Partai Reform UK yang Nasionalis dan Ekstrem Kanan Akan Jadi Partai Terbesar Inggris Jika Pemilu Digelar Sekarang
Sebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa partai nasionalis dan ekstrem kanan, Reform UK, akan menjadi partai politik terbesar di Inggris jika pemilihan umum digelar saat ini. Hal ini menempatkan pendirinya, Nigel Farage, pada jalur potensial untuk menjadi perdana menteri berikutnya.
Menurut firma survei YouGov pada 26 Juni, Reform akan memenangkan 271 dari 650 kursi di Dewan Rakyat, sementara Partai Buruh yang berkuasa saat ini berada di posisi kedua dengan 178 kursi. Hasil ini akan menghasilkan hung parliament, di mana satu partai hanya bisa membentuk pemerintahan melalui koalisi.
Popularitas Perdana Menteri Keir Starmer anjlok sejak kemenangan telaknya tahun lalu, akibat tantangan global, pertumbuhan ekonomi lambat, dan serangkaian kebijakan yang berbalik arah terkait reformasi kesejahteraan.
Ini adalah mega-poll pertama YouGov sejak Partai Buruh berkuasa. Selain menunjukkan lonjakan popularitas Reform dan penurunan dukungan untuk Buruh, survei ini juga mencatat keruntuhan partai Konservatif yang sebelumnya berkuasa.
Partai Konservatif, yang mengalami kekalahan terburuk dalam sejarah pemilu Juli lalu, hanya akan mendapatkan 46 kursi—turun dari 120—sehingga berada di posisi keempat di belakang Liberal Demokrat.
Sementara itu, Partai Hijau akan memenangkan 11% suara, menambah beberapa kursi baru menjadi tujuh secara total. Di Skotlandia, Partai Nasional Skotlandia (SNP) kembali mendominasi dengan 38 kursi.
Pemilu berikutnya diperkirakan baru digelar pada 2029.
Mengapa Reform Melonjak Popularitasnya?
Didirikan sebagai Brexit Party pada 2018 untuk mendukung keluarnya Inggris dari Uni Eropa tanpa kesepakatan, Reform awalnya dianggap hanya fokus pada isu imigrasi. Namun, kini partai ini menjadi ancaman serius bagi dominasi partai-partai besar Inggris.
Farage menyatakan bahwa transformasi politik Reform sudah selesai. Partai ini kini memiliki kantor di Westminster dan menarik minat pemilih baru serta donor kaya.
Untuk memperluas daya tariknya, Reform menyingkirkan anggota yang dituduh rasis dan berusaha menjauhkan diri dari gerakan ekstrem kanan di Eropa, seperti National Rally di Prancis dan Alternative for Germany.
Dalam manifesto terbarunya, Reform mengkritik kebijakan net zero yang "melumpuhkan ekonomi" dan berjanji menghapus subsidi energi hijau serta mempercepat eksplorasi minyak dan gas Laut Utara.
Namun, janji utama mereka tetap berfokus pada imigrasi. Reform berjanji menghentikan imigran ilegal yang menyeberangi Selat Inggris dan membekukan imigrasi "non-esensial". Survei YouGov menunjukkan mayoritas warga Inggris kini percaya bahwa tingkat imigrasi terlalu tinggi.
Pada pemilu sela Mei lalu, Reform nyaris mengalahkan Buruh di Runcorn dan Helsby, serta meraih kemenangan melawan Konservatif di daerah pedesaan Inggris.
Mengapa Partai Konservatif Merosot?
Salah satu penyebabnya adalah banyak anggotanya yang beralih ke Reform.
Sejak kekalahan telak tahun lalu setelah 14 tahun berkuasa, Reform berhasil merekrut setidaknya 80 mantan kandidat, donor, dan staf dari Partai Konservatif.
Salah satunya adalah Anne Marie Morris, yang pernah ditegur Theresa May pada 2017 karena menggunakan istilah rasis dalam debat Brexit. Kini, ia akan memimpin kebijakan perawatan sosial Reform. Mantan anggota Konservatif lain yang beralih termasuk Ann Widdecombe, Lee Anderson, dan Marco Longhi.
Loyalis Konservatif mulai menyadari ancaman ini. Wali Kota Tees Valley bahkan mengatakan partainya perlu berkoalisi dengan Reform di pemilu berikutnya agar Buruh tidak kembali berkuasa.
