Mahkamah Agung AS telah membatalkan upaya Presiden Donald Trump untuk menghentikan praktik lama kewarganegaraan bagi siapa pun yang lahir di tanah Amerika. Ini pukulan besar bagi kebijakan imigrasinya.
Dalam putusan 6-3 pada hari Selasa, pengadilan menolak perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada Januari 2025, yang melarang anak-anak yang lahir di AS dari orangtua dengan status hukum sementara atau tanpa dokumen mendapat kewarganegaraan secara otomatis.
Menjelang libur 4 Juli yang menandai 250 tahun kemerdekaan Amerika, putusan ini menegaskan kembali makna menjadi warga negara AS—prinsip yang didasari Amandemen ke-14 tahun 1868 setelah perang saudara, yang mengakhiri perbudakan di AS.
Ketua Mahkamah Agung John Roberts, yang menulis suara mayoritas, memuji kebijakan kewarganegaraan kelahiran AS. “Para perancang Amandemen ke-14 memberikan janji itu kepada ‘setiap orang merdeka yang lahir di negeri ini’,” tulisnya. “Kami menepati janji itu hari ini.”
Perintah eksekutif Trump, sesuai dengan agendanya yang keras terhadap imigran, menyatakan bahwa jika satu orangtua berada “secara ilegal di Amerika Serikat” dan yang lain bukan warga negara atau penduduk tetap sah, anak tidak bisa mengklaim kewarganegaraan.
Juga ditambahkan bahwa jika orangtua tinggal secara legal tapi sementara melalui visa turis, pelajar, atau kerja sementara, maka kewarganegaraan tidak bisa diturunkan ke anak.
Kewarganegaraan kelahiran memberikan kewarganegaraan otomatis kepada bayi yang lahir di AS, tanpa peduli status orangtuanya, berdasarkan prinsip hukum Inggris “jus soli”, atau “hak tanah”. Ini berbeda dengan “jus sanguinis” yang menentukan kewarganegaraan anak dari orangtuanya, di mana pun ia lahir.
Trump berulang kali berargumen kebijakan itu merugikan pembayar pajak karena imigran ilegal memanfaatkan sistem kesejahteraan AS. Pengacaranya berdalih praktik ini didasari “pembacaan yang salah” terhadap Amandemen ke-14, yang menyatakan “semua orang yang lahir atau dinaturalisasi di Amerika Serikat, dan tunduk pada yurisdiksinya, adalah warga negara AS”.
Jaksa Agung AS John Sauer berargumen frasa “tunduk pada yurisdiksinya” otomatis mengecualikan beberapa kelompok imigran, dan seharusnya hanya berlaku bagi mereka yang punya “kesetiaan kepada AS karena tempat diamnya”.
Sauer juga berdalih memberi kewarganegaraan pada bayi yang lahir di AS berujung pada “wisata kelahiran” oleh warga asing yang ingin anaknya jadi warga negara.
Trump menyebut putusan itu “terlalu buruk bagi negara kita” dan menyarankan cara lain seperti mengajak Partai Republik di Kongres mengesahkan undang-undang yang membatasi kewarganegaraan saat lahir.
“Kongres harus mulai HARI INI untuk mengakhiri kewarganegaraan lahir-penuh biaya dan tidak adil bagi Negara kita,” tulis Trump di platform media sosial. “Mereka akan mendapat dukungan penuh saya!”
Perkara ini penting bagi tim menjelang pemilu paruh waktu November. Trump menjadi presiden pertama yang hadir dalam pengaduan lisan di Mahkamah Agung pada awal April.
Ia terlihat keluar di tengah sidang, lalu menulis di Truth Social bahwa AS satu-satunya negara bodoh yang mengizinkan kebijakan ini. Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller menyebut putusan itu “merusak dan keterlaluan”, dan mengatakan perjuangan akan terus berlanjut.
