Jepang menyerukan pencabutan larangan tersebut, menyebut langkah-langkah itu ‘sama sekali tak dapat diterima’ dan ‘sangat disayangkan’.
Terbit pada 7 Jan 2026
China memberlakukan pengendalian ekspor baru terhadap Jepang di tengah ketegangan yang meningkat terkait Taiwan, yang memicu kecaman dari Tokyo.
Kementerian Perdagangan China menyatakan telah melarang barang-barang yang disebut dual-use, yang memiliki aplikasi militer, menyusul pernyataan Jepang yang ‘keliru’ dan ‘keji’ mengenai pulau yang berpemerintahan sendiri itu, yang dianggap Beijing sebagai wilayahnya.
Artikel Rekomendasi
Dalam pernyataan pada Selasa, Kementerian Perdagangan menyatakan larangan ini dimaksudkan untuk ‘menjaga keamanan nasional’ dan akan berlaku untuk semua barang yang dapat ‘meningkatkan kemampuan militer Jepang’.
Pemberitahuan tersebut tidak merinci barang-barang apa saja yang dilarang.
Kementerian Luar Negeri Jepang dalam pernyataannya mengatakan telah mengajukan protes kepada China dan menuntut pencabutan langkah-langkah tersebut.
Masaaki Kanai, Sekretaris Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania Jepang, mengatakan kepada Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar China, Shi Yong, bahwa larangan itu ‘sama sekali tidak dapat diterima’, ‘sangat disayangkan’, dan tidak sesuai dengan praktik internasional, menurut Kementerian Luar Negeri Jepang.
China dan Jepang telah lama berselisih mengenai isu-isu historis dan teritorial, tetapi hubungan memburuk drastis setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi akhir tahun lalu menyatakan bahwa Tokyo dapat melakukan intervensi militer jika China menyerang Taiwan.
Dalam keterangan di parlemen pada November, Takaichi menyatakan bahwa serangan China terhadap Taiwan akan menjadi ‘situasi yang mengancam kelangsungan hidup’ bagi Jepang, memenuhi ambang batas untuk menggunakan hak pertahanan diri kolektif menurut konstitusi negara yang meninggalkan perang.
Pernyataan pemimpin Jepang itu memicu kemarahan Beijing, yang telah lama berjanji untuk menyatukan Taiwan dengan daratan China, dengan menggunakan kekuatan jika diperlukan.
Dalam pidato Tahun Baru tahunannya, Presiden China Xi Jinping menyebut ‘reunifikasi’ China dan Taiwan sebagai ‘hal yang tak terhindarkan’.
Xi menyampaikan pernyataan itu beberapa hari setelah militer China menyelesaikan latihan tembak langsung yang mensimulasikan blokade terhadap pulau tersebut.
Partai Progresif Demokratik yang berkuasa di Taiwan menganggap pulau itu sebagai negara *de facto* merdeka, meskipun belum secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan.
Taiwan memilih pemimpinnya sendiri dan memiliki militer, paspor, serta mata uangnya sendiri, tetapi tidak diakui secara resmi oleh sebagian besar negara, termasuk Jepang.
China bersikeras bahwa negara-negara tidak mengakui Taipei jika ingin mempertahankan hubungan diplomatik dengan Beijing.