Dalam rencana perdamaian Donald Trump untuk Gaza, “garis kuning”—yang menjadi batas penarikan mundur Israel awal bulan ini—merupakan tahap pertama dari tiga tahap penarikan militer Israel. Posisi ini mempertahankan kendali Israel atas sekitar 53% Jalur Gaza.
Surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth, menyebutnya sebagai “secara efektif perbatasan baru” di Gaza.
Ucapan tersebut tentu akan menyenangkan mitra-mitra koalisi sayap kanan jauh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Pembangunan benteng dan penandaan batas oleh Israel di sepanjang garis ini dimaksudkan untuk membagi wilayah dengan jelas, namun juga berpotensi mengaburkan harapan dan ekspektasi yang berbeda dari sekutu Netanyahu di Washington dan dalam negeri.
Kemampuannya untuk mempertahankan kedua ekspektasi ini sangat bergantung pada tahap negosiasi selanjutnya.
Meski bersifat sementara, penarikan militer Israel lebih lanjut bergantung pada penyelesaian isu-isu pelik dalam tahap kedua kesepakatan Trump—termasuk transfer kekuasaan di Gaza dan proses pelucutan senjata Hamas.
Washington sangat berharap tidak ada hal yang mengganggu tahap negosiasi yang runyam ini. Wakil Presiden AS JD Vance terbang ke Israel pada Selasa untuk mendorong Netanyahu melanjutkan perundingan damai. Sementara negosiator Trump, Steve Witkoff dan Jared Kushner, telah bertemu dengan PM Israel pada Senin.
Media Israel memberitakan bahwa Netanyahu mendapat pesan tegas dari sekutu Amerikanya untuk “menunjukan sikap menahan diri” dan tidak membahayakan gencatan senjata.
Ketika Israel mengeluhkan pelanggaran gencatan senjata oleh Hamas pada Minggu yang menewaskan dua prajurit, respons yang diadvokasi Menteri Keamanan Nasional sayap kanan jauh Netanyahu hanyalah satu kata: “Perang”.
Alih-alih, Israel melancarkan serangan udara intensif namun singkat sebelum mengembalikan gencatan, dan dengan sengaja menekankan bahwa pasukannya diserang di dalam garis kuning—sebagai bukti kepada Washington bahwa Israel tidak melanggar aturan.
Netanyahu berpendirian bahwa perang tidak akan berakhir sebelum Hamas dibubarkan—pelucutan senjatanya serta demiliterisasi penuh Gaza merupakan syarat yang ia tetapkan.
Namun, para komentator Israel mulai bersuara bahwa keputusan sebenarnya mengenai aksi militer Israel di Gaza kini dibuat di Washington.
Garis kuning—beserta tugas berat yang dihadapi negosiator dalam tahap kedua kesepakatan—menjadi petunjuk mengapa mitra koalisi Netanyahu memilih untuk menunggu, alih-alih menjatuhkan ancaman untuk menggulingkan pemerintahannya.
Impian banyak pemukim ekstremis—dan menteri-menteri—adalah bahwa tahap selanjutnya ini akan mustahil diselesaikan sehingga garis kuning benar-benar menjadi batas de facto, membuka jalan bagi pemukiman baru di tanah Gaza. Sebagian kalangan keras bahkan menginginkan aneksasi penuh atas Jalur Gaza.
Mayoritas besar rakyat Israel menginginkan akhir dari perang dan repatriasi jenazah sandera serta prajurit mereka yang masih bertugas.
Namun, Perdana Menteri Israel dikenal sebagai politisi yang gemar mempertahankan opsi seluas mungkin, selama mungkin, dan kesepakatan ini bersifat bertahap dengan berbagai caveat yang tertanam.
Menyetujui tahap pertama berarti menarik diri ke posisi yang mempertahankan kendali Israel atas lebih dari separuh Gaza, dan menyepakati gencatan senjata untuk kepulangan sandera.
Dari sini, akan semakin sulit menyelaraskan tujuan sekutu AS-nya dan sekutu domestiknya.
Benjamin Netanyahu berulang kali menekankan bahwa pelanggaran kesepakatan oleh Hamas—termasuk kegagalannya untuk melucuti senjata—akan memberi hak bagi Israel untuk kembali berperang.
“Jika ini dapat tercapai dengan cara mudah, itu lebih baik,” ujarnya kepada publik Israel awal bulan ini. “Jika tidak, ini akan dicapai dengan cara yang sulit.”
Donald Trump telah menyatakan hal yang sama. Namun sejauh ini Washington menunjukkan toleransi terhadap penundaan dan pelanggaran dalam implementasi kesepakatan di lapangan, membuat ruang gerak politik Netanyahu jauh lebih sempit dari yang ia inginkan.