Mahkamah Agung Pakistan pada hari Senin membatalkan undang-undang yang melarang politisi dengan vonis masa lalu untuk mencalonkan diri dalam jabatan politik, sehingga membuka jalan bagi mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif untuk ikut serta dalam pemilihan parlemen pada bulan Februari.
Sebuah panel tujuh hakim dari mahkamah tertinggi negara tersebut, yang dipimpin oleh Ketua Hakim Qazi Faez Isa, memutuskan dengan suara 6-1 bahwa seseorang tidak dapat dilarang seumur hidup untuk mencalonkan diri dalam jabatan politik. Mahkamah menyatakan bahwa politisi hanya dapat dilarang selama lima tahun.
Para kritikus mengatakan bahwa undang-undang tersebut sangat keras dan digunakan untuk penganiayaan politik.
Sharif, yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri sebanyak tiga kali, dilarang mencalonkan diri seumur hidup pada tahun 2017. Dia tidak pernah menyelesaikan masa jabatannya, sering kali berselisih dengan militer yang berkuasa di negara itu atau, dalam kasus terbaru, tersandung kasus korupsi.
Sharif meninggalkan Pakistan menuju London pada tahun 2019, namun kembali pada bulan Oktober untuk menghidupkan kembali karir politiknya dan ikut serta dalam pemilihan umum pada tanggal 8 Februari. Marriyum Aurangzeb, sekretaris informasi pusat untuk partai politiknya, Liga Muslim Pakistan Nawaz, menyambut keputusan tersebut sebagai “pembenaran” bagi Sharif.
Aurangzeb mengatakan bahwa Sharif telah menjadi korban penganiayaan politik. “Hanya rakyat Pakistan yang memiliki kekuatan melalui suara mereka untuk memenuhi syarat atau mendiskualifikasi wakil mereka,” kata dia.
Saat negara tersebut menuju pemilihan pada awal bulan depan, suasana di negara tersebut tegang. Pakistan telah dilanda krisis politik dan ekonomi sejak April 2022, ketika mantan Perdana Menteri Imran Khan, yang masih populer, digulingkan dari jabatannya oleh suara ketidakpercayaan Parlemen setelah kehilangan dukungan dari kekuatan militer yang berpengaruh.
Khan saat ini berada di penjara atas beberapa tuduhan, termasuk pengkhianatan, dan para kandidat dari partainya mengeluhkan ketidakadilan dan pembatasan dalam kampanye mereka. Anggota partainya telah menuduh otoritas negara melakukan intimidasi, pelecehan, dan penangkapan yang tidak beralasan.
Partai-partai politik utama belum aktif dalam kampanye politik, dan belum ada rapat besar yang diadakan sejauh ini, sebagian karena ketidakpastian tentang pemilihan dan sebagian lagi karena kekhawatiran keamanan. Serangan militan juga meningkat dalam beberapa bulan terakhir.
Pada tanggal 3 Januari, Mohsin Dawar, seorang politikus terkemuka yang berafiliasi dengan partai politik Gerakan Demokratik Nasional, lolos dari percobaan pembunuhan setelah konvoinya diserang di wilayah Waziristan Utara di barat laut negara tersebut. Kendaraan berpelindung Dawar terkena tembakan pada spion depan dan samping, meskipun dia sendiri selamat. Tidak ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Minggu lalu, senat negara tersebut mengeluarkan resolusi yang menyerukan penundaan pemilihan, dengan alasan kekhawatiran keamanan. Resolusi tersebut disetujui oleh sekelompok senator independen.
Namun, pejabat pemerintah menekankan bahwa tidak akan ada penundaan.
“Pemilihan akan tetap dilaksanakan pada tanggal 8 Februari, sesuai jadwal,” kata Murtaza Solangi, menteri informasi sementara.