Meletusnya bentrokan antara tentara Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi telah menegaskan kembali tantangan politik dan keamanan yang terus dihadapi negara tersebut lebih dari setahun setelah jatuhnya mantan Presiden Bashar al-Assad.
Pertempuran di Aleppo, yang menewaskan sedikitnya 22 orang pekan ini, mengangkