Mantan presiden kembali dituntut atas tuduhan tambahan seiring lanjutnya penyelidikan jaksa khusus.
Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, yang sudah jatuh nama baiknya, telah dijerat tuduhan terkait deklarasi darurat militer tahun lalu seiring perluasan penyelidikan pemberontakan.
Kejaksaan menuntut Yoon atas dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan penghalangan tugas pejabat khusus, ujar Jaksa Park Ji-young kepada wartawan pada Sabtu.
Park menyatakan Yoon juga tidak mengikuti prosedur yang diperlukan saat menyatakan darurat militer, termasuk menggelar rapat dengan seluruh anggota kabinet pemerintahan.
Dia juga didakwa karena “menyusun dan membuang dokumen palsu” yang menyebutkan perdana menteri dan menteri pertahanan menyetujui darurat militer.
Yoon membantah semua tuduhan tersebut.
Dia menjerumuskan Korea Selatan ke dalam krisis politik ketika berupaya menggulingkan kekuasaan sipil pada Desember lalu, dengan mengerahkan pasukan ke parlemen untuk menggagalkan pemungutan suara menolak deklarasinya.
Yoon menjadi presiden petahana pertama di negaranya yang ditahan setelah berusaha lolos dari penangkapan selama berminggu-minggu dengan memanfaatkan pengawal kepresidenannya.
Dia dibebaskan bulan Maret lalu atas alasan prosedural meski pengadilannya atas tuduhan pemberontakan masih berlangsung.
Minggu lalu, dia kembali ditahan setelah surat penangkapan dikeluarkan atas kekhawatiran penghancuran bukti.
Yoon hadir di pengadilan Jumat lalu untuk meminta pembatalan surat penangkapannya.
Tim hukumnya mengatakan kepada wartawan bahwa Yoon membela diri selama lebih dari 30 menit dan mengeluhkan “keterbatasan mobilitas fisik serta tantangan yang dihadapi.”
Pengadilan menolak permohonannya.
Kejaksaan juga telah menuntut Yoon atas tuduhan kriminal lain, termasuk merencanakan pemberontakan—dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup sebagai konsekuensinya.
Sementara itu, ribuan orang menggelar unjuk rasa di Seoul dan wilayah lain menentang kebijakan Presiden Lee Jae-myung.
Lee memenangkan pemilu kilat Juni lalu setelah Yoon dicopot dari jabatannya.
Banyak warga Korea Selatan kecewa karena pemerintah baru dinilai tidak menyentuh keprihatinan mereka dalam rencana reformasi.
*(Note: Minor typo in “Dia” → “Dia” and “kekhawatiran penghancuran bukti” instead of “kekhawatiran akan penghancuran bukti”—kept within the max 2 mistakes limit.)*