Presiden baru Taiwan, William Lai, telah menyerukan agar China menghentikan ancaman terhadap pulau tersebut dan menerima keberadaan demokrasi di sana. Dia meminta Beijing untuk mengganti konfrontasi dengan dialog, segera setelah dilantik pada hari Senin. Dia juga mengatakan Taiwan tidak akan pernah mundur dalam menghadapi intimidasi dari China, yang telah lama mengklaim pulau itu sebagai miliknya. Lai dibenci oleh China yang melihatnya sebagai “pemisah”. China juga meningkatkan tekanan terhadap Taiwan dalam beberapa tahun terakhir. Insiden militer oleh China di sekitar perairan dan wilayah udara pulau telah menjadi hal yang biasa dalam beberapa tahun terakhir, memicu ketakutan akan konflik. Dalam pidatonya, Lai menyebut ini sebagai “tantangan strategis terbesar bagi perdamaian dan stabilitas global.” Namun, yang berusia 64 tahun juga tetap berpegang erat pada formula yang digunakan oleh pendahulunya, Presiden Tsai Ing-wen, yang warisannya akan ditentukan oleh penanganan hati-hati namun mantap terhadap Beijing. Lai, seorang dokter yang berubah menjadi politisi, memenangkan perlombaan presiden tiga arah pada bulan Januari, mengamankan periode ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Partai Progresif Demokratik (DPP) nya. Dia telah menjabat sebagai wakil presiden Tsai sejak 2020, dan sebelumnya sebagai perdana menteri. Pada masa mudanya, dia dikenal sebagai politisi yang lebih radikal yang secara terbuka menyerukan kemerdekaan Taiwan, yang tidak luput dari perhatian Beijing. Beijing menyebutnya “pembuat masalah” menjelang pemilu, dan media negara China bahkan menyarankan dia harus diadili karena pemisahan. Pemerintah China belum mengeluarkan pernyataan mengenai pelantikan Lai. Namun, kedutaan China di Inggris mengadakan konferensi pers akhir pekan lalu, meminta pemerintah Inggris untuk tidak mendukungnya. Dan minggu lalu, juru bicara Kantor Urusan Taiwan China memperingatkan bahwa pemimpin baru pulau itu “harus sungguh-sungguh” mempertimbangkan apakah dia menginginkan perkembangan damai atau konfrontasi. Dan sewaktu Lai dilantik, Kementerian Perdagangan China mengumumkan sanksi terhadap beberapa perusahaan Amerika Serikat “yang terlibat dalam penjualan senjata ke Taiwan”.
