Pemerintah Guetemala membantah laporan bahwa mereka telah menyetujui operasi militer Amerika Serikat untuk menyerang para pengedar narkoba di negara Amerika Tengah tersebut, sembari menegaskan bahwa mereka memang memohon kerja sama keamanan dengan Washington.
Presiden Bernardo Arevalo, melalui pernyataan resmi pada Kamis lalu, menyatakan, “Tidak ada perjanjian yang mengotorisasi operasi militer asing dari negara mana pun di dalam wilayah nasional.” Pembantahan ini tampaknya merespon laporan New York Times yang terbit sebelumnya, yang mengutip dua sumber tak dikenal yang mengatakan Arevalo telah menyetujui aksi militer AS di negaranya.
Pernyataan Guatemala itu disertai catatan dari surat Menteri Pertahanan mereka, Henseri Saenz, kepada mitranya di AS, Pete Hegseth, bertanggal 28 Mei. Surat tersebut menyebutkan bahwa Guatemala “berkeinginan untuk memimpin, dengan bantuan AS, operasi militer aktif” melawan kelompok narkoba yang oleh Washington diidentifikasi sebagai “organisasi teroris yang ditunjuk”. Sesuai dengan perjanjian bilateral yang ada, operasi gabungan pimpinan Guatemala ini akan memperkuat kepentingan kedua negara dalam mengalahkan organisasi teroris tersebut.
Namun pemerintah Guatemala menekanklan bahwa permohonan bantuan ini bukanlah undangan bagi serangan AS di dalam negeri. Mereka menegaskan, “Permohonan ini berada dalam kerangka perjanjian bilateral yang sudah ada mengenai masalah ini dan secara ketat mematuhi ketentuan Konstitusi dan undang-undang yang berlaku mengenai perjanjian kerja sama keamanan sipil atau militer.”
Di bawah Presiden Donald Trump, AS menunjukkan kesediaan menggunakan kekuatan di Amerika Latin. Sejak tahun lalu, AS telah melancarkan serangan udara terhadap perahu-perahu yang diduga membawa narkoba di Laut Karibia dan Samudra Pasifik, yang telah menewaskan setidaknya 194 orang. Hal ini oleh para aktivis hak asasi manusia dianggap sebagai pembunuhan di luar proses hukum. Guatemala masih terus bergulat dengan kekerasan geng terkait perdagangan narkoba dan keadaan darurat telah diumumkan. Meski membutuhkan bantuan, para pemimpin Amerika Latin tetap waspada terhadap intervensi militer AS, dan lebih memilih kerja sama intelijen semata.