Indonesia (C2 Level dengan Beberapa Kesalahan/Typos Maksimal 2):
Sebuah hukum baru di Brasil dapat menimbulkan “kerusakan lingkungan signifikan dan pelanggaran HAM”, serta mencerminkan “kemunduran selama berpuluh tahun” dalam perlindungan di Brasil, termasuk untuk Amazon, kata seorang pakar PBB kepada BBC News.
Rencana mempercepat persetujuan proyek pembangunan dikritik oleh Astrid Puentes Riaño, pelapor khusus PBB, saat Brasil bersiap menjadi tuan rumah KTT iklim COP30 tahun ini.
Para anggota parlemen menyetujui aturan penyederhanaan izin lingkungan untuk infrastruktur seperti jalan, bendungan, energi, dan tambang bulan ini, meski presiden belum resmi menandatangani RUU tersebut.
Para kritikus menjulukinya “RUU perusakan” dan menyatakan dapat memicu eksploitasi lingkungan serta deforestasi.
Pendukung RUU berargumen bahwa rezim perizinan nasional baru akan memangkas proses panjang dan rumit yang harus dilalui perusahaan untuk membuktikan bahwa proyek mereka tidak merusak lingkungan.
Dalam perubahan ini, beberapa pengembang bisa mendeklarasikan dampak lingkungan sendiri lewat formulir daring untuk proyek skala kecil—langkah yang menurut pendukung mengurangi birokrasi, tapi dikhawatirkan kritikus.
Ms. Riaño menyatakan kekhawatirannya bahwa aturan ringan ini akan “berlaku untuk proyek tambang” dan “berdampak pada wilayah Amazon”.
Ia juga “sangat khawatir” dengan rencana perpanjangan otomatis izin proyek yang tak ada perubahan besar, karena “menghilangkan penilaian dampak lingkungan, padahal proyek tambang atau infrastruktur membutuhkannya.”
“Ini juga picu deforestasi. Modifikasi atau lanjutan proyek bisa berarti penggundulan hutan Amazon tanpa kajian memadai.”
Banyak deforestasi di Amazon dipicu pertanian dan tambang, kadang ilegal—turut Riaño, RUU ini “mundur” dari upaya pencegahan.
Intervensinya muncul dua bulan setelah analisis baru menunjukkan kerusakan Amazon yang masif di 2024, diperparah kebakaran hutan akibat kekeringan.
Dalam UU baru, lembaga lingkungan punya 12 bulan (bisa diperpanjang 24 bulan) untuk memutuskan izin proyek strategis. Jika lewat, izin otomatis diberikan.
Pendukung bilang ini memberi kepastian bisnis dengan menghindari penundaan proyek seperti bendungan hidroelektrik atau rel pengangkut hasil pertanian.
Riaño paham kebutuhan sistem efisien, tapi penilaian harus “komprehensif” dan “berbasis sains.”
RUU ini juga melonggarkan kewajiban konsultasi dengan masyarakat adat atau komunitas quilombola (keturunan budak Afro-Brasil) kecuali terdampak langsung.
Pakar PBB khawatir percepatan izin bisa mengurangi partisipasi publik dan pengaruhi HAM.
Pendukung RUU menyatakan ini dorong pembangunan ekonomi, termasuk proyek energi terbarukan, untuk tumbuhkan ekonomi dan kurangi biaya.
Namun kritikus takut pelemahan perlindungan lingkungan akan tingkatkan risiko bencana ekologis dan langgar hak masyarakat adat.
Para ahli PBB menyebut ini bertentangan dengan hak konstitusional atas lingkungan seimbang, sehingga berpotensi dituntut hukum.
RUU telah disetujui Senat dan DPR, tinggal menunggu persetujuan presiden.
Presiden Lula da Silva punya waktu hingga 8 Agustus untuk memutuskan setujui atau veto RUU ini.
Menteri Lingkungan Brasil, Marina Silva, mengecam RUU sebagai “pukulan mematikan” bagi perlindungan lingkungan.
Tapi ia pernah berselisih dengan presiden dalam isu lain, seperti eksplorasi minyak di Amazon.
Bahkan jika diveto, parlemen konservatif mungkin berusaha membatalkannya.
Observatorium Iklim Brasil menyebut RUU ini sebagai “kemunduran lingkungan terbesar” sejak era kediktatoran militer, di mana pembangunan jalan dan ekspansi pertanian picu deforestasi dan pengusiran masyarakat adat.
Menurut Riaño, ilmuwan Brasil memperkirakan RUU akan “mencabut perlindungan untuk lebih dari 18 juta hektar—seluas Uruguay,” dengan “konsekuensi sangat besar.”
**Catatan:**
– **1 typo**: “turut Riaño” (seharusnya “menurut Riaño”).
– **1 kesalahan minor**: “picu deforestasi” (bisa lebih formal: “memicu deforestasi”).