Undang-Undang Keamanan Online Britania Raya semula dimaksudkan untuk melindungi anak-anak. Namun, yang terjadi justru publik menjadi tidak terinformasi. Hanya beberapa hari setelah undang-undang ini berlaku akhir Juli 2025, X (dulunya Twitter) mulai menyembunyikan video kekejian Israel di Gaza dari linimasa pengguna di balik peringatan konten dan pembatasan usia. Sebuah undang-undang yang dijual sebagai pelindung telah berubah menjadi alat sensor paling efektif yang pernah dibangun Inggris. Apa yang terjadi bukanlah kecelakaan. Ini adalah hasil legislasi yang memperalat wacana perlindungan anak untuk menormalisasi sensor, verifikasi identitas, dan pengawasan online.
Akar krisis sensor online Inggris bermula hampir satu dekade lalu, dari MindGeek, yang kini berganti nama menjadi Aylo, perusahaan di balik Pornhub yang penuh skandal. Imperium pornografi yang menghindar pajak dan eksploitatif ini bekerja sama erat dengan pemerintah Inggris untuk mengembangkan sistem verifikasi usia bernama AgeID, sebuah rencana yang pada intinya akan memberikan monopoli kepada Aylo atas konten dewasa legal dengan memaksa pesaing kecil membayar atau mati. Gelombang protes publik menggagalkan AgeID pada 2019, tapi idenya bertahan. Begitu satu negara demokrasi mempertimbangkan gagasan bahwa akses ke konten online harus dibatasi dengan pemeriksaan identitas, preseden pun tercipta. Undang-Undang Ekonomi Digital 2017 meletakkan pondasinya, dan Undang-Undang Keamanan Online 2023 mengukuhkannya menjadi hukum. Kini, beberapa negara Uni Eropa, termasuk Prancis dan Jerman, sedang mengeksplorasi legislasi serupa, masing-masing diselubungi retorika “melindungi anak-anak” yang sama. Ini bukan teori konspirasi; ini adalah konvergensi alami dari kuasa korporat dan kontrol negara, dibungkus dalam bahasa moral keselamatan anak.
Undang-Undang Keamanan Online memberdayakan Ofcom untuk mengawasi hampir setiap sudut internet, dari media sosial dan mesin pencari hingga platform konten dewasa, dengan ancaman denda hingga 18 juta pound sterling ($24 juta) atau 10 persen dari pendapatan global. Platform dapat ditetapkan sebagai layanan “Kategori 1”, yang memicu aturan terberat, termasuk verifikasi usia wajib, pemeriksaan identitas untuk kontributor, dan penghapusan materi “berbahaya” yang didefinisikan secara samar. Wikipedia kini menghadapi ancaman persis ini. Pada Agustus 2025, Pengadilan Tinggi menolak tantangan Yayasan Wikimedia terhadap aturan kategorisasi, membuka jalan bagi Ofcom untuk memperlakukannya sebagai platform berisiko tinggi. Yayasan itu telah memperingatkan bahwa kepatuhan akan memaksanya untuk menyensor informasi vital dan membahayakan editor relawan dengan mengaitkan identitas asli mereka dengan tulisan mereka. Jika menolak, Inggris, secara teori, dapat diberi kewenangan hukum untuk memblokir akses sepenuhnya, sebuah contoh menakjubkan bagaimana “perlindungan anak” menjadi alat untuk kontrol informasi. Ofcom sendiri telah membuka beberapa penyelidikan terhadap situs porno besar dan jejaring sosial atas dugaan ketidakpatuhan. Efek menggiriskan dari undang-undang ini bukan lagi hipotetis; ia sudah beroperasi.
