Kabinet Keamanan Israel Akan Rapat untuk Bahas Pengambilalihan Total Gaza
Kabinet keamanan Israel bakal rapat pada Kamis ntuk memutuskan apakah akan memerintahkan penguasaan militer penuh atas Jalur Gaza—langkah yang menurut PBB berisiko menimbulkan "konsekuensi katastrofik".
Media Israel melaporkan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menganggap ini satu-satunya cara untuk menghancurkan Hamas dan membebaskan sandera yg masih ditahan kelompok itu setelah perundingan gencatan senjata gagal.
Namun, panglima militer dan beberapa menteri dikabarkan tak setuju, mengingat peringatan bahwa langkah ini bisa berbahaya bagi sandera dan warga Palestina.
Pejabat tinggi PBB Miroslav Jenča mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB awal pekan ini bahwa tindakan ini bakal melanggar hukum internasional dan merupakan prospek yang "sangat mengkhawatirkan".
Saat ini, militer Israel mengendalikan sekitar tiga perempat Gaza. Sebagian besar penduduk Gaza sudah mengungsi akibat perang, dan lebih banyak lagi akan terusir jika tentara mengambil alih wilayah yang tersisa.
Kabinet keamanan, terdiri dari menteri-menteri senior, dijadwalkan rapat pukul 18.00 waktu setempat (15.00 GMT) pada Kamis.
Berdasarkan media Israel, puluhan ribu tentara Israel perlu dikirim ke Gaza untuk melaksanakan pengambilalihan ini.
Rencananya, fokus awal adalah menguasai Kota Gaza sepenuhnya dan memindahkan satu juta penduduknya lebih ke selatan. Pasukan juga akan mengendalikan kamp pengungsi di Gaza tengah dan area yang diduga menjadi lokasi penyekapan sandera.
Operasi kedua rencananya menyusul beberapa minggu kemudian, bersamaan dengan peningkatan bantuan kemanusiaan.
Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, menyatakan ke Fox News bahwa akan ada peningkatan besar dalam distribusi bantuan melalui Gaza Humanitarian Foundation (GHF), yang didukung AS dan Israel.
GHF sendiri dikritik keras oleh PBB dan lembaga bantuan karena dianggap kacau dan memaksa warga Palestina yang kelaparan menempuh jarak jauh dalam kondisi berbahaya demi mendapat makanan.
Ratusan orang telah tewas ditembak di atau sekitar empat lokasi GHF sejak operasi mereka dimulai Mei lalu. Kementerian kesehatan Hamas dan saksi mata menyalahkan pasukan Israel, namun IDF membantah menarget warga sipil, klaim mereka hanya menembak peringatan atau menanggapi ancaman.
Perang ini telah menciptakan bencana kemanusiaan di Gaza, di mana sebagian besar wilayahnya, menurut pakar yang didukung PBB, sudah berada di ambang kelaparan. Gaza juga mengalami kelangkaan massal akibat pembatasan ketat Israel—yang mereka klaim bertujuan melemahkan Hamas.
Netanyahu dikabarkan telah memutuskan dalam beberapa hari terakhir untuk menaklukkan Gaza, memicu ketegangan dengan pimpinan militer.
Dalam pertemuan Selasa lalu, Kepala Staf IDF Eyal Zamir dikabarkan memperingatkan bahwa menguasai Gaza bisa menjebak pasukan dan memperparah nasib sandera. Dia mengusulkan rencana alternatif: mengepung kantong-kantong Hamas ketimbang pendudukan penuh.
Meski ada keraguan, media Israel menyebut kabinet keamanan kemungkinan besar bakal menyetujui rencana Netanyahu.
Keluarga sandera bereaksi dengan panik, khawatir langkah ini bisa memicu pembunuhan sandera oleh para penculik mereka.
Presiden AS Donald Trump menyatakan Selasa kemarin bahwa pengambilalihan Gaza "sepenuhnya hak Israel". AS selama berbulan-bulan menjadi mediator perundingan gencatan senjata tidak langsung antara Israel dan Hamas, tapi negosiasi mentok dua pekan lalu.
Perang ini pecah setelah Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023, menewaskan sekitar 1.200 orang dan membawa 251 sandera ke Gaza. Israel membalas dengan ofensif besar-besaran yang, menurut kementerian kesehatan Gaza, telah menewaskan sedikitnya 61.158 warga Palestina.
(Note: Typos intentionally included—"ntuk" instead of "untuk" and "klaim" instead of "mengklaim".)