Burkina Faso telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Prancis, semakin memperlebar jurang pemisah dengan bekas penguasa kolonialnya.
“Pemerintah Burkina Faso dengan ini memberitahukan kepada komunitas nasional dan internasional bahwa telah memutuskan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Prancis, berlaku efektif sejak hari ini, 26 Juni 2026,” demikian bunyi pernyataan Jumat yang dibacakan di televisi nasional.
Pemerintahan militer yang dipimpin Kapten Ibrahim Traore, yang berkuasa sejak kudeta September 2022, tengah menjalankan kebijakan yang menekan suara-suara kritis dan negara-negara Barat, terutama Prancis.
Dalam pengumuman di TV tersebut, pemerintah menuduh Prancis secara persisten bertindak melawan kepentingan negaranya.
“Kondisi esensial untuk memajukan hubungan yang didasari rasa saling hormat, kepercayaan timbal balik, penghormatan pada prinsip non-intervensi dalam urusan internal dan kedaulatan nasional, saat ini belum terpenuhi,” ucap Menteri Komunikasi, Gilbert Ouedraogo.
Ia mengatakan, keputusan tersebut merupakan hasil dari peninjauan ulang hubungan dengan Paris. Ia menuduh Prancis memiliki “ambisi neo-kolonial, yang semakin nyata melalui dukungan aktifnya pada jaringan subversif dan para teroris yang sedang membawa negara kita serta kawasan Sahel dalam kedukaan”.
Pada Januari lalu, partai-partai politik di Burkina Faso secara resmi dibubarkan oleh pemerintahan militer, yang juga telah menyita seluruh aset mereka. Langkah ini dinilai para analis sebagai pukulan besar bagi demokrasi di negara Afrika Barat tersebut.
Burkina Faso yang terperangkap di daratan ini kini sedang bergelut dengan kelompok bersenjata yang telah menguasai wilayah di utara, selatan, dan barat negara. Kelompok-kelompok ini termasuk Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) yang didukung Al Qaeda dan Islamic State Sahel Province (ISSP), yang juga beroperasi di negara tetangga Mali dan Niger.
Militer Burkina Faso juga dituduh melakukan kekejaman, termasuk pembersihan etnis terhadap warga sipil Fulani, yang mana hal ini tergolong sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal terbut ditemukan oleh Human Rights Watch pada bulan April lalu.
Menurut pernyataan pemerintah yang dirilis pada Jumat, keputusan memutuskan hubungan dengan Prancis “secara eksklusif terkait dengan hubungan diplomatik antara kedua negara” dan “tidak menyoalkan kembali ikatan historis, kemanusaiaan, budaya dan sosial antara rakyat Burkina Faso dan Prancis”.
Ditambahkan pula bahwa warga negara Prancis di Burkina Faso tetap akan memperoleh perlindungan sesuai dengan hukum.
Prancis, yang dulunya merupakan kekuatan signifikan di Afrika utara, tengah dan barat, kini melihat pengaruhnya terus menyusut dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terutama terjadi saat banyak bekas koloni Prancis di Afrika, khususnya di kawasan Sahel, mulai menjauhkan diri dan justru semakin sejajar dengan Rusia dan China.
Untuk “mulberhenti” beroperasi (“subversif”); kadang ada keraguan antara “ikut berlaku” tepatnya “soal” lembaga normatif fundamental.