BERLIN (AP) — Pejabat hak asasi manusia tertinggi PBB menyatakan keprihatinan Selasa atas penahanan sewenang-wenang dan “penggunaan kekuatan yang tidak proporsional” di Venezuela ketika pasukan keamanan mengambil tindakan tegas setelah pemilihan presiden yang dipertentangkan di negara itu.
Pasukan yang setia kepada Presiden Nicolás Maduro telah menangkap lebih dari 2.000 orang yang melakukan demonstrasi menentangnya atau meragukan klaimnya bahwa ia memenangkan masa jabatan ketiga dalam pemilihan 28 Juli meskipun bukti yang kuat menunjukkan bahwa ia kalah dengan margin lebih dari dua banding satu.
“Hal yang sangat mengkhawatirkan adalah begitu banyak orang ditahan, dituduh atau didakwa baik karena hasutan kebencian atau di bawah undang-undang kontra-terorisme,” kata Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Türk dalam sebuah pernyataan. “Hukum pidana tidak boleh digunakan secara berlebihan untuk membatasi hak-hak kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai, dan berasosiasi.”
Kantor hak asasi manusia PBB mengatakan bahwa dalam sebagian besar kasus yang didokumentasikan, para tahanan tidak diizinkan untuk menunjuk pengacara pilihan mereka sendiri atau berhubungan dengan keluarga mereka. “Beberapa kasus ini dapat dianggap sebagai kehilangan paksa,” katanya.
Türk menyerukan “pembebasan segera semua orang yang ditahan secara sewenang-wenang, dan garansi sidang yang adil untuk semua tahanan.” Dia menambahkan bahwa “penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh petugas penegak hukum dan serangan terhadap para demonstran oleh individu bersenjata yang mendukung pemerintah, beberapa berujung pada kematian, tidak boleh diulang.”
Türk juga mencatat adanya laporan kekerasan terhadap pejabat publik dan gedung publik oleh beberapa demonstran dan mengatakan bahwa kekerasan bukanlah jawabannya.
Pada hari Senin, jaksa Pengadilan Pidana Internasional mengatakan bahwa mereka “sedang memantau aktif” kejadian di Venezuela.
___
Ikuti liputan AP tentang Venezuela di https://apnews.com/hub/venezuela