Sebanyak 110 orang, sebagian besar orang tua, telah dibunuh secara brutal oleh anggota geng di ibu kota Haiti, Port-au-Prince, menurut kelompok hak asasi manusia. Jaringan Pertahanan Hak Asasi Manusia Nasional (RNDDH) mengatakan seorang pemimpin geng lokal telah mengincar mereka setelah anaknya jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Pemimpin geng itu dilaporkan berkonsultasi dengan seorang pendeta voodoo yang menyalahkan warga tua yang berlatih “santet” atas penyakit misterius anak lelakinya. PBB mengatakan jumlah orang yang tewas di Haiti tahun ini akibat kekerasan geng yang merajalela telah mencapai “angka mencengangkan 5.000”. Peringatan: Cerita ini mengandung detail yang mungkin membuat beberapa pembaca terganggu. Meskipun detail dari pembantaian tersebut masih muncul, kepala hak asasi manusia PBB, Volker Türk, pada hari Senin mengatakan jumlah orang yang terbunuh akhir pekan lalu “dalam kekerasan yang diselenggarakan oleh pemimpin geng yang kuat” sebanyak 184 orang. Pembunuhan itu terjadi di lingkungan Cité Soleil ibu kota. Menurut laporan, anggota geng menangkap puluhan warga berusia di atas 60 tahun dari rumah mereka di area Wharf Jérémie, mengumpulkan mereka dan kemudian menembak atau menusuk mereka hingga mati dengan pisau dan celurit. Warga melaporkan melihat mayat yang mutilasi dibakar di jalan. RNDDH memperkirakan 60 orang tewas pada hari Jumat sementara 50 lainnya ditangkap dan dibunuh pada hari Sabtu, setelah anak pemimpin geng itu meninggal karena penyakitnya. Meskipun RNDDH mengatakan bahwa semua korban berusia di atas 60 tahun, kelompok hak asasi manusia lain mengatakan beberapa orang muda yang mencoba melindungi warga tua juga telah tewas. Media lokal mengatakan bahwa orang tua yang dipercaya sebagai praktisi voodoo telah dipilih karena pemimpin geng telah diberitahu bahwa penyakit anaknya disebabkan oleh mereka. Kelompok hak asasi manusia mengatakan pria yang telah memesan pembunuhan adalah Monel Felix, juga dikenal sebagai Mikano. Mikano dikenal mengendalikan Wharf Jérémie, sebuah daerah strategis di pelabuhan ibu kota. Menurut Romain Le Cour Grandmaison, ahli Haiti di Inisiatif Global melawan Kejahatan Transnasional (GI-TOC), daerah itu kecil tetapi sulit ditembus oleh pasukan keamanan. Media lokal mengatakan bahwa warga dicegah meninggalkan Wharf Jérémie oleh geng Mikano, sehingga berita tentang pembunuhan mematikan itu lambat tersebar. Kelompok ini merupakan bagian dari aliansi geng Viv Ansanm, yang mengendalikan sebagian besar ibu kota Haiti. Haiti telah dilanda gelombang kekerasan geng sejak pembunuhan presiden saat itu, Jovenel Moïse, pada tahun 2021. Data yang dikumpulkan oleh GI-TOC menunjukkan penurunan tingkat pembunuhan antara Mei dan September tahun ini, setelah geng saingan mencapai gencatan senjata yang tidak nyaman. Namun, upaya oleh geng untuk memperluas wilayah mereka di luar benteng mereka di ibu kota telah menyebabkan insiden yang sangat berdarah dalam dua bulan terakhir, dengan warga biasa daripada anggota geng saingan semakin menjadi target. Pada 3 Oktober, 115 warga setempat tewas di kota kecil Pont-Sondé di departemen Artibonite. Pembantaian itu dilaporkan dilakukan oleh geng Gran Grif sebagai pembalasan terhadap beberapa warga yang bergabung dengan kelompok pengawal untuk melawan upaya Gran Grif untuk mengeksploitasi warga sekitar. Jika dikonfirmasi, jumlah korban yang diberikan oleh PBB untuk pembunuhan akhir pekan ini di Cité Soleil, akan menjadikannya insiden paling mematikan sejauh ini tahun ini. Dengan geng mengendalikan sekitar 85% dari Port-au-Prince dan semakin luasnya wilayah pedesaan, ratusan ribu warga Haiti terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi, lebih dari 700.000 orang – separuh dari mereka adalah anak-anak – mengungsi di seluruh negeri. Anggota geng sering menggunakan pelecehan seksual, termasuk pemerkosaan geng, untuk menanamkan rasa takut di antara penduduk setempat. Dalam laporan yang diterbitkan dua minggu lalu, peneliti Hak Asasi Manusia Watch Nathalye Cotrino menulis bahwa “kedaulatan hukum di Haiti begitu rusak sehingga anggota kelompok kriminal memperkosa gadis-gadis dan wanita tanpa takut akan konsekuensi apa pun”. Upaya oleh Misi Dukungan Keamanan Multinasional yang dipimpin oleh Kenya untuk meredam kekerasan sejauh ini gagal. Pasukan polisi internasional tiba di Haiti pada bulan Juni untuk memperkuat Kepolisian Nasional Haiti tetapi kekurangan dana dan kekurangan peralatan yang diperlukan untuk melawan geng bersenjata berat. Sementara itu, Dewan Presidensial Transisi (TPC) – badan yang dibentuk untuk mengorganisir pemilihan dan memulihkan ketertiban demokratis – nampaknya sedang kacau. TPC menggantikan perdana menteri sementara bulan lalu dan tampaknya belum membuat kemajuan dalam mengorganisir pemilihan. “Mereka berkuasa atas gunung abu,” tulis Romain Le Cour Grandmaison dari GI-TOC dalam laporannya.
