Negara terperangkap dalam konflik politik dengan pasukan perdamaian internasional yang direkrut untuk mengembalikan stabilitas. Pemerintah Haiti telah membentuk dewan pemilihan sementara untuk mempersiapkan negara Karibia yang bermasalah untuk pemilihan umum pertamanya sejak 2016. Dewan pemilihan mewakili kelompok petani, jurnalis, aktivis hak asasi manusia, dan komunitas Vodou dan bertugas menyiapkan kerangka hukum untuk pemilu dan mengatur pemungutan suara yang akan dilakukan hingga 2026. Dewan yang dibentuk pada hari Rabu memiliki tujuh anggota, kantor perdana menteri mengatakan di platform media sosial X. Dua kursi lainnya, satu untuk kelompok hak asasi manusia dan yang lainnya untuk organisasi hak perempuan, masih belum memiliki delegasi, kantor tersebut menambahkan. Smith Augustin, anggota dewan presiden transisi negara itu, mengatakan kepada agensi berita The Associated Press bahwa anggota yang tersisa kemungkinan akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang. Menurut hukum, dewan harus memiliki sembilan anggota. Situasi politik Haiti yang goyah telah diperparah oleh kekuasaan yang muncul setelah pembunuhan Presiden Jovenel Moise pada tahun 2021 dan belum memiliki presiden sejak itu. Kelompok bersenjata juga telah menyebar kendali mereka atas sekitar 80 persen dari ibu kota Port-au-Prince dan sebagian besar wilayah lain di negara itu. Dewan pemilihan sebelumnya dibubarkan pada tahun 2021 di bawah mantan Perdana Menteri Ariel Henry, yang mulai menjabat setelah kematian Moise tetapi dipaksa keluar dari jabatannya tahun ini. Di Haiti, kekuasaan eksekutif seharusnya dibagi antara presiden dan perdana menteri. Pemerintahan sementara pada bulan Mei menunjuk Garry Conille sebagai perdana menteri. Hanya Kenya dan Jamaika yang telah menyebarkan pasukan ke Haiti sebagai bagian dari operasi anti-geng yang didukung PBB, yang akan berakhir pada awal Oktober jika mandatnya tidak diperpanjang bulan ini. Misi itu juga bisa diubah menjadi operasi perdamaian resmi PBB, yang akan menjamin pendanaan dan masa tugas misi, menunjukkan rancangan resolusi.