Dari berbagai sudut pandang, kehancuran di Gaza menuntut rekonstruksi yang mendesak dan serius. Rumah-rumah, rumah sakit, sekolah, lahan pertanian, warisan budaya, dan infrastruktur dasar berbaring dalam reruntuhan. Seluruh kawasan permukiman telah terhapus. Kebutuhan kemanusiaannya tak terbantahkan. Namun, urgensi ini tidak boleh menjadi dalih untuk ilusi, pertunjukkan, atau jalan pintas politik.
Kontras antara retorika dan realita sungguh sangat tajam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan sejumlah pemimpin dunia berkumpul di Davos, Swiss, untuk menandatangani piagam yang disebut Dewan Perdamaian dan meluncurkan rencana rekonstruksi yang mengilap, pembunuhan di Gaza terus berlanjut.
Sejak gencatan senjata berlaku efektif pada 10 Oktober, tidak kurang dari 480 warga Palestina telah tewas. Empat di antaranya terbunuh tepat pada hari piagam itu ditandatangani oleh 19 menteri dan perwakilan negara, yang banyak di antaranya lebih tertarik untuk terlihat berdampingan dengan Trump daripada pada persoalan Gaza itu sendiri.
Dalam konteks itu, optimisme yang dipentaskan dengan cermat oleh Dewan tersebut terasa seperti pertunjukan ketimbang transformasi. Ia menyerupai bak pasir tempat para penandatangan membangun istana pasir bersama Trump yang akan tersapu gelombang realitas politik yang pertama datang.
Gaza Bukan Prospektus Properti
Visi mengilap dari penasihat presiden sekaligus menantu Jared Kushner tidak memperlakukan Gaza sebagai masyarakat yang trauma akibat kekerasan katastrofik, melainkan sebagai kanvas investasi kosong untuk perumahan mewah, zona komersial, pusat data, promenade tepi pantai, dan target produk domestik bruto (PDB) yang ambisius.
Ia lebih mirip prospektus real estat ketimbang rencana pemulihan. Bahasa pembangunan menggantikan realitas politik. Presentasi yang elok menggantikan hak-hak. Pasar menggantikan keadilan.
Tapi Gaza bukan perusahaan rintisan yang gagal yang sedang mencari modal ventura. Ia adalah rumah bagi lebih dari dua juta warga Palestina yang telah mengalami pengepungan, pengusiran, peperangan berulang, dan ketidakamanan kronis selama beberapa dekade. Rekonstruksi tak akan berhasil jika terlepas dari pengalaman hidup mereka atau jika memperlakukan Gaza terutama sebagai aset ekonomi yang terbuka untuk investasi spekulatif, termasuk oleh kaum Zionis ekstrem, dan bukan sebagai komunitas manusia yang berjuang mempertahankan identitas dan struktur sosialnya.
Bagi banyak keluarga, bahkan rumah sederhana di kamp pengungsi formal Gaza pun merupakan jembatan rapih yang berharga untuk dipertahankan, sebagai langkah menuju kembalinya mereka ke tempat-tempat asal mereka diusir, yang kini dikenal sebagai Israel.
Rumah (ini) dihargai bukan demi kenyamanan atau nilai pasarnya, tetapi demi jaringan sosial yang ditopangnya dan kaitannya yang simbolis dengan kesinambungan, ingatan, dan klaim politik. Oleh karena itu, warga Palestina kecil kemungkinan terbujuk oleh tawaran menara berkilau, vila mewah, atau janji “ekonomi pasar” di bawah pengepungan. Pengalaman mereka selama beberapa dekade terakhir mengajarkan bahwa tiada peningkatan materi yang dapat menggantikan aspirasi terdalam akan martabat, keterikatan pada tanah air, dan hak untuk kembali.
Masa Depan yang Dirancang Tanpa Orang Palestina
Cacat mencolok dari rencana Trump adalah pengucilan sistematis warga Palestina sendiri dari proses perancangan visi masa depan mereka. Rencana-rencana ini diluncurkan di aula konferensi elite, bukan diperdebatkan dengan rakyat yang lingkungannya telah rata dengan tanah.
Tanpa kepemilikan oleh warga Palestina, legitimasi runtuh. Pengalaman dari Irak, Afganistan, dan tempat lain berulang kali menunjukkan bahwa rekonstruksi yang diimpor dari luar — bagaimanapun bagus mereknya — justru memperkuat ketimpangan kekuasaan yang memicu ketidakstabilan sejak awal.
p>Yang juga meresahkan adalah penghindaran rencana ini untuk menyentuh akar penyebab penderitaan Gaza: pendudukan, blokade, dan kontrol militer. Pembangunan berkelanjutan tak mungkin dilakukan sementara mesin penghancur yang berulang kali meratakan hasil pembangunan itu sendiri terus dipelihara dan didanai.
