Dukungan Meningkat untuk Presiden William Ruto saat Pengadilan Membatalkan Larangan

Mahkamah Banding Kenya telah memberikan izin untuk pungutan asuransi kesehatan kontroversial, membatalkan larangan sebelumnya.

Dana Asuransi Kesehatan Sosial (SHIF), salah satu kebijakan utama Presiden William Ruto, bertujuan untuk menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau bagi semua warga Kenya.

Namun, program ini tidak populer di kalangan banyak orang, yang melihatnya sebagai pajak baru.

Para kritikus mengatakan bahwa pungutan ini akan memperburuk krisis biaya hidup, yang memicu gelombang protes tahun lalu.

Pengimplementasian SHIF dihentikan oleh Pengadilan Tinggi pada bulan November lalu setelah seorang pengusaha bernama Joseph Enock Aura mengajukan petisi yang menantang sebagian skema ini.

Hal ini, bersamaan dengan penangguhan pungutan perumahan yang kontroversial, mengguncang Presiden Ruto, yang baru-baru ini menuduh beberapa hakim yang tidak disebut namanya melakukan korupsi secara terang-terangan. Ia mengatakan bahwa kekuasaan yudikatif bekerja sama dengan oposisi untuk menghalangi proyek pemerintahnya, yang memicu protes dari para pengacara.

SHIF menggantikan Dana Asuransi Kesehatan Nasional (NHIF) yang telah kehilangan miliaran dana kontribusi pajak karena korupsi.

Pada hari Jumat, sebuah panel tiga hakim mengangkat larangan tersebut, dengan alasan bahwa penangguhan tersebut menimbulkan “bahaya nyata dan nyata terhadap hak kesehatan dari banyak warga yang bukan merupakan pihak dalam litigasi”.

Namun, pengadilan menunda penerapan pendaftaran wajib ke dalam skema ini.

Semua pekerja diharapkan untuk memberikan kontribusi sebesar 2,75% dari gaji mereka ke dana kesehatan baru ini.

Undang-undang baru ini tidak mengatasi apa yang terjadi ketika individu tidak mampu membayar kontribusi, tetapi Presiden Ruto mengatakan bahwa pemerintahnya akan membayar bagi mereka yang tidak mampu.

Para kritikus dari rencana kesehatan baru ini mengatakan bahwa potongan sebesar 2,75% merupakan kenaikan yang besar dibandingkan dengan apa yang mereka bayarkan kepada NHIF, ditambah lagi dengan kenaikan harga bahan bakar dan biaya hidup belakangan ini.

Beberapa juga khawatir bahwa badan kesehatan sosial baru ini akan menghabiskan sebagian besar dana yang terkumpul untuk biaya administrasi seperti NHIF saat ini, meninggalkan sedikit sumber daya untuk biaya kesehatan langsung.

Pada bulan Juni tahun lalu, Mr. Ruto menandatangani Undang-Undang Keuangan, sebuah undang-undang yang tidak populer yang memperkenalkan pungutan perumahan sebesar 1,5% yang harus dibayarkan oleh majikan dan karyawan.

Pemerintah mengatakan bahwa hal ini bertujuan untuk menyediakan perumahan terjangkau bagi para pekerja berpenghasilan rendah. Pungutan ini juga ditantang di pengadilan.