Kepala PBB menyerukan pembayaran reparasi untuk perbudakan

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres telah menyerukan untuk pembayaran reparasi atas perdagangan budak lintas Samudera Atlantik, yang telah merampas orang-orang yang diperbudak dari “pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan, dan kemakmuran.” “Kita meminta kerangka keadilan reparatif, untuk membantu mengatasi generasi-generasi eksklusi dan diskriminasi,” kata Guterres pada hari Senin, yang ditetapkan sebagai Hari Peringatan Korban Perbudakan dan Perdagangan Budak Lintas Samudera. “Kita memohon ruang dan kondisi yang diperlukan untuk penyembuhan, perbaikan, dan keadilan,” katanya. Lebih dari 12,5 juta orang Afrika dipaksa diangkut oleh pedagang Eropa di kapal mereka dan dijual menjadi budak. Beberapa pedagang memperoleh keuntungan dari tenaga kerja orang-orang yang diperbudak. Mereka yang selamat dari perjalanan ditempatkan di perkebunan di Brasil dan Karibia. “Hal ini membentuk dasar sistem diskriminasi kekerasan berdasarkan supremasi kulit putih yang masih terdengar hingga saat ini,” kata Guterres. “Keturunan orang-orang Afrika yang diperbudak dan orang-orang keturunan Afrika masih berjuang untuk hak dan kebebasan yang sama di seluruh dunia.” Laporan PBB yang diterbitkan tahun lalu mengatakan negara-negara dapat mempertimbangkan reparasi finansial atas perbudakan orang-orang keturunan Afrika, namun mengakui bahwa proses untuk mengajukan klaim hukum dan mengidentifikasi korban dan pelaku sangat kompleks. “Menurut hukum hak asasi manusia internasional, kompensasi atas kerusakan yang dapat diukur secara ekonomi, sesuai dan proporsional dengan keparahan pelanggaran dan keadaan setiap kasus, juga dapat menjadi bentuk reparasi,” menurut laporan yang dirilis pada bulan September. “Dalam konteks kesalahan sejarah dan kerugian yang diderita akibat kolonialisme dan perbudakan, penilaian kerusakan ekonomi dapat sangat sulit karena lamanya waktu yang berlalu dan kesulitan mengidentifikasi pelaku dan korban,” kata laporan tersebut. Hilary Beckles, ketua Komisi Reparasi Komunitas Karibia (CARICOM), mengulangi pernyataan Guterres. “Ini adalah gerakan yang akan menandai, akhirnya, kemenangan kolektif kemanusiaan, kebaikan atas kejahatan,” kata Beckles, seperti dilansir oleh Reuters. Komisi Reparasi CARICOM dibentuk untuk mengejar reparasi dari kekuatan kolonial bekas seperti Portugal, Prancis, dan Inggris.

MEMBACA  Jutaan Pohon Lagi Bukan Solusi Iklim yang Diharapkan Selandia Baru