China Memperkenalkan Aturan Forex Baru Untuk Memperketat Pengawasan Crypto dan Menargetkan Transaksi Ilegal lintas Batas
Pada 31 Desember 2024, regulator pertukaran valuta asing China mengumumkan aturan baru yang bertujuan untuk memperketat pengawasan aktivitas cryptocurrency. Aturan ini memerlukan bank untuk memantau dan melaporkan perdagangan berisiko, termasuk yang melibatkan aset digital seperti Bitcoin. Administrasi Valuta Asing Negara (SAFE) menyatakan bahwa bank harus mengidentifikasi transaksi berisiko tinggi berdasarkan faktor-faktor seperti identitas individu atau lembaga yang terlibat, sumber dana mereka, dan frekuensi perdagangan. Tujuannya adalah untuk membendung aktivitas keuangan ilegal seperti perbankan bawah tanah, perjudian lintas batas, dan transaksi crypto ilegal lainnya.
Sebagai bagian dari langkah-langkah ini, lembaga keuangan diharapkan untuk menerapkan prosedur pengendalian risiko dan membatasi layanan kepada entitas yang dianggap berisiko tinggi. Langkah regulasi ini datang ketika China terus melakukan tindakan keras terhadap cryptocurrency, yang dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas keuangan. Menurut Liu Zhengyao, seorang pengacara berbasis di Shanghai, aturan baru ini akan memberikan kerangka hukum untuk menghukum perdagangan cryptocurrency. Dia menjelaskan bahwa menggunakan yuan untuk membeli aset crypto sebelum mengonversinya ke mata uang asing sekarang akan diklasifikasikan sebagai aktivitas keuangan lintas batas, membuatnya lebih sulit untuk menghindari aturan forex negara itu.
Pemerintah China telah lama mempertahankan sikap ketat terhadap aset digital. Sejak 2017, telah melarang penawaran koin awal (ICO), menutup bursa cryptocurrency, dan melarang lembaga keuangan untuk terlibat dalam aktivitas crypto. Tindakan pemerintah meningkat pada tahun 2021 ketika penambangan Bitcoin dilarang, dan semua bisnis terkait crypto dinyatakan ilegal. Meskipun pembatasan ini, China tetap menjadi pemegang Bitcoin terbesar kedua secara global, memiliki sekitar 194.000 BTC, dengan nilai sekitar $18 miliar. Aset-aset ini disita melalui tindakan penegakan hukum terkait aktivitas ilegal, karena China belum resmi membeli Bitcoin.
Meskipun beberapa ahli telah menyarankan bahwa China pada akhirnya bisa mengadopsi strategi cadangan Bitcoin, tidak ada indikasi bahwa pemerintah akan melonggarkan regulasinya. Risiko hukum bagi pedagang cryptocurrency di China juga semakin meningkat. Pada bulan Agustus, Mahkamah Agung Rakyat memutuskan bahwa menggunakan cryptocurrency untuk mengonversi hasil kejahatan melanggar hukum pidana China. Selain itu, pemerintah telah meningkatkan pengawasan terhadap stablecoin seperti Tether, membatasi penggunaannya dalam transaksi lintas batas.
Sikap tegas China terhadap cryptocurrency sangat kontras dengan tren global, di mana aset digital semakin diterima. Meskipun peluang ekonomi yang ditimbulkan oleh cryptocurrency, China tetap teguh dalam kebijakannya untuk menjaga kendali ketat atas sistem keuangannya dan membatasi pengaruh crypto di negara tersebut. Regulasi forex terbaru adalah langkah lain dalam upaya Beijing untuk membatasi penggunaan cryptocurrency dan melindungi stabilitas keuangannya.