Otoritas Kamerun telah melarang media membahas kesehatan Presiden Paul Biya, menyusul desas-desus kematiannya. Menteri Dalam Negeri Paul Atanga Nji mengatakan kepada gubernur regional bahwa cerita-cerita ini “mengganggu ketenangan warga Kamerun”. “Setiap perdebatan di media tentang kondisi presiden oleh karena itu dilarang secara ketat,” katanya, mengancam bahwa “pelanggar akan menghadapi ketentuan hukum.” Pemimpin berusia 91 tahun – yang telah menjabat selama lebih dari empat dekade – tidak terlihat di publik sejak 8 September, ketika dia menghadiri forum China-Afrika di Beijing. Beberapa pejabat telah menolak spekulasi seputar kondisi Biya, bersikeras bahwa dia dalam keadaan sehat dan sedang berada di pengasingan di Jenewa, Swiss. Nji mengatakan bahwa status kesehatan presiden adalah masalah keamanan nasional dan mendorong gubernur untuk membuat unit untuk memastikan perintah itu diikuti oleh media swasta dan media sosial. Banyak wartawan di negara itu mengatakan bahwa mereka menganggap larangan tersebut sebagai pelanggaran kebebasan pers. “Dengan mengatakan bahwa tidak boleh disebutkan situasi [kesehatan] presiden, saya merasa itu merupakan pelanggaran hak kami,” kata seorang wartawan Kamerun kepada BBC dengan syarat anonimitas. Dia menambahkan bahwa “itu akan sangat mempengaruhi cara kami melaporkan karena kami pasti tidak ingin mendapat masalah dengan pemerintah”. Pembatasan media juga menimbulkan kekhawatiran tentang keselamatan wartawan di negara di mana profesional media secara teratur menjadi target oleh pejabat dan kelompok pemberontak. Di masa lalu, separatis Anglophone telah menculik wartawan sementara pemerintah telah menangkap dan menahan anggota media. “Saya akan terus melaporkan meskipun saya takut mereka bisa melacak saya, karena tidak mungkin laporan saya tidak akan membicarakan keberadaan presiden atau apa yang bisa terjadi padanya. Saya akan terus melakukan tugas saya,” kata seorang wartawan lainnya. Dalam sebuah pernyataan pada Kamis, organisasi kebebasan pers global Committee to Protect Journalists (CPJ) mendesak pemerintah Kamerun untuk “mengakhiri ancamannya untuk menghukum wartawan media swasta yang melaporkan tentang kondisi dan keberadaan Presiden Paul Biya”. “Kesehatan presiden, yang telah berkuasa selama 41 tahun dan mungkin mencari reelksi tahun depan, merupakan kepentingan publik. Setiap upaya yang salah untuk menyensor laporan tentang kesehatannya atas alasan keamanan nasional hanya akan menguatkan spekulasi liar,” kata Angela Quintal, kepala Program Afrika CPJ. “Pemerintah Kamerun seharusnya hanya menghilangkan rumor dengan mengatur penampilan publik oleh kepala negara,” katanya. Saat spekulasi tentang kesejahteraan Presiden Biya terus berlanjut, warga Kamerun sangat menantikan kembalinya ke negara dalam beberapa hari mendatang, seperti yang dijanjikan oleh otoritas.
