perdana Menteri Korea Selatan Hwang Kyo-ahn secara keliru menyatakan dalam postingan Facebook bahwa rencana pemerintah memberikan bebas visa untuk turis Tiongkok adalah akal-akalan untuk melakukan kecurangan pemilu jelang pemilihan lokal tahun depan. Badan pemilu nasional menepis klaim tersebut sebagai “tidak mungkin secara hukum”, karena pengunjung jangka pendek tidak memenuhi syarat untuk memilih.
“(Pemerintah Korea Selatan) menawarkan bebas visa untuk turis Tiongkok hingga 30 Juni tahun depan,” bunyi postingan Facebook yang terbit pada 8 Agustus 2025.
“Pemilu lokal tahun depan jatuh pada 3 Juni. Saya sudah bisa mencium rencana mereka untuk curang dengan memobilisasi orang Tiongkok secara massal.”
Klaim ini muncul setelah Kementerian Hukum mengumumkan pada 6 Agustus bahwa mereka akan memberikan izin bebas visa sementara untuk kelompok wisatawan Tiongkok dari 29 September 2025 hingga Juni 2026 (tautan arsip).
Kebijakan ini bertujuan mendongkrak pariwisata menjelang KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Gyeongju bulan Oktober.
Hwang, yang menjabat perdana menteri pada 2015-2017, belakangan menjadi aktivis sayap kanan jauh yang sering menyebarkan klaim tidak berdasar soal kecurangan pemilu (tautan arsip).
Cuplikan postingan Facebook yang menyesatkan diambil pada 11 Agustus 2025, dengan tanda X merah dari AFP
Posting serupa menyebar di grup-grup Facebook lainnya yang sering dikunjungi pengguna konservatif.
Namun, menurut Pasal 15 Undang-Undang Pemilu Pejabat Publik Korea Selatan, warga asing hanya boleh memilih dalam pemilu lokal jika telah menjadi penduduk permanen minimal tiga tahun sesuai Pasal 10 Undang-Undang Imigrasi (arsip di sini dan di sini).
“Klaim ini mustahil secara hukum karena syarat memilih dalam pemilu lokal adalah memiliki status tinggal minimal tiga tahun dan terdaftar sebagai penduduk asing,” ujar juru bicara Komisi Pemilihan Nasional (NEC) kepada AFP pada 11 Agustus.
“Warga asing yang masuk ke Korea pada Agustus tahun ini pun tetap tidak akan memenuhi persyaratan tersebut untuk pemilu lokal tahun depan.”
Juru bicara itu menegaskan aturan ini membuat turis Tiongkok yang memanfaatkan program bebas visa sementara tidak mungkin ikut memilih dalam pemilu lokal Juni 2026—poin yang telah berulang kali dipertegas NEC saat isu serupa beredar (taut arsip).
Menurut JoongAng Ilbo, yang mengutip laporan parlemen, sekitar 141.000 warga asing memenuhi syarat memilih di Korea Selatan per Maret 2025 (tautan arsip).
AFP sebelumnya telah membantah berbagai klaim kecurangan tentang pemilu Korea Selatan, termasuk narasi serupa yang keliru menyatakan warga Tiongkok ikut memilih dalam pemilu parlemen 2024.