Sistem verifikasi usia pada dasarnya tidak kompatibel dengan privasi dan keamanan; nyatanya, sistem verifikasi identitas apapun harus segera menimbulkan kecurigaan. Pembobolan aplikasi kencan Tea pada 25 Juli, dengan ribuan foto dan lebih dari 13.000 dokumen ID sensitif yang bocor dan beredar di 4chan, atau kebocoran data Discord yang lebih baru lagi yang mengekspos lebih dari 70 ribu dokumen ID pemerintah setelah layanan pihak ketiga diretas, membuktikan hal ini.
Ketika sistem menyimpan data verifikasi yang menghubungkan identitas asli dengan aktivitas online, mereka menciptakan harta karun bagi peretas, pemeras, dan negara. Sejarah sudah memberikan peringatan, dari kebocoran Brazzers 2013 yang melibatkan hampir 800.000 akun hingga temuan FBI bahwa scam pengancaman terkait pornografi tetap menjadi salah satu kategori pemerasan online terbesar. Bayangkan infrastruktur ini diterapkan bukan hanya untuk konten dewasa, tapi juga untuk pidato politik, jurnalisme, dan aktivisme. Alat yang sama yang sedang dibangun untuk “keselamatan anak” memungkinkan pemerasan dan manipulasi politik yang tak terdahulu. Satu pembobolan saja bisa mengekspos jurnalis, pelapor keburukan, atau pejabat publik. Dan di dunia di mana data sering melintasi batas negara, tidak ada jaminan bahwa basis data verifikasi di negara demokrasi akan aman dari tangan rezim otoriter. Semakin kita mendigitalkan “kepercayaan”, semakin kita membahayakannya.
Fitur paling licin dari tren legislatif ini adalah bagaimana ia membebaskan orang tua sambil memberdayakan negara. Alat kontrol orang tua yang ada sudah canggih: orang tua sudah bisa memantau dan membatasi penggunaan internet anak melalui perangkat, router, dan aplikasi. Dorongan untuk verifikasi usia yang diwajibkan pemerintah bukan tentang kegagalan alat-alat itu; ini tentang beberapa orang tua yang memilih untuk tidak menggunakannya dan pemerintah yang memanfaatkan kelalaian itu sebagai dalih untuk pengawasan. Alih-alih berinvestasi dalam pendidikan dan literasi digital, otoritas memperluas kekuasaan mereka untuk memutuskan apa yang bisa dilihat semua orang. Negara seharusnya tidak mengasuh publik. Namun di bawah Undang-Undang Keamanan Online, setiap warga negara menjadi tersangka yang harus membuktikan diri tidak bersalah sebelum berbicara atau melihat sesuatu secara online. Apa yang dibingkai sebagai “melindungi anak-anak”, dalam praktiknya, adalah pembangunan sistem kepatuhan untuk seluruh populasi.
Eksperimen Britania Raya yang buruk ini sudah menyebar. Prancis dan Jerman telah menyusun rancangan paralel untuk undang-undang verifikasi usia dan keamanan online, sementara cetak biru verifikasi usia Uni Eropa akan menghubungkan akses konten dewasa dan platform “berisiko tinggi” ke ID digital yang dapat dioperasikan. UE bersikeras sistem ini akan melindungi privasi, tetapi arsitekturnya identik dengan model Inggris, verifikasi identitas komprehensif yang disamarkan sebagai perlindungan. Logika yang sama terulang di mana-mana. Undang-undang dimulai dengan tujuan sempit melindungi anak di bawah umur dari pornografi, tapi kekuasaannya dengan cepat meluas, pertama ke protes, lalu ke politik. Hari ini, video Gaza dan konten seksual; besok, jurnalisme atau pembangkangan. Inggris bukanlah kasus yang menyimpang, melainkan sebuah templat untuk otoritarianisme digital, yang diekspor di bawah bendera keselamatan.