Sebanyak apapun beton, branding, atau investasi asing tidak dapat menggantikan resolusi politik. Sebuah wilayah yang tetap dikepung secara militer, disegel secara ekonomi, dan ditundukkan secara politik tak akan pernah mencapai pemulihan yang langgeng.
Kemakmuran tak dapat tumbuh subur di dalam sangkar. Uni Eropa belajar hal ini dengan susah payah melalui berbagai siklus rekonstruksi yang mereka danai di Gaza, yang mungkin menjelaskan mengapa tak satu pun anggotanya bergegas bergabung dengan Dewan ini, meski mampu membayar iuran keanggotaan tetap dan meski ada insentif politik untuk membina hubungan lebih akrab dengan Trump menyusul perang di Ukraina dan ancamannya terhadap Greenland.
Mendukung Kontrol Militer Israel Melalui Redesain Spasial
Ada pula risiko serius bahwa rancangan fisik Gaza yang diusulkan justru akan mengukuhkan strategi militer Israel alih-alih memulihkan kehidupan warga Palestina. Rencana ini mengisyaratkan zona penyangga, distrik yang tersegmentasi, dan apa yang disebut “ruang hijau dan koridor” yang akan memecah wilayah secara internal.
Rekayasa spasial semacam ini akan mempermudah pengawasan, kontrol, dan akses militer cepat. Perencanaan kota akan berubah menjadi arsitektur keamanan. Geografi sipil akan berubah menjadi ruang termiliterisasi. Apa yang dijual sebagai modernisasi akan menjadi sistem penahanan yang canggih, persis seperti jaringan permukiman ilegal dan sistem jalan di Tepi Barat yang diduduki.
Penekanan pada reklamasi lahan dari laut menggunakan puing mungkin mengulang masalah rekonstruksi Beirut setelah perang saudara, di mana area reklamasi baru menarik investasi tidak proporsional karena bebas dari klaim kepemilikan yang belum terselesaikan, yang akhirnya memungkinkan elite menguasai tepi laut kota dan menariknya dari penggunaan publik.
Implikasi demografis rencana ini sama dalamnya. Menggeser pusat populasi Gaza ke selatan — lebih dekat ke Mesir dan lebih jauh dari permukiman Israel — secara diam-diam akan mengubah pusat gravitasi politik dan sosial kehidupan Palestina.
Ini mungkin meredakan kecemasan keamanan Israel, tetapi dengan mengorbankan kesinambungan, identitas, dan koherensi teritorial Palestina. Rekayasa populasi di bawah bendera rekonstruksi menimbulkan kekhawatiran etika serius dan berisiko mengalihkan beban kemanusiaan jangka panjang Gaza kepada negara-negara tetangga. Ini mungkin juga membantu menjelaskan absennya Mesir dari upacara penandatanganan dan keputusannya untuk membatasi partisipasi pada kepemimpinan intelijennya saja.
Tak Ada Teater Politik yang Dapat Menggantikan Kebebasan
Dewan Perdamaian itu sendiri juga patut ditelaah seksama. Branding-nya mengisyaratkan netralitas dan pengelolaan kolektif, namun perumusan politiknya masih sangat dipersonalisasi di sekitar Trump, dengan sedikit kejelasan tentang bagaimana ia seharusnya beroperasi dalam praktik.
Ini bukan mekanisme pembangunan perdamaian multilateral seperti yang dibayangkan dalam Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB November 2025; ini adalah teater politik. Mekanisme perdamaian yang terikat pada persona, bukan pada institusi dan hukum internasional, jarang bertahan dari perubahan politik.
Inti dari semua ini adalah asumsi yang familiar namun berbahaya: bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menggantikan hak-hak politik. Sejarah mengajarkan sebaliknya. Orang tidak melawan semata karena mereka miskin; mereka melawan karena mereka kehilangan martabat, keamanan, kebebasan berekspresi, dan hak menentukan nasib sendiri. Tak ada masterplan yang dapat mengelak dari realitas ini. Tak ada skyline yang dapat mengompensasi eksklusi politik.
Ini bukan berarti Gaza harus menunggu perdamaian sempurna sebelum membangun kembali. Pemulihan harus berjalan segera. Namun, pembangunan kembali harus memberdayakan warga Palestina, bukan mendesain ulang belenggu mereka. Ia harus membongkar sistem kontrol, bukan menanamkannya ke dalam beton dan peta zonasi. Ia harus berhadapan dengan akar politik kehancuran, bukan sekadar membungkus ulang dampaknya secara kosmetik.
Selama fondasi itu belum ada, Dewan Perdamaian dan visi Kushner berisiko menjadi persis seperti rupanya —sebuah bentuk diplomasi istana pasir: mengesankan bagi publik global, menenangkan bagi kaum elite, dan ditakdirkan tersapu ketika gelombang pertama realitas politik yang serius tiba.
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak serta merta mencerminkan sikap editorial Al Jazeera.