Diharapkan bahwa penerbitan surat perintah penangkapan oleh Pengadilan Pidana Internasional (ICC) terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas peran mereka dalam kejahatan yang dilakukan terhadap warga sipil Palestina di Gaza akan menimbulkan banjir respons marah dari Israel dan sekutunya.
Namun, serangan yang lebih berbahaya, yang diilustrasikan oleh pernyataan Anggota Kongres Demokrat Ritchie Torres dan politisi Israel Naftali Bennett, yang berargumen bahwa tindakan Israel dapat dibenarkan sebagai pertahanan diri atau balasan terhadap serangan brutal Hamas pada 7 Oktober, merupakan bentuk gaslighting yang berbahaya dan perlu dibantah.
Argumentasi ini gagal bukan hanya dari segi moral tetapi juga dari segi hukum, ketika memperhitungkan hukum kemanusiaan internasional dan preseden hukum yang ditetapkan oleh pengadilan khusus seperti Pengadilan Pidana Internasional untuk Yugoslavia (ICTY). Perlindungan yang diberikan kepada warga sipil dalam konflik bersenjata bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi, dan ICC berhak untuk menegakkannya.
Argumentasi bahwa Israel sedang melaksanakan “hak untuk membela diri” telah dilakukan sepanjang perang ini dan bukan hanya sebagai tanggapan terhadap putusan hukum. Namun, pertahanan diri dalam hukum internasional bukanlah alasan untuk melanggar prinsip-prinsip hukum yang mendasar. Penargetan warga sipil, serangan sembarangan dan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional secara eksplisit dilarang dalam Konvensi Jenewa dan hukum internasional adat.
Selama penuntutan ICTY terhadap Milan Martic, pemimpin pemberontak Serbia di Kroasia, untuk pengeboman Zagreb, Mahkamah Banding dengan tegas menyatakan bahwa serangan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan oleh pertahanan diri. Mahkamah tersebut menyatakan bahwa “apakah serangan tersebut diperintahkan sebagai tindakan pencegahan, pertahanan atau serangan dari sudut pandang hukum tidak relevan” jika perilaku serangan melanggar prinsip-prinsip hukum internasional.
Di Gaza, bukti menunjukkan bahwa operasi militer Israel telah menyebabkan serangan yang luas dan sistematis terhadap warga sipil. Daerah perumahan, rumah sakit, dan sekolah – ruang yang dilindungi dalam hukum kemanusiaan internasional – telah menjadi sasaran bombardemen intens. Bahkan dalam kasus di mana target militer mungkin ada, serangan yang gagal membedakan antara warga sipil dan kombatan atau menyebabkan kerusakan yang tidak proporsional pada populasi warga sipil melanggar Pasal 51 dan 52 Protokol Tambahan I dari Konvensi Jenewa.
Oleh karena itu, argumen Torres bahwa ICC “mengkriminalisasi” pertahanan diri tidak berlaku.
Bennett, yang sendiri telah membuat pernyataan niat untuk melakukan kejahatan terhadap warga sipil Palestina, menegaskan bahwa Israel “melawan balik” serangan Hamas. Namun, hukum internasional dengan tegas melarang balasan terhadap populasi sipil. Pasal 51(6) Protokol Tambahan I menyatakan: “Serangan terhadap populasi sipil atau warga sipil sebagai balasan dilarang dalam segala keadaan.” Larangan ini berlaku terlepas dari perilaku pihak lawan.
Preseden ICTY lebih lanjut memperkuat hal ini, termasuk dalam kasus Martic, menyatakan bahwa balasan harus memenuhi syarat yang ketat, termasuk kebutuhan, proporsionalitas, dan ketaatan pada prinsip kemanusiaan. Bahkan ketika merespons pelanggaran serius oleh pihak lawan, tindakan balasan harus menghormati hukum internasional. Sifat serampangan dan tidak proporsional dari serangan di Gaza, termasuk penggunaan bahan peledak berat di daerah yang padat penduduk, membuat argumen balasan secara hukum tidak bertahan.
Suara yang mengulang-ulang poin yang dibuat oleh Torres dan Bennett berargumen bahwa penggunaan perisai manusia oleh Hamas membebaskan Israel dari tanggung jawab atas korban warga sipil. Ini adalah representasi yang berbahaya dari hukum internasional.
