Becky Morton
Reporter Politik
PM: Inggris Akan Akui Negara Palestina Kecuali Syarat Terpenuhi
Inggris akan mengakui negara Palestina pada September kecuali Israel mengambil "langkah konkret untuk mengakhiri situasi mengerikan di Gaza," ujar Sir Keir Starmer.
PM menyatakan Israel juga harus memenuhi syarat lain, termasuk menyetujui gencatan senjata, berkomitmen pada perdamaian berkelanjutan yang mengarah pada solusi dua negara, serta mengizinkan PBB memulihkan pasokan bantuan. Jika tidak, Inggris akan mengambil langkah tersebut di Sidang Umum PBB September mendatang.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menilai langkah ini "memberi imbalan pada terorisme biadab Hamas."
Pemerintah Inggris sebelumnya menyatakan pengakuan harus diberikan saat memiliki dampak maksimal, sebagai bagian dari proses perdamaian. Namun, PM menghadapi tekanan—termasuk dari anggota parlemen partainya—untuk bertindak lebih cepat.
Minggu lalu, Prancis juga mengumumkan akan secara resmi mengakui negara Palestina pada September—negara pertama di kelompok G7 yang melakukannya.
Dalam konferensi pers usai rapat kabinet darurat, Sir Keir menjelaskan pengumuman ini disebabkan situasi Gaza yang "tak tertahankan" dan kekhawatiran bahwa "solusi dua negara semakin sulit tercapai."
Ia menegaskan tujuan Inggris—"Israel yang aman berdampingan dengan Palestina yang berdaulat dan viable"—"terancam seperti belum pernah sebelumnya." PM juga menekankan tujuan utamanya adalah memperbaiki kondisi di Gaza, termasuk memastikan bantuan masuk.
Sir Keir menambahkan, Israel harus jelas menolak aneksasi di Tepi Barat. Namun, pemerintah Israel saat ini menentang solusi dua negara, sehingga kecil kemungkinan syarat ini terpenuhi.
Di sisi lain, Sir Keir menuntut Hamas segera melepaskan semua sandera, setuju gencatan senjata, melucuti senjata, dan menerima tak akan berperan dalam pemerintahan Gaza.
Netanyahu menanggapi di media sosial: "Negara jihadis di perbatasan Israel HARI INI akan mengancam Inggris BESOK. Kebijakan memanjakan teroris jihadis selalu gagal. Ini tidak akan terjadi."
Donald Trump mengaku tak pernah mendiskusikan pernyataan PM saat bertemu Senin lalu. Ia berpendapat langkah ini "seolah memberi imbalan pada Hamas."
AS dan banyak negara Eropa hanya akan mengakui Palestina sebagai bagian dari resolusi konflik jangka panjang.
Pemimpin Partai Liberal Demokrat Sir Ed Davey menyambut pengumuman ini sebagai "langkah krusial" tetapi mendesak PM untuk segera mengakui Palestina dan mengambil "tindakan lebih besar menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza."
Sekitar 255 anggota parlemen—termasuk lebih dari separuh anggota Partai Buruh—menandatangani surat mendesak pengakuan segera. Sarah Champion, salah satu koordinator surat, menyatakan lega, tetapi khawatir pengakuan "tergantung pada tindakan Israel."
Partai Konservatif dan Reform UK menilai sekarang bukan waktu tepat, karena dianggap memberi imbalan pada Hamas atas serangan 7 Oktober 2023. Pemimpin Konservatif Kemi Badenoch menyebut langkah ini "hanya pencitraan politik terburuk."
Pengumuman ini muncul setelah pembicaraan Sir Keir dengan pemimpin Prancis dan Jerman akhir pekan lalu. Namun, Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan negaranya belum berencana mengakui Palestina dalam waktu dekat.
Sebanyak 139 negara telah mengakui Palestina. Spanyol, Irlandia, dan Norwegia melakukannya tahun lalu, demi mendorong gencatan senjata.
Pengakuan ini dianggap sebagian besar simbolis selama masalah kepemimpinan dan batas wilayah Palestina belum terselesaikan.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri David Lammy berbicara di konferensi PBB di New York untuk memajukan solusi dua negara. Ia mengungkapkan Inggris dan Yordania telah mengirim 20 ton bantuan udara ke Gaza, sekaligus mendesak akses darat untuk truk bantuan.
Lembaga PBB menyebut situasi di Gaza sebagai "kelaparan massal buatan manusia," menyalahkan Israel yang mengontrol semua pasokan. Israel membantah adanya pembatasan bantuan dan menolak klaim "kelaparan."
Tonton: BBC menanyakan waktu pengakuan Palestina kepada menteri luar negeri Inggris.