Meninggalnya Yosef Eisenthal yang berusia 14 tahun, setelah tertabrak bus saat unjuk rasa menentang wajib militer di distrik Ortodoks Yerusalem Barat pada Selasa malam, kembali mengarahkan sorotan pada salah satu isu paling kontroversial dalam politik Israel: pengecualian warga Yahudi ultra-Ortodoks dari dinas militer.
Menurut sejumlah analis, besarnya keretakan ini sedemikian rupa sehingga menjadi ancaman eksistensial bagi koalisi sayap kanan pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang sejauh ini bertahan dari banyaknya tuduhan genosida di Gaza dan kritik atas serangan unilateral terhadap negara-negara tetangga di kawasan.
Rekomendasi Cerita
Eisenthal berada di antara puluhan ribu pengunjuk rasa ultra-Ortodoks, atau Haredi, ketika ia tertabrak bus di sebuah persimpangan di lingkungan Romema. Tiga pengunjuk rasa lain, yang dilaporkan masih remaja, terluka dalam kejadian tersebut. Pemberitaan media Israel menyebutkan sopir bus sebelumnya telah diserang oleh para demonstran sebelum kendaraannya menerobos kerumuman.
Netanyahu mengeluarkan pernyataan pada Rabu pagi, berjanji bahwa insiden ini akan diselidiki tuntas dan mendesak “pengekangan untuk mencegah suasana semakin memanas agar, *chalilah*, kita tidak mengalami tragedi tambahan.”
Kemarahan atas pengecualian bagi pelajar ultra-Ortodoks Israel bermula dari upaya awal pada 1999 untuk memformalkan apa yang sebelumnya merupakan pengaturan de facto. Para pemimpin Haredi berargumen bahwa para pemuda harus diizinkan fokus pada studi agama penuh waktu untuk melestarikan hukum dan tradisi Yahudi, alih-alih direkrut untuk bergabung dengan tentara, sebagaimana warga Yahudi Israel lainnya.
Namun, gugatan hukum terhadap pengecualian ini—yang terbaru dari Mahkamah Agung akhir tahun lalu yang menuntut diberlakukannya rekrutmen Haredi—ditambah laporan tentang kekurangan personel yang terkait dengan konflik militer Israel di Gaza, Lebanon, Suriah, dan Iran, telah mendorong isu ini kembali menjadi sorotan.
Jajak pendapat menunjukkan dukungan publik yang luas untuk mengakhiri pengecualian ini, sebuah gagasan yang secara terbuka didukung oleh Netanyahu. Tetapi dua mitra koalisi kunci perdana menteri, United Torah Judaism (UTJ) dan Shas, berulang kali mengancam akan menarik diri dari pemerintah atau memilih menentang anggaran negara—memicu pemilu baru—kecuali undang-undang yang melestarikan pengecualian bagi Haredi atau membatasi wajib militer bagi pelajar di sekolah-sekolah ultra-Ortodoks Israel (*yeshiva*) disahkan.
“Perlu diingat, ini bukan partai politik dalam arti konvensional,” kata Yossi Mekelberg, seorang *senior consulting fellow* di Chatham House, yang menggambarkan UTJ dan Shas beroperasi untuk kepentingan komunitas mereka sendiri dan bukan masyarakat luas. “Mereka terpilih sebagai partai untuk berfungsi sebagai kelompok penekan di dalam Knesset [parlemen]. Mereka tahu bahwa tidak ada seorang pun di luar komunitas ultra-Ortodoks mereka sendiri yang akan memilih mereka, dan mereka sungguh tidak berkepentingan untuk membujuk orang lain melakukannya.”
“Yang mereka miliki hanyalah basis religius mereka sendiri, dengan proporsi dalam masyarakat yang terus meningkat,” tambah Mekelberg. “Mempertahankan basis itu, sebagian besarnya, adalah tentang menjauhkan mereka dari ketentaraan di mana mereka mungkin menemui berbagai pendekatan berbeda terhadap agama, termasuk sekularisme, yang ditakuti para rabi mereka akan menggoda dan merusak mereka.”
Debat Pahit
Terlepas dari jumlah korban tewas Israel yang terbatas dibandingkan dengan puluhan ribu warga Palestina yang tewas dalam perang genosida di Gaza, kemarahan atas pengecualian komunitas Haredi dari wajib militer telah tumbuh di tengah masyarakat yang terpecah akibat dua tahun konflik tak henti.
