Pemungutan suara anggaran Israel 2025 akan meningkatkan alokasi pertahanan sebesar 30 miliar shekel, dengan para anggota Knesset (MK) dari kalangan haredi yang rencananya akan abstain. Hal ini membuat koalisi yang terkunci imbang tetap berharap langkah tersebut dapat lolos.
Knesset telah menyetujui pembacaan pertama untuk menaikkan anggaran negara 2025 lebih dari 30 miliar shekel untuk dialokasikan ke anggaran pertahanan negara dalam sebuah pemungutan suara paripurna pada Rabu.
Suara tersebut lolos dengan 42 suara mendukung dan 37 menolak, setelah terjadi bentrokan sengit antara anggota koalisi dan oposisi mengenai masalah ini.
Rancangan undang-undang ini kini akan dibahas dalam rapat-rapat komite Knesset sebelum melanjutkan ke pembacaan kedua dan terakhir di paripurna untuk memperoleh persetujuan.
Jika disetujui, tambahan dana sebesar 30,8 miliar shekel akan dialokasikan untuk Kementerian Pertahanan, Lembana Asuransi Nasional, berbagai belanja terkait keamanan, serta untuk pembayaran bunga dan biaya.
Pemungutan suara ini dilakukan setelah pemerintah menyetujui proposal Kementerian Keuangan untuk menaikkan anggaran pertahanan pada bulan Agustus lalu.
Rabi Yitzchak Goldknopf, ketua United Torah Judaism (UTJ), terlihat di Mahkamah Agung Yerusalem, 28 Juli 2022 (kredit: YONATAN SINDEL/FLASH90)
Untuk menaikkan anggaran pertahanan, dana akan dialihkan dari berbagai kementerian lain, yang menyebabkan pemotongan secara menyeluruh, demikian bunyi proposal tersebut. Laporan juga menyebutkan bahwa proposal ini akan menyebabkan 1,6 miliar shekel dari anggaran yang dinaikkan dialokasikan untuk bantuan kemanusiaan di Gaza.
Proposal tersebut menyatakan bahwa kenaikan anggaran pertahanan sebesar 28,8 miliar shekal disebabkan oleh operasi ofensif Gaza ‘Kereta Gideon’ di Gaza, bersama dengan operasi Singa Bangkit di Iran milik Israel.
‘Kegagalan koalisi dalam menepati komitmennya’
Menjelang pemungutan suara paripurna, faksi haredi (ultra-Ortodoks) Degel HaTorah mengumumkan bahwa para anggotanya di Knesset akan menahan diri untuk tidak memilih mengenai kenaikan anggaran pertahanan tersebut karena “kegagalan koalisi dalam menepati komitmennya”.
Koalisi dan oposisi saat ini sama-sama memiliki 60 kursi yang berimbang setelah partai haredi United Torah Judaism (UTJ) meninggalkan koalisi pada Juli lalu menyusul kontroversi seputar negosiasi proposal undang-undang wajib militer bagi kalangan haredi. UTJ terdiri dari faksi Degel HaTorah, bersama dengan faksi Agudat Yisrael.
Pemungutan suara dapat lolos meskipun ada keadaan imbang ini karena para anggota Knesset dari Degel HaTorah tidak diperintahkan untuk menolak suara, melainkan hanya untuk abstain.
Penasihat spiritual untuk Degel HaTorah, Rabi Dov Landau, juga menginstruksikan para anggota Knesset dalam faksi tersebut untuk “abstain secara demonstratif” dalam pemungutan suara anggaran ini.
“Amandemen yang diajukan hari ini semata-mata untuk kebutuhan lembaga pertahanan dan tidak mencakup pemotongan apa pun terhadap pos-pos anggaran sipil,” demikian pernyataan Degel HaTorah.
Tidak jelas juga bagaimana suara Menteri Keamanan Nasional yang merupakan anggota koalisi, Itamar Ben-Gvir, akan diberikan terhadap proposal ini, karena Ben-Gvir awalnya menyatakan keberatan.
Partai Ben-Gvir akhirnya mendukung proposal tersebut setelah dijanjikan bahwa 160 juta shekel akan dialihkan ke Kementerian Keamanan Nasionalnya, demikian dilaporkan KAN News.