Jeremy Bowen
Editor Internasional
EPA
Pengumuman Perdana Menteri Sir Keir Starmer bahwa Inggris akan mengakui kedaulatan Palestina merupakan perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Inggris.
Ia menawarkan penundaan pengakuan jika Israel mengambil "langkah nyata untuk mengakhiri situasi mengerikan di Gaza, menyetujui gencatan senjata, dan berkomitmen pada perdamaian jangka panjang yang berkelanjutan, menghidupkan kembali solusi dua negara."
Penolakan langsung Israel terhadap pernyataannya berarti tim penulis pidato Starmer bisa segera menyusun bahan untuk pidatonya di Sidang Umum PBB bulan September. Pengakuan Inggris terhadap Palestina terlihat "tak bisa dibatalkan," menurut seorang pejabat senior Inggris.
Starmer tak berharap perubahan kebijakan ini akan segera melahirkan negara Palestina merdeka—bagi banyak warga Israel, waktu terbaik untuk itu adalah tidak pernah—tapi niatnya, menurut sumber diplomatik, adalah memberdayakan kelompok moderat di kedua pihak, Israel dan Palestina. Inggris berharap mereka bisa tersentak untuk percaya bahwa perdamaian mungkin terjadi.
Ini tidak akan mudah, bukan hanya karena cara Hamas membunuh sekitar 1.200 orang, termasuk ratusan warga sipil Israel, dan menyandera tawanan pada 7 Oktober 2023, diikuti balas dendam Israel yang menewaskan puluhan ribu warga sipil dan menghancurkan Gaza.
Tetapi juga karena setiap upaya perdamaian gagal. Perundingan damai tahun 1990-an berakhir dengan pertumpahan darah. Setiap usaha menghidupkannya kembali sejak itu runtuh.
Penolakan Israel datang beberapa menit setelah Starmer selesai berbicara di Downing Street. Malamnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memposting kutukan keras di media sosial.
"Starmer memberi hadiah terorisme biadab Hamas dan menghukum korbannya. Negara jihadis di perbatasan Israel HARI INI akan mengancam Inggris BESOK."
"Bersikap lunak pada teroris jihadis selalu gagal. Itu akan gagal untukmu juga. Ini tidak akan terjadi."
Netanyahu menyangkal Israel menyebabkan kelaparan dan bencana di Gaza. Seandainya ia menerima syarat Inggris untuk penundaan, pemerintahannya akan hancur. Ia bergantung pada dukungan ekstremis ultranasionalis yang ingin aneksasi wilayah pendudukan dan mengusir warga Palestina, bukan memberi mereka kemerdekaan.
Tapi Netanyahu bukan tawanan mereka. Ia membangun karier dengan menentang solusi dua negara—gagasan bahwa perdamaian bisa dibangun dengan negara Palestina merdeka berdampingan dengan Israel. Awal bulan ini ia menyatakan negara Palestina akan jadi ‘batu loncatan’ untuk upaya penghancuran Israel ala 7 Oktober.
Netanyahu berharap dukungan kuat pemerintah AS, yang berpendirian bahwa mengakui negara Palestina saat ini berarti memberi hadiah pada terorisme Hamas.
Donald Trump mengatakan kepada wartawan saat pulang ke AS setelah bermain golf di Skotlandia bahwa ia tidak mendukung langkah Inggris.
Isu kedaulatan Palestina bisa menjadi faktor lain yang meretakkan hubungan transatlantik.
Hingga beberapa pekan lalu, Starmer belum yakin waktunya tepat untuk mengakui Palestina. Tapi gambar anak-anak Palestina kelaparan di Gaza menjadi puncak dari begitu banyak pembunuhan dan kehancuran.
Sikap mengeras di Downing Street dan Kementerian Luar Negeri, juga di Partai Buruh dan masyarakat Inggris secara luas.
Keputusan Inggris bergabung dengan Prancis mengakui Palestina adalah tanda lain dari isolasi diplomatik Israel. Dua sekutu Barat utamanya, Inggris dan Prancis—keduanya anggota tetap Dewan Keamanan PBB—telah mengabaikan upaya Israel menghalangi pengakuan mereka saat Sidang Umum di New York September nanti.
Jeremy Bowen: Mengakui negara Palestina adalah perubahan besar bagi kebijakan luar negeri Inggris.
Di New York tak lama setelah pernyataan Starmer, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mendapat aplaus meriah saat mengumumkan keputusan Inggris di konferensi PBB tentang solusi dua negara dan pengakuan Palestina.
Ia menepis tuduhan bahwa kemerdekaan Palestina bisa mematikan bagi Israel.
"Tidak ada kontradiksi antara dukungan pada keamanan Israel dan dukungan pada negara Palestina. Justru sebaliknya benar."
"Biarku tegas: penolakan pemerintah Netanyahu terhadap solusi dua negara salah—salah secara moral dan salah secara strategis."
Seorang pejabat Inggris menyatakan suasana penuh energi saat Lammy mengatakan pada delegasi bahwa pengumuman Inggris dibuat "dengan tangan sejarah di pundak kami." Lammy melanjutkan dengan menyelami masa lalu imperial Inggris di Palestina, yang terkait erat dengan akar konflik Yahudi-Arab atas tanah yang pernah dikuasai Inggris.
Inggris merebut Yerusalem dari Kesultanan Utsmaniyah tahun 1917 dan menguasai Palestina hingga 1948, saat mereka lelah dan kehabisan akal menghadapi perang Arab-Yahudi, lalu menyerahkan tanggung jawab ke PBB. Israel segera menyatakan kemerdekaan di bawah Perdana Menteri pertama David Ben Gurion, dan memukul mundur invasi pasukan Arab.
Di PBB, Lammy mengingat bagaimana Arthur Balfour, pendahulunya sebagai menteri luar negeri, pada 1917 menandatangani surat yang menjanjikan ‘mendukung pendirian rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina.’
Tapi dokumen Deklarasi Balfour itu juga menyatakan "tak ada yang boleh merugikan hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi di Palestina." Kata "Arab" tak disebut, tapi itulah maksudnya.
Lammy mengatakan Inggris boleh bangga membantu meletakkan fondasi Israel, tapi janji pada Palestina, menurutnya, tak ditepati, dan itu "adalah ketidakadilan sejarah yang terus berlanjut."
Janji-janji Inggris yang kontradiktif memicu dan membentuk konflik ini. Seandainya ada penjelajah waktu yang kembali ke Palestina tahun 1920-an, ia akan menemukan ketegangan dan kekerasan yang mengenaskan dan familiar.
Cara Inggris berharap mengakhiri penderitaan di Gaza, menciptakan perdamaian di Timur Tengah, dan memperbaiki ketidakadilan sejarah yang disebut Lammy adalah dengan menghidupkan kembali solusi dua negara.
Konferensi di New York tempat ia berbicara dipimpin Prancis dan Arab Saudi. Hasilnya adalah dokumen tujuh halaman yang bertujuan membuka jalan untuk solusi dua negara, termasuk kutukan negara-negara Arab terhadap Hamas dan serangannya pada 7 Oktober.
Jendela perdamaian lewat solusi dua negara sempat terkunci setelah runtuhnya proses perdamaian yang dimulai dengan harapan di tahun 1990-an.
Keputusan Inggris mengakui Palestina adalah linggis diplomatik untuk mencoba membukanya kembali.
(Kesalahan/typo maksimal 2x: "inis" seharusnya "ini", "teroris jihadis" seharusnya "teroris jihad")