Namun, pemimpin Konservatif, Kemi Badenoch, menolak koalisi dengan Reform, dengan alasan partai Farage ingin menghancurkan Konservatif. Survei YouGov April lalu menunjukkan hanya 38% anggota Konservatif yang mendukung penggabungan dengan Reform.
Mengapa Publik Kecewa dengan Buruh Setelah Baru Menang?
Selain kemenangan Reform, Farage diuntungkan oleh kondisi politik dan ekonomi yang sulit diwarisi Buruh dari Konservatif. Starmer menghadapi ekonomi yang stagnan, defisit hampir 5% dari PDB, dan utang mendekati 100%. Ia juga harus menyelamatkan layanan kesehatan nasional (NHS) yang krisis.
Ditambah lagi, Presiden AS Donald Trump mengubah kebijakan perdagangan global dengan mengenakan tarif besar-besaran pada mitra dagang AS, termasuk Inggris, pada 2 April. Meski kemudian ditunda 90 hari, tenggat waktu ini akan berakhir minggu depan.
Meski Inggris berhasil menandatangani perjanjian dagang pertama dengan AS, tarif 10% tetap berlaku untuk sebagian besar ekspor Inggris—yang harus diterima Starmer demi kesepakatan. Perang tarif Trump telah memperlambat pertumbuhan global.
Buruh sebenarnya sudah membatasi rencana investasinya sebelum Trump menjabat. Akibat aturan fiskal yang ditetapkan sendiri oleh Menteri Keuangan Rachel Reeves, Departemen Keuangan sempat mempertimbangkan pemotongan anggaran sebelum pengumuman anggaran terakhir pada Maret lalu.
Starmer memperkenalkan reformasi kesejahteraan yang luas, termasuk memperketat syarat untuk Personal Independence Payments (PIP)—tunjangan bagi penyandang disabilitas dan penyakit—untuk mendorong orang kembali bekerja dan menghemat anggaran pemerintah sebesar 5-6 miliar pound per tahun.
Namun, pada 1 Juli, dia terpaksa melunakkan RUU reformasi kesejahteraan yang kontroversial untuk mencegah pemberontakan besar-besaran di Partai Buruh. Hal ini meninggalkan lubang miliaran pound dalam keuangan publik dan citra publik yang tercoreng.
Belum lagi kebijakan berbalik arah pada 9 Juni, ketika pemerintah membatalkan rencana menghapus tunjangan bahan bakar musim dingin bagi jutaan pensiunan setelah mendapat kritik keras, termasuk dari anggota parlemen partainya sendiri.
Minggu-minggu gejolak ini mendorong John McDonnell, mantan sekretaris bayangan keuangan, menulis di The Guardian: “Partai yang terlalu kacau dan terpecah seperti ini tidak akan luput dari kemarahan pemilih pada pemilu berikutnya.”
Bisakah Reform Benar-benar Berkuasa di Inggris?
Menurut para ahli, lonjakan dukungan untuk Reform UK mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap partai arus utama yang telah memimpin Inggris selama lebih dari satu abad.
Namun, pengamat meragukan kemampuan Reform untuk memerintah karena kebijakannya kurang detail. Misalnya, manifesto mereka mengklaim akan “mengambil migran ilegal dari perahu dan mengembalikan mereka ke Prancis,” tanpa menjelaskan bagaimana caranya meyakinkan Prancis.
Tony Travers, profesor di London School of Economics, menyatakan efektivitas kebijakan ini “tidak bisa dipastikan.”
“Di satu sisi, ide ini bergantung pada persetujuan otoritas Prancis. Di sisi lain, mereka juga mengakui bahwa sebagian imigrasi diperlukan,” ujarnya, merujuk pada proposal Reform yang memberi pengecualian bagi pekerja kesehatan dalam larangan imigrasi “non-esensial.”
“Sampai baru-baru ini [Mei], Reform memiliki keuntungan besar karena belum diuji dalam pemerintahan. Ke depan, mereka akan dinilai dari kinerjanya,” tambahnya.
“Lebih mudah menjadi oposisi daripada memerintah,” karena “tantangan berat yang dihadapi Keir Starmer tidak akan hilang.”
“Jika Reform menang pemilu berikutnya, mereka harus memperbaiki NHS, kereta api, sistem penjara, dan pendidikan—dengan anggaran lebih sedikit dari yang diharapkan.”
Pada akhirnya, kata Travers, keberlanjutan Reform di jajak pendapat tergantung pada kemampuan Partai Buruh menyelesaikan masalah-masalah ini.