2oa

Chad mengakhiri perjanjian kerjasama pertahanan dengan mantan penguasa kolonialnya Perancis.

Pemerintah Chad mengumumkan bahwa mereka akan mengakhiri perjanjian kerjasama pertahanan dengan Perancis untuk meredefinisi kedaulatan negara dari mantan penguasa kolonialnya.

Keputusan ini menandai titik balik sejarah sejak negara Afrika Tengah meraih kemerdekaan lebih dari enam dekade yang lalu, kata juru bicara kementerian luar negeri Abderaman Koulamallah dalam sebuah pernyataan Kamis.

Keputusan untuk mengakhiri perjanjian tersebut akan memungkinkan Chad meredefinisi kemitraan strategis sesuai dengan prioritas nasionalnya.

Trusted news and daily delights, right in your inbox

Lihat sendiri — The Yodel adalah sumber informasi utama untuk berita harian, hiburan, dan cerita-cerita yang menggembirakan.

Belum ada tanggapan langsung dari pemerintah Perancis.

Chad adalah salah satu negara terakhir di wilayah tersebut di mana Perancis masih mempertahankan kehadiran militer yang besar, setelah diusir dalam beberapa tahun terakhir dari Niger, Mali, dan Burkina Faso, setelah bertahun-tahun melawan ekstremis Islam bersama pasukan regional. Negara-negara itu semakin mendekat ke Rusia, yang memiliki tentara bayaran dikerahkan di seluruh Sahel, wilayah luas di bawah gurun Sahara.

Presiden sementara Chad, Mahamat Deby Itno, merebut kekuasaan setelah ayahnya, yang memerintah negara tersebut selama lebih dari tiga dekade, tewas dalam pertempuran melawan pemberontak pada tahun 2021. Tahun lalu, pemerintah mengumumkan bahwa mereka akan memperpanjang transisi 18 bulan selama dua tahun lagi, yang menyebabkan protes di seluruh negara.

Para analis mengatakan bahwa Deby telah meragukan Perancis untuk waktu yang lama, dan keputusan ini menciptakan peluang bagi negara lain, terutama Rusia, Turki, dan Uni Emirat Arab.

“Deby telah mencari untuk mendiversifikasi kemitraan keamanan jauh dari kesepakatan eksklusif. Dia tidak percaya Macron… Dia juga tidak dapat mengabaikan sentimen anti-Perancis yang meluas,” kata Ulf Laessing, kepala program Sahel di yayasan Konrad Adenauer di Mali.

MEMBACA  5 Fakta tentang Kecerdasan Buatan: Apple Serius tentang AI, Membandingkan AI dengan Para Ahli, Undang-Undang ELVIS Disetujui

Perancis memiliki sekitar 1.000 tentara di wilayah tersebut, dan pernyataan tersebut tidak menyebutkan kapan mereka harus pergi.

Chad mengatakan keputusan ini sama sekali tidak mempertanyakan hubungan sejarah kedua negara dan ingin mempertahankan hubungan di bidang lain yang menjadi kepentingan bersama.

\”