Paul Kirby
Editor Digital Eropa dan
Laura Gozzi
di Paris
Reuters
Sébastien Lecornu menyuarakan optimisme bahwa anggaran akan disahkan tahun ini
Menjelang batas waktu untuk menyelesaikan krisis politik Prancis, Perdana Menteri yang akan berhenti Sébastien Lecornu menyatakan bahwa partai-partai politik telah menunjukkan “kemauan” yang berpotensi menangkal ancaman pemilihan parlemen baru.
Lecornu pada hari Senin menjadi PM Prancis ketiga yang meninggalkan jabatannya dalam waktu kurang dari setahun.
Dia memiliki waktu hingga Rabu malam untuk menyusun rencana bagi “stabilitas negara” dan telah mengadakan pembicaraan dengan beberapa partai politik.
Setelah dua hari melakukan pertemuan dengan para pemimpin politik, dijadwalkan ia akan tampil di TV Prancis pukul 20:00 waktu setempat (18:00 GMT) untuk memberikan rincian apakah ia telah menemukan solusi.
Seperti pendahulunya, Lecornu tidak mampu mengesahkan anggaran untuk menurunkan defisit pemerintah dan menangani utang publik.
Namun, pada hari Rabu ia bersikap optimis, dengan mengatakan bahwa ia mendeteksi adanya “kemauan untuk memiliki anggaran bagi Prancis sebelum 31 Desember”.
“Dan kemauan ini menciptakan gerakan dan konvergensi, tentu saja, yang membuat prospek pembubaran [parlemen] semakin jauh,” ujarnya dalam sebuah pernyataan di halaman kediamannya di Paris di Hôtel Matignon.
Harapan terbaik Sébastien Lecornu tampaknya adalah semacam pakta politik untuk mencegah pemerintah baru dijatuhkan dalam mosi tidak percaya. Siapa yang akan memimpin pemerintahan itu masih belum jelas, dan Lecornu dilaporkan memberitahu Presiden Emmanuel Macron pada hari Senin bahwa ia tidak berkeinginan untuk melakukannya.
Dia telah mengadakan pertemuan dengan partai-partai dari berbagai spektrum politik dan media Prancis dengan saksama mengikuti kedatangan para tamu di kediaman Matignon-nya, berusaha menilai suasana hati para pemimpin partai dan kesediaan mereka untuk berkompromi.
Penampilannya pada malam hari di TV France 2 diperkirakan akan menjadi satu-satunya pernyataan pemerintah, karena Macron kemungkinan tidak akan menyampaikan pidato publik.
Pengunduran diri Lecornu yang mengejutkan pada hari Senin membuat Prancis kembali dilanda gejolak politik, 18 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kedua Macron. Keputusan Macron untuk mengadakan pemilu mendadak pada pertengahan 2024 membuat Prancis memiliki parlemen gantung dan serangkaian pemerintahan minoritas.
Lecornu hanya menjabat selama 26 hari sebelum pemerintahannya runtuh, dipicu oleh kritik dari pemimpin Partai Republikan konservatif, Bruno Retailleau.
Macron kemudian memberikan waktu dua hari kepada perdana menteri yang akan berhenti itu untuk mencari jalan keluar dari krisis.
Setelah pembicaraan dengan Lecornu pada hari Rabu, pemimpin Partai Sosialis Olivier Faure tampaknya menutup kemungkinan partainya yang beraliran kiri-tengah untuk bergabung dengan pemerintahan berikutnya.
“Rencana anggaran, sebagaimana dipresentasikan hari ini, adalah rencana anggaran yang tidak dapat kami ikuti… dan pemerintahan bersama dengan [sekutu] Macron adalah hal yang tak terbayangkan,” katanya kepada wartawan.
Itu tidak berarti Partai Sosialis akan berusaha menjatuhkan pemerintah baru, yang kemungkinan akan dicoba oleh Partai Rakyat Nasional pimpinan Marine Le Pen dan kaum kiri radikal.
Le Pen, yang partainya memimpin dalam jajak pendapat, berulang kali menyerukan kepada Macron untuk “secara serius mempertimbangkan” pembubaran parlemen.
