Kanada menyatakan serangan darat baru Israel di Kota Gaza, yang dilancarkan pada Selasa, sebagai aksi yang “mengerikan”.
Serangan tersebut “memperburuk krisis kemanusiaan dan membahayakan upaya pembebasan para sandera,” ungkap Global Affairs Kanada dalam sebuah unggahan di X. “Pemerintah Israel harus mematuhi hukum internasional.”
“Kanada bersama mitra internasional mendesak diadakannya gencatan senjata segera dan permanen, bantuan kemanusiaan tanpa batas, serta pembebasan seluruh sandera.”
Komentar ini disampaikan setelah militer Israel memulai serangan daratnya yang telah dinantikan di Kota Gaza pada malam hari.
Pasukan telah beroperasi di pinggiran kota selama berminggu-minggu dan mulai bergerak ke pusat kota pada Senin malam, ujar seorang juru bicara. Kabinet Keamanan Israel telah menyetujui pengambilalihan Kota Gaza pada bulan Agustus.
Organisasi bantuan internasional berulang kali memperingatkan tentang memburuknya krisis kemanusiaan di wilayah Palestina yang dilanda perang ini, yang menjadi rumah bagi sekitar 2 juta jiwa.
Juga pada Selasa, sebuah komisi penyelidikan independen dari Dewan HAM PBB menyatakan bahwa Israel melakukan genosida terhadap orang Palestina di Jalur Gaza.
Komisi yang beranggotakan tiga orang itu menetapkan bahwa empat dari lima tindakan genosida yang tercantum dalam Konvensi Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida 1948 telah dilakukan.
“Israel dengan tegas menolang omong kosong fitnah” dalam laporan tersebut, ujar Duta Besar Israel untuk PBB di Jenewa, Daniel Meron, dengan argumen bahwa laporan tersebut tidak menyebutkan tindakan teroris organisasi militan Palestina, Hamas, serta menuduh anggota komisi memiliki bias anti-Semit.
Perang Gaza dipicu oleh serangan Hamas terhadap Israel selatan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan lebih dari 250 diculik. Israel menyatakan 48 sandera masih berada di Gaza, dengan 20 di antaranya diyakini masih hidup.
Otoritas kesehatan di Gaza yang dikelola Hamas menyatakan lebih dari 64.800 warga Palestina telah tewas sejak perang dimulai. Data tersebut tidak membedakan antara warga sipil dan pejuang, namun angka-angka itu dianggap cukup kredibel oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.