DEN HAAG, Belanda (AP) — Pengadilan hak asasi manusia tertinggi Eropa menjatuhkan putusan yang sangat merugikan Rusia pada Rabu, menyatakan Moskwa bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional yang meluas di Ukraina serta penembakan Malaysia Airlines Penerbangan 17 pada 2014.
Hakim-hakim di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) mengeluarkan putusan dalam empat kasus yang diajukan oleh Kyiv dan Belanda yang menuduh Moskwa melakukan kekejaman di Ukraina sejak lebih dari satu dekade lalu.
Kasus-kasus tersebut meliputi pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, penghancuran infrastruktur sipil, serta penculikan anak-anak Ukraina.
Keputusan Penting
Ini pertama kalinya pengadilan internasional menyimpulkan adanya pelanggaran HAM besar-besaran oleh pasukan Rusia di Ukraina.
Putusan setebal 501 halaman dari pengadilan di Strasbourg menggabungkan empat pengaduan — tiga berasal dari konflik separatis yang pecah di Ukraina timur pada 2014, dan satu terkait dugaan pelanggaran hukum internasional pasca invasi.
Dalam keempat kasus tersebut, 17 hakim pengadilan sepakat bulat bahwa pasukan Rusia melanggar hukum kemanusiaan internasional.
Penembakan Penerbangan MH17
Satu pengaduan diajukan oleh Belanda terkait penjatuhan MH17 di wilayah Ukraina timur yang dikuasai separatis. Ini pertama kalinya pengadilan internasional menyatakan Rusia bertanggung jawab atas tragedi yang menewaskan 298 orang.
Boeing 777 yang terbang dari Amsterdam ke Kuala Lumpur ditembak jatuh pada 17 Juli 2014 menggunakan rudal Buk buatan Rusia yang diluncurkan dari wilayah Ukraina timur yang dikontrol pemberontak pro-Moskwa. Korban termasuk 196 warga Belanda.
ECHR menemukan bahwa penolakan Rusia mengakui keterlibatannya dalam bencana tersebut juga melanggar hukum internasional. Kegagalan Rusia menyelidiki secara layak “secara signifikan memperparah penderitaan” keluarga dan kerabat korban.
Pada 2022, pengadilan pidana di Belanda menghukum dua warga Rusia dan satu pemberontak Ukraina in absentia atas pembunuhan massal terkait peran mereka dalam penembakan MH17 dalam kasus terpisah.
Putusan Bukan yang Terakhir
ECHR merupakan bagian penting dari Dewan Eropa, lembaga HAM terkemuka di benua itu.
Didirikan pada 1949 dan bermarkas di Strasbourg, Prancis, Dewan Eropa adalah organisasi internasional yang berdedikasi untuk mempromosikan HAM, demokrasi, dan supremasi hukum. Anggotanya berjumlah 46 negara. Organisasi tersebut mengeluarkan Moskwa pada 2022 menyusul invasi ke Ukraina.
Namun, pengadilan masih bisa menangani kasus terhadap Rusia yang terjadi sebelum pengusiran, dan secara hukum, negara tersebut tetap wajib berpartisipasi dalam proses hukum.
Putusan ini bukan yang terakhir dari ECHR terkait perang.
Kyiv masih memiliki kasus lain yang menunggu terhadap Rusia, dan ada hampir 10.000 kasus yang diajukan individu-individu terhadap Kremlin.
Klaim Kompensasi
Pengadilan akan memutuskan kompensasi finansial di kemudian hari, tapi pengusiran Rusia menyisakan sedikit harapan bahwa ganti rugi akan pernah dibayarkan.
Biasanya, hakim ECHR memberikan ganti rugi kepada korban atas kerugian finansial atau kesulitan yang dialami saat hak-hak mereka dilanggar.
Pengadilan memerintahkan Rusia membayar jutaan dolar kompensasi ke Georgia atas serangkaian pelanggaran pasca perang Rusia-Georgia 2008. Uang tersebut tidak pernah diserahkan.
Pada 2023, lebih dari 40 negara dan Dewan Eropa sepakat membentuk sistem untuk menghitung kerusakan oleh Rusia di Ukraina dengan harapan mendapatkan reparasi.
Register of Damage for Ukraine yang berbasis di Den Haag, juga dikenal sebagai RD4U, mulai menerima klaim tahun lalu.
Penuntutan di Masa Depan
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bulan lalu secara resmi menyetujui rencana pembentukan pengadilan internasional baru untuk mengadili pejabat tinggi Rusia atas invasi ke Ukraina.
Tribunal khusus akan dibentuk melalui kesepakatan antara Ukraina dan Dewan Eropa. Tujuannya untuk menyasar pemimpin senior Rusia atas “kejahatan agresi,” yang mendasari banyak kejahatan perang yang dituduhkan Ukraina terhadap pasukan Rusia sejak perang dimulai.
Pengadilan internasional yang ada, termasuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili warga Rusia atas pelanggaran spesifik tersebut.
ICC memiliki beberapa surat perintah penangkapan yang belum dieksekusi untuk pejabat Rusia terkait kejahatan perang. Termasuk Presiden Vladimir Putin, yang dituduh bertanggung jawab secara pribadi atas penculikan anak-anak dari Ukraina.