Sesi pelatihan tim basket putri Senegal di AS dibatalkan, dengan Perdana Menteri negara Afrika Barat tersebut mengatakan ia membatalkannya karena beberapa anggota tim ditolak visa AS.
Perdana Menteri Ousmane Sonko menyatakan tim kini akan berlatih di ibu kota Senegal, Dakar, “dalam suasana yang berdaulat dan mendukung”.
Hal ini terjadi di tengah laporan bahwa AS berencana memberlakukan pembatasan perjalanan baru terhadap 25 negara Afrika tambahan, termasuk Senegal.
Awal bulan ini AS mengumumkan larangan bagi warga dari 12 negara, termasuk tujuh di Afrika. Ada juga pembatasan parsial bagi warga dari tujuh negara lain, dengan tiga di antaranya berasal dari Afrika.
Belum jelas mengapa atlet Senegal ditolak visa, sebab Kedubes AS belum memberikan pernyataan resmi.
“Setelah mengetahui penolakan visa terhadap beberapa anggota tim nasional basket putri Senegal, saya memerintahkan Kementerian Olahraga untuk membatalkan pelatihan persiapan selama 10 hari yang awalnya direncanakan di AS,” kata Sonko dalam pernyataan di media sosial pada Kamis.
Menurut laporan, lima pemain dan 13 ofisial tim hendak bertemu anggota lain serta pelatih yang sudah ada di AS, untuk persiapan turnamen AfroBasket putri 2025 di Pantai Gading bulan depan.
Namun, permohonan visa mereka tidak disetujui.
Penolakan visa ini mengejutkan karena, menurut kabar diplomatik yang bocor, negara sasaran diberi waktu 60 hari untuk menanggapi kekhawatiran AS.
Kekhawatiran tersebut meliputi pelanggaran masa tinggal visa, kurangnya kerjasama deportasi, keterkaitan serangan teror di AS, atau aktivitas anti-Amerika.
Setelah laporan pembatasan baru, Kemenlu Senegal mendesak warga agar mematuhi masa tinggal yang diizinkan di AS.
Meski tak secara langsung mengomentari kemungkinan Senegal masuk daftar terbaru, pernyataan pemerintah menekankan bahwa layanan diplomatik berkoordinasi dengan pemerintahan AS.
Sementara itu, Menlu Nigeria Yusuf Tuggar menyatakan larangan perjalanan ini bisa menghambat kerja sama energi dan mineral langka yang ditawarkan negara Afrika Barat ke AS.
Pemerintahan Trump bersikukuh bahwa keamanan nasional dan tingginya pelanggaran visa harus ditangani.
Laporan tambahan oleh Natasha Booty