BERITA BERGULIR
Pertempuran kembali meletus beberapa jam sebelum para menteri luar negeri kawasan bertemu di Malaysia untuk membahas langkah meredakan permusuhan.
—
Bentrokan baru terjadi di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja, beberapa jam sebelum para menteri luar negeri Asia Tenggara dijadwalkan bertemu di Malaysia guna mencari penyelesaian atas konflik mematikan antara dua negara tetangga tersebut.
Bentrokan dini hari Senin ini mengancam upaya diplomatik Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk menghidupkan kembali kesepakatan gencatan senjata yang pertama kali dibrokeri pada Juli lalu oleh Malaysia dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Konflik ini, sejak berlanjut kembali pada 8 Desember, telah menewaskan sedikitnya 40 orang dan mengungsikan hampir satu juta orang di kedua sisi perbatasan.
Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja pada Senin menuduh Thailand mengerahkan jet tempur F-16 yang menjatuhkan empat bom di provinsi Banteay Meanchey dan menembakkan "gas beracun" di area Desa Prey Chan, menurut kantor berita negara Agence Kampuchea Press.
"Kementerian menegaskan bahwa pasukan Kamboja memantau situasi dengan saksama. Mereka tetap berani dan teguh dalam pertahanan melawan agresor, serta waspada dalam tugas melindungi integritas teritori Kamboja," bunyi laporan tersebut.
Rekaman video yang diunggah daring menunjukkan warga sipil, termasuk anak-anak kecil, berlindung dari pemboman. Sebagian anak-anak terdengar menangis histeris sementara warga berkerumun.
Belum ada laporan segera mengenai korban jiwa.
Morning News TV 3 Thailand melaporkan "pertukaran tembakan" di Provinsi Sa Kaeo dini hari Senin, dengan pasukan Kamboja menembakkan "senjata berat", memicu kebakaran dan merusak rumah-rumah di Distrik Khok Sung.
Pemerintah Thailand belum memberikan komentar terkait pertempuran yang kembali terjadi ini.
Lebih awal pada Senin, kantor Perdana Menteri Kamboja Hun Manet mengumumkan bahwa hingga Minggu malam, diperkirakan 525.000 warga sipil telah mengungsi di sisi perbatasan mereka.
Otoritas Thailand melaporkan bahwa 400.000 orang mengungsi di wilayah mereka.
Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul bersikeras bahwa Thailand tidak pernah bertindak sebagai agresor, dengan mengatakan kepada wartawan pada Minggu bahwa hampir semua area yang "sebelumnya diduduki" oleh pasukan Kamboja kini telah direbut kembali.
Seorang pria dengan perlengkapan pelindung memeriksa garasi yang rusak setelah serangan udara Thailand yang dilaporkan di kota Poipet, provinsi Banteay Meanchey, Kamboja. [Handout: Agence Kampuchea Press Photo via AFP]
Di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, perwakilan dari Thailand dan Kamboja dijadwalkan menghadiri pertemuan ASEAN, pertemuan tatap muka pertama mereka sejak pertempuran berlanjut kembali.
Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn akan menghadiri pertemuan tersebut, menurut kantornya.
Malaysia menyatakan pembicaraan ASEAN, yang diketuai Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan, akan mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat diambil blok regional untuk membantu meredakan ketegangan dan mengakhiri pertempuran.
Sebuah tim ASEAN diharapkan mempresentasikan data pemantauan satelit yang disediakan AS, bersama dengan observasi lapangan.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan harapan bahwa pertemuan ini akan memungkinkan Thailand dan Kamboja bernegosiasi secara terbuka, menyelesaikan perbedaan, dan mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Pekan lalu, ia mengatakan kepada wartawan bahwa Anutin dari Thailand dan Hun Manet dari Kamboja sama-sama "berminat untuk mencapai resolusi yang damai sesegera mungkin".
Departemen Luar Negeri AS pada Minggu mendesak kedua belah pihak "untuk mengakhiri permusuhan, menarik senjata berat, menghentikan penempatan ranjau darat, dan sepenuhnya melaksanakan Perjanjian Damai Kuala Lumpur". Mereka menyambut baik "para pemimpin ASEAN yang berkumpul pekan ini untuk mendukung Kamboja dan Thailand memenuhi komitmen mereka mengakhiri konflik ini".
Selain dorongan regional, AS dan China telah menjalankan upaya diplomatik terpisah untuk mengakhiri konflik, meskipun keduanya belum membuahkan hasil yang nyata.
Bangkok dan Phnom Penh terus saling menyalahkan atas pelanggaran gencatan senjata Juli, serta perjanjian lanjutan lain yang ditandatangani pada Oktober.