China telah meloloskan revisi terhadap undang-undang rahasia negara yang sudah ketat, memperluas cakupan jenis informasi yang akan dianggap sebagai risiko keamanan nasional di ekonomi terbesar kedua di dunia.
Perubahan tersebut meningkatkan risiko bagi bisnis asing yang beroperasi di negara tersebut. Selama setahun terakhir, China telah menargetkan konsultan dan eksekutif bisnis dalam kasus mata-mata sebagai bagian dari upaya untuk membatasi penyebaran informasi yang dicari oleh investor dan perusahaan asing.
Amandemen terhadap undang-undang rahasia negara, yang disahkan oleh badan legislatif tertinggi China pada hari Selasa dan mulai berlaku pada bulan Mei, mencakup konsep hukum baru yang disebut “rahasia kerja.” Ini didefinisikan sebagai informasi yang bukan merupakan rahasia negara resmi, tetapi “akan menyebabkan efek buruk tertentu jika bocor,” sesuai dengan teks undang-undang.
“Undang-undangnya ambigu dan definisi rahasia negara begitu luas sehingga bisa mencakup segala sesuatu yang diputuskan partai-negara harus termasuk,” kata Diana Choyleva, ekonom kepala di Enodo Economics, sebuah perusahaan riset berbasis di London yang fokus pada China. “Ini juga akan semakin mempersulit kehidupan bagi perusahaan asing dan karyawan mereka yang berbasis di China.”
Ms. Choyleva mengatakan banyak perusahaan akan terjebak dalam keadaan “paralysis” sambil menunggu untuk melihat bagaimana China menerapkan ketentuan baru dalam undang-undang tersebut.
Ini merupakan contoh terbaru dari kewaspadaan tinggi negara terhadap keamanan negara di bawah kepemimpinan Xi Jinping. Selama beberapa tahun terakhir, China secara progresif memperkuat hukum keamanan nasional dan berbagi data, sambil memperingatkan tentang risiko mata-mata di balik bisnis.
Tetapi penguatan hukum keamanan nasional China telah mengguncang banyak bisnis dan investor asing. Banyak perubahan menggunakan kriteria yang tidak jelas dan ekspansif tentang apa yang akan dianggap sebagai risiko keamanan nasional, meningkatkan kemungkinan bahwa aturan tersebut bisa diterapkan secara sewenang-wenang.
Tindakan keras tersebut telah meningkatkan tantangan dalam berinvestasi di China pada saat investasi langsung asing di negara tersebut telah turun ke level terendah dalam tiga dekade, karena perusahaan semakin enggan untuk menerima kompromi dalam beroperasi di China untuk ekonomi yang tidak lagi tumbuh dengan pesat.
Jens Eskelund, presiden Kamar Dagang Uni Eropa di China, mencatat bahwa perubahan undang-undang rahasia negara datang seminggu setelah kabinet negara tersebut, Dewan Negara, mengatakan bahwa salah satu prioritas tahun ini adalah menarik lebih banyak investasi asing dengan memperkuat kepercayaan investor.
“Lingkup masalah yang dianggap ‘sensitif’ tampaknya terus berkembang, yang membuat lebih sulit bagi perusahaan untuk mengakses informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan investasi terkait operasi mereka di China,” katanya dalam pernyataan tertulis.
Undang-undang rahasia negara pertama kali disahkan pada tahun 1988 dan kemudian diubah pada tahun 2010 ketika China memberlakukan persyaratan yang lebih ketat bagi perusahaan internet dan telekomunikasi untuk berkolaborasi dengan kepolisian, pejabat keamanan negara, dan jaksa dalam menyelidiki bocornya rahasia negara.
Partai Komunis China menentukan bahwa undang-undang tersebut perlu diperbarui karena kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah menciptakan “masalah dan tantangan baru” dalam menjaga kerahasiaan, kata seorang pejabat di Administrasi Nasional Perlindungan Rahasia Negara kepada media negara.
China juga merevisi undang-undang kontraespionase tahun lalu untuk memperluas definisi apa yang dapat dianggap sebagai mata-mata. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa berbagi “dokumen, data, materi, dan objek” dapat dianggap sebagai mata-mata jika informasinya “berhubungan dengan keamanan nasional dan kepentingan.”
Serangkaian perubahan hukum tersebut bersamaan dengan peningkatan pengawasan terhadap bisnis di seluruh ekonomi. Eksekutif China di sektor keuangan menjadi sasaran dalam kampanye anti-korupsi yang meluas. Otoritas pemerintah menargetkan perusahaan konsultan dan penasihat dengan hubungan asing tahun lalu melalui serangkaian razia, penahanan, dan penangkapan sebagai bagian dari penegakan hukum kontraespionase.
Selain itu, Beijing telah menahan eksekutif asing dan menuduh mereka sebagai mata-mata, sambil luas menggunakan kewenangannya untuk mencegah orang lain meninggalkan negara. Pada Januari, kementerian luar negeri China mengatakan seorang konsultan asal Inggris yang menghilang dari pandangan publik pada tahun 2018 dihukum penjara selama lima tahun pada tahun 2022 atas “membeli dan secara melanggar memasok intelijen untuk sebuah organisasi atau individu di luar China.”
China telah berupaya untuk mendidik warganya tentang risiko keamanan nasional yang ada di ekonomi melalui serangkaian komik dari Kementerian Keamanan Negara China. Seri online tersebut didasarkan pada penyelidikan mata-mata yang sebenarnya, kata kementerian.
Dalam episode terbaru yang dirilis pekan ini, seorang penyelidik khusus dari lembaga tersebut menyamar untuk menyusup ke sebuah perusahaan konsultan di China dan mengumpulkan bukti bahwa perusahaan ini secara ilegal menghubungi para ahli di industri yang sensitif. Penyelidik tersebut sedang memburu “ikan besar,” seorang mata-mata asing bernama “Jason,” yang merupakan bagian dari jaringan asosiasi pemilik perusahaan. Dalam adegan terakhir, penyelidik menemukan daftar para ahli di ruang dokumen perusahaan, tetapi dia ditemukan oleh seorang rekan.
Komik tersebut tidak mengidentifikasi perusahaan tersebut sebagai asing atau domestik. Tahun lalu, pihak berwenang China merazia kantor perusahaan konsultan Capvision Partners, yang menawarkan layanan jodoh untuk menghubungkan klien yang mencari informasi dengan sejumlah “ahli” di berbagai industri.