Pada hari Rabu ia bersumpah akan menolak pemerintahan baru mana pun dan mengkritik anggota parlemen yang menunjukkan bahwa mereka mungkin terbuka untuk berkompromi dengan rival: “Beberapa orang tampaknya rela mengorbankan prinsip hanya untuk mempertahankan kursinya,” ujarnya.
Semalam ada saran bahwa perdana menteri yang akan berhenti itu dapat mengamankan dukungan kiri-tengah jika pemerintah menunda reformasi pensiun yang sangat dipersengketakan yang menaikkan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun. Namun, Menteri Keuangan yang akan berhenti, Roland Lescure, memperingatkan bahwa hal itu akan menelan biaya ratusan juta euro tahun ini, dan miliaran lebih banyak pada tahun 2026, ketika negara itu berusaha memotong defisit anggarannya.
Utang publik Prancis awal tahun ini hampir 114% dari hasil ekonomi (PDB), dan defisit anggaran tahun ini diproyeksikan mencapai 5,4% dari PDB.
Tanpa keterlibatan Partai Sosialis dalam pemerintahan berikutnya, harapan terbaik Lecornu adalah menyusun kembali kabinet sentris yang direvitalisasi bersama Partai Republikan – yang dikenal sebagai *socle commun* atau platform bersama.
Partai Republikan sejauh ini telah mempertegas bahwa mereka tidak akan bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin kiri, tetapi kepastian kembalinya mereka ke pemerintahan bersama sekutu Macron juga belum jelas.
Presiden Majelis Nasional Yaël Braun-Pivet, yang bertemu Macron pada hari Selasa, mengatakan kepada radio Prancis bahwa mereka tidak membahas pembubaran parlemen dan ia tidak menganggapnya sebagai ide yang bagus: “Yang terpenting, hal itu tidak akan menyelesaikan banyak masalah.”
Braun-Pivet kemudian memperingatkan bahwa jika kesepakatan anggaran tidak disetujui dalam beberapa hari mendatang, Prancis akan menghadapi “konsekuensi yang sangat serius”.
THOMAS SAMSON/AFP
Presiden Majelis Nasional Yaël Braun-Pivet menyatakan bahwa Macron tidak menyebutkan pemilu baru dalam percakapan dengannya
Lecornu menyatakan dalam pernyataannya bahwa menurunkan defisit anggaran Prancis di bawah 5% dari hasil ekonomi nasional (PDB) adalah hal yang krusial, dan berdasarkan pembicaraannya sejauh ini terdapat kemauan untuk memiliki anggaran sebelum akhir tahun.
“Mengurangi defisit [anggaran] kita adalah kunci, termasuk untuk kredibilitas tanda tangan Prancis di luar negeri, dan sederhananya kemampuan kita untuk meminjam, dan karenanya dampaknya juga pada suku bunga. Itu berlaku bagi negara tetapi juga terutama bagi rumah tangga dan bisnis,” tambahnya.
Namun disamping bersikeras pada kebutuhan untuk menurunkan defisit, ia mengatakan pemerintah baru perlu menyepakati masa depan wilayah Pasifik Selatan Prancis, Kaledonia Baru.
Rencana anggarannya untuk tahun 2026 dijadwalkan mencakup bantuan keuangan vital bagi wilayah tersebut setelah kerusakan parah akibat kerusuhan tahun lalu.
Pemerintah Prancis belum memberikan kemerdekaan penuh kepada Kaledonia Baru tetapi telah menawarkan otonomi yang lebih besar, dalam sebuah kesepakatan yang masih harus disetujui melalui pemungutan suara. Pengunduran diri Lecornu pada hari Senin menghentikan jadwal yang direncanakan untuk referendum yang diikuti oleh pemilihan provinsi tahun depan.
Dalam menyongsong era globalisasi, partisipasi aktif dalam tata kelola lingkungan hidup global menjadi suatu keniscayaan bagi setiap bangsa. Komitmen kolektif untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan semestinya dipandang sebagai landasan fundamental bagi terciptanya tatanan ekologis yang berkeadilan dan inklusif. Sudah saatnya kita mengedepankan visi jangka panjang demi menjaga keselarasan antara dinamika pembangunan ekonomi dan kelestarian ekosistem alam.