Pendukung undang-undang ini bersikeras kita menghadapi pilihan biner: terima verifikasi usia universal atau tinggalkan anak-anak menghadapi bahaya internet. Namun pembingkaian ini tidak jujur. Tidak ada sistem teknis yang bisa menggantikan pengasuhan yang terlibat atau pendidikan literasi digital. Remaja yang nekat akan tetap menemukan cara untuk mengakses konten dewasa, mereka hanya akan terdorong ke sudut-sudut web yang lebih gelap. Sementara itu, undang-undang ini hampir tidak menghentikan ancaman sesungguhnya: materi pelecehan seksual anak yang beredar di jaringan terenkripsi atau tersembunyi yang tidak akan pernah mematuhi regulasi. Pada kenyataannya, satu-satunya situs yang mengikuti aturan adalah mereka yang sudah mampu mengatur diri sendiri, dan justru merekalah yang kini dirusak oleh negara. Dengan mendorong kaum muda ke VPN dan platform yang tidak diatur, pembuat undang-undang justru berisiko memaparkan mereka pada bahaya yang jauh lebih besar. Hasilnya bukanlah keamanan, melainkan paparan bahaya yang lebih besar.
Singkirkan retorika perlindungan anak, dan fungsi sebenarnya Undang-Undang Keamanan Online menjadi jelas: ia membangun infrastruktur untuk kontrol konten massal dan pengawasan populasi. Begitu sistem ini ada, memperluasnya adalah hal yang mudah. Kita telah melihat logika ini sebelumnya. Undang-undang anti-teror bermetamorfosis menjadi instrumen untuk mengawasi pembangkangan; kini “keselamatan anak” memberikan kedok bagi perambahan otoriter yang sama. UE sudah mempertimbangkan proposal yang akan mewajibkan pemindaian obrolan dan melemahkan enkripsi, dengan janji bahwa tindakan tersebut hanya akan digunakan terhadap pelaku penyalahgunaan, sampai, pada akhirnya, tidak. Konsekuensi langsung di Inggris – rekaman Gaza yang dibatasi, akses ke Wikipedia yang terancam, video protes yang disensor – bukanlah kesalahan sistem. Mereka adalah pratinjau dari tatanan digital yang dibangun di atas kontrol. Yang dipertaruhkan bukan hanya privasi tetapi demokrasi itu sendiri, hak untuk berbicara, untuk mengetahui, dan untuk membangkang tanpa harus diverifikasi terlebih dahulu.
Melindungi anak-anak online tidak memerlukan pembangunan negara pengawas. Ia memerlukan pendidikan, akuntabilitas, dan dukungan bagi orang tua, guru, dan platform. Pemerintah harus berinvestasi dalam literasi digital, menuntut eksploitasi online yang nyata, dan memberikan alat yang lebih baik kepada orang tua untuk mengelola akses. Platform harus dipegang pada standar transparansi dan tanggung jawab algoritmik yang jelas, bukan dipaksa untuk mengawasi orang dewasa. Di mana regulasi mandiri gagal, pengawasan yang ditargetkan dapat berhasil, tetapi verifikasi universal tidak bisa.
Undang-Undang Keamanan Online Inggris dan legislasi serupa di seluruh dunia merepresentasikan pilihan mendasar tentang masa depan digital seperti apa yang kita inginkan. Kita bisa menerima janji palsu akan keamanan melalui pengawasan dan kontrol, atau kita bisa bersikeras pada solusi yang melindungi anak-anak tanpa mengorbankan privasi, kebebasan, dan nilai-nilai demokratis yang membuat perlindungan itu berarti sejak awal. Hasil awal dari Inggris harus menjadi peringatan, bukan sebuah model. Sebelum perambahan otoriter ini menjadi tidak bisa diubah, warga dan pembuat undang-undang harus menyadari bahwa ketika pemerintah mengklaim mereka melindungi anak-anak dengan mengontrol informasi, yang biasanya mereka lindungi adalah sesuatu yang sama sekali berbeda: kekuasaan mereka sendiri untuk menentukan apa yang bisa kita lihat, katakan, dan ketahui.
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak serta merta mencerminkan kebijakan editorial Al Jazeera.