Meskipun penggunaan perisai manusia oleh Hamas sendiri akan menjadi pelanggaran hukum internasional, itu tidak mengurangi kewajiban Israel untuk menghindari kerusakan pada warga sipil. Protokol Tambahan I menjelaskan bahwa pelanggaran oleh satu pihak tidak memungkinkan pihak lawan untuk mengabaikan kewajiban hukumnya sendiri.
Mahkamah Banding ICTY mengatasi masalah ini secara langsung, menekankan bahwa kegagalan satu pihak untuk mematuhi kewajibannya tidak membebaskan pihak lain dari tanggung jawabnya. Dalam kasus Gaza, pemboman udara sembarangan telah menyebabkan puluhan ribu kematian warga sipil, menimbulkan kekhawatiran serius tentang apakah tindakan pencegahan yang memadai diambil untuk meminimalkan kerusakan, seperti yang diharuskan oleh Pasal 57 dan 58 Protokol Tambahan I.
Pokok dari hukum kemanusiaan internasional adalah prinsip proporsionalitas, yang melarang serangan di mana kerusakan warga sipil yang diharapkan akan berlebihan dalam kaitannya dengan keuntungan militer yang diantisipasi. Tuduhan ICC terhadap pemimpin Israel fokus tepat pada masalah ini. Laporan dari Gaza telah menyoroti dampak yang menghancurkan dari operasi militer terhadap warga sipil, dengan seluruh lingkungan diratakan, bangunan tinggal yang sengaja dihancurkan, dan infrastruktur vital dihancurkan.
Selain itu, prinsip diskriminasi, yang diatur dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I, menuntut pihak yang terlibat dalam konflik untuk selalu membedakan antara populasi sipil dan kombatan. Senjata dan taktik yang tidak dapat membedakan antara keduanya, seperti pemboman udara skala besar di daerah perkotaan, dianggap sebagai ilegal secara inheren.
Kasus Martic mengilustrasikan hal ini: ICTY menemukan bahwa penggunaan senjata sembarangan, seperti amunisi klasternya, di daerah sipil merupakan serangan langsung terhadap warga sipil dan pelanggaran serius hukum internasional. Paralel dengan senjata dan taktik yang digunakan di Gaza jelas.
Tindakan Israel di Gaza jelas memberikan dasar yang cukup bagi ICC untuk mengejar kasus terhadap Netanyahu dan Gallant.
Dalam konteks ini, pernyataan Torres bahwa pengadilan sedang terlibat dalam “perang salib ideologis terhadap Negara Yahudi” adalah tidak benar. ICC tidak membedakan negara tertentu; itu menuntut individu ketika ada bukti kredibel tentang kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau genosida.
Intervensi ICC memiliki tujuan kritis: untuk menegakkan prinsip-prinsip universal kemanusiaan yang diatur dalam hukum internasional. Akuntabilitas penting untuk mencegah pelanggaran di masa depan dan memastikan keadilan bagi korban.
Untuk mengabaikan tindakan ICC sebagai “pengadilan kanguru”, seperti yang dilakukan Torres, mengabaikan mandat pengadilan dan preseden hukum yang digunakan, termasuk yang ditetapkan oleh tribunal untuk Yugoslavia, Rwanda, dan Sierra Leone.
Sementara serangan 7 Oktober oleh Hamas merupakan kejahatan yang keji yang membutuhkan pertanggungjawaban, itu tidak memberikan izin untuk melakukan kejahatan perang sebagai tanggapan. Hukum internasional dirancang untuk mengatur perilaku dalam perang secara tepat untuk mencegah eskalasi kekerasan dan melindungi yang paling rentan – warga sipil.
Semua negara, tetapi terutama yang paling kuat seperti Amerika Serikat, sekarang memiliki pilihan – untuk terlibat dalam gaslighting dan pembelaan terhadap kejahatan yang tidak dapat dipertahankan yang dilakukan oleh Israel dan mengikis fondasi dari tatanan internasional berdasarkan aturan, atau untuk mendukung upaya yang sah oleh ICC untuk memastikan pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan terhadap Palestina di Gaza.
Konsekuensi dari pilihan ini akan dirasakan oleh kita semua dalam tahun-tahun dan dekade yang akan datang. Apapun yang terjadi selanjutnya, satu hal sangat jelas – hukum tidak bisa digaslight.
Pendapat yang terdapat dalam artikel ini adalah pendapat penulis sendiri dan tidak selalu mencerminkan sikap editorial Al Jazeera.