Jajak pendapat musim gugur tahun lalu menunjukkan sebagian besar responden Israel memandang perpecahan sosial antara warga Israel sekuler dan ultra-Ortodoks sebagai salah satu isu paling memecah belah yang dihadapi Israel kontemporer.
Menanggapi kematian Eisenthal, Meir Porush dari UTJ mengatakan kepada wartawan, “Tidak mungkin mengabaikan fakta bahwa lebih dari sekali selama demonstrasi oleh publik ultra-Ortodoks, ada suasana publik bahwa diperbolehkan untuk melukai para pengunjuk rasa.”
“Situasi di mana hasutan merajalela terhadap publik ultra-Ortodoks menyebabkan orang Yahudi takut akan keselamatan mereka di Tanah Israel,” lanjut Porush. “Saya menyeru kepada semua pemimpin publik untuk menyerukan dihentikannya segala bentuk pelukaan dan hasutan terhadap publik ultra-Ortodoks.”
Polisi bentrok dengan pengunjuk rasa ultra-Ortodoks dalam sebuah protes sebelumnya mengenai wajib militer di Yerusalem Barat [Ammar Awad/Reuters]
“Hanya ada sedikit simpati untuk kaum ultra-Ortodoks di sebagian besar masyarakat Israel,” kata Ori Goldberg, seorang analis politik Israel. “Mereka telah berupaya keras untuk menjauhkan diri dari populasi lainnya, sehingga kebanyakan orang tidak terlalu peduli… Masyarakat Israel rusak.”
Memecah Belah
Sejak pembentukan Israel pada 1948, segelintir sarjana ultra-Ortodoks yang sangat terampil diberikan pengecualian dari dinas militer wajib Israel, yang berlaku bagi sebagian besar warga Yahudi. Namun, selama bertahun-tahun, pengaruh partai-partai religius yang kuat, seperti Shas dan UTJ, telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam jumlah pengecualian militer, yang saat ini diperkirakan mencapai sekitar 90 persen dari 13.000 pria ultra-Ortodoks yang mencapai usia wajib militer setiap tahunnya.
Sementara Shas dan UTJ hanya memegang 18 kursi di parlemen, sifat politik Israel yang terfragmentasi dan ketergantungan Netanyahu pada sayap kanan telah memberikan pengaruh yang tidak proporsional kepada kaum ultra-Ortodoks.
“Memang benar mereka tidak memiliki banyak kursi, tetapi Netanyahu sangat membutuhkan dukungan mereka untuk mempertahankan koalisinya dan tetap menjadi perdana menteri,” kata Mitchell Barak, seorang *pollster* Israel dan mantan asisten politik bagi beberapa tokoh politik senior Israel, termasuk Netanyahu, kepada Al Jazeera. “Benar juga bahwa partai-partai ultra-Ortodoks membutuhkan Netanyahu dan pemerintahannya untuk memiliki kekuatan dan relevansi di komunitas mereka sendiri. Namun isu wajib militer adalah segalanya. Bagi mereka, jika mereka kalah dalam hal ini: mereka tidak memiliki apa-apa.”
Seorang pria Yahudi ultra-Ortodoks berdiri di depan api yang membara selama protes menentang wajib militer Israel di Kfar Yona [John Wessels/AFP]
Pengaruh yang Meningkat
Di seluruh Israel, kaum Haredi merupakan konstituen sosial dan politik yang terus berkembang, di mana pengaruh politik mereka dan pengaruh agama dalam masyarakat meningkat seiring dengan pertambahan jumlah mereka.
Pada 2009, kaum Haredi membentuk 9,9 persen populasi Israel. Pada 2065, mereka diproyeksikan akan membentuk lebih dari 30 persen.
Seiring dengan pertumbuhan ini, partai-partai ultra-Ortodoks memastikan kepentingan anggota mereka terlayani dan agar mereka tetap setia: semua ini dapat menimbulkan masalah bagi masa depan Israel.
“Partai seperti Shas dan UTJ bergantung pada upaya menjaga kaum muda mereka tetap religius dan bergantung pada tunjangan,” ujar Mekelberg.
“Ini masalah serius karena jumlah mereka terus bertambah,” tambahnya. “Keluarga ultra-Ortodoks biasanya memiliki enam hingga tujuh anak. Sangat kecil kemungkinan anak-anak lelaki mereka akan mempelajari mata pelajaran inti seperti matematika atau sains. Alih-alih, mereka akan pergi ke yeshiva dan hidup dari tunjangan. Ini adalah masalah demografi yang nyata. Dan ini bukan masalah masa depan. Ini adalah masalah yang sedang terjadi sekarang.”