Dalam studi bersama Migration Policy Institute dan Pennsylvania State University pada Mei 2025, diperkirakan 255.000 bayi per tahun akan lahir tanpa kewarganeraan jika perintah Trump jadi. Jumlah itu bisa menambah 2,7 juta populasi ilegal pada 2045.
Penn State memperkirakan komunitas Latin akan paling terdampak, mencakup 90 persen dari penduduk yang lahir di AS tanpa status hukum pada 2050. Populasi Asia bakal mengalami pertumbuhan terbesar di antara kelompok imigran lain.
Selain bagi komunitas yang terkena, putusan ini juga dianggap menguntungkan ekonomi AS. Pusat Studi Migrasi (CMS) memperkirakan bahwa penerima hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran akan menyumbang USD 7,7 triliun bagi ekonomi AS melalui pendapatan mereka antara tahun 1975 dan 2074.
Apa pentingnya keputusan ini?
Sigona mengatakan keputusan ini penting karena menegaskan kembali bahwa Konstitusi, dan bukan kekuasaan eksekutif, yang menentukan batas-batas kewarganegaraan Amerika.
“Dengan mempertahankan hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, pengadilan menegaskan kembali interpretasi yang sudah berlangsung lama dari Amandemen ke-14 yang sudah ada sejak lebih dari satu abad lalu dan menolak upaya untuk mendefinisikan ulang hak-hak konstitusional melalui tindakan eksekutif,” kata Sigona kepada Al Jazeera. “Secara lebih luas, ini menandakan bahwa meskipun di era politik yang sangat terpolarisasi saat ini, tetap ada batasan konstitusional atas wewenang presiden terkait imigrasi.”
Secara budaya, penting juga untuk melihat perdebatan yang lebih luas tentang kewarganegaraan berdasarkan kelahiran melalui kacamata sejarah unik setiap negara, kata Shaw. Dalam kasus AS, “Amandemen ke-14 perlu dilihat dari sudut pandang perang saudara yang pada dasarnya diperjuangkan karena perbudakan,” kata analis tersebut.
Amandemen ke-14 diratifikasi pada tahun 1868 untuk mengkodifikasikan hak-hak warga kulit hitam Amerika. Hingga saat itu, keturunan budak tidak dianggap sebagai warga negara AS, melainkan kelas manusia yang terpisah. Amandemen ini membalikkan keadaan dan memperluas hak kewarganegaraan kepada “semua orang yang lahir atau dinaturalisasi di Amerika Serikat”.
Mengubah prinsip dasar yang dianggap banyak orang telah melekat dalam identitas dan budaya AS jelas kontroversial. Menurut jajak pendapat Pew Research Center, 56 persen orang dewasa AS menentang perintah eksekutif Trump soal hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, sementara 43 persen mendukungnya.
Apakah negara lain juga punya aturan serupa?
Menurut Pew Research Center, setidaknya ada 30 negara lain yang memiliki hak serupa dengan AS soal kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, di antaranya Kanada, Meksiko, Brasil, dan Argentina. Jo Shaw, kepala sekolah di Edinburgh Law School, Inggris, mengatakan sejumlah besar negara Amerika Latin memiliki pengaturan yang sangat mirip dengan AS.
Dosen yang ikut menulis studi untuk British Institute of International and Comparative Law tentang topik kewarganegaraan berdasarkan kelahiran di Amerika Latin itu mengatakan, setiap negara memiliki kerangka konstitusi, ukuran legislatif, dan lingkup tindakan eksekutifnya masing-masing.
Chili dan Kolombia, misalnya, berbeda dari AS karena mereka tidak memberikan hak konstitusional ini kepada “orang asing sementara” atau “orang asing yang sedang transit”. “Mengingat praktik migrasi abad ke-21, jelas bahwa ketentuan ini bisa memiliki efek pengucilan yang parah, tergantung bagaimana aturan itu digunakan oleh lembaga legislatif dan eksekutif nasional, serta bagaimana istilah ‘sementara’ ditafsirkan,” kata Shaw kepada Al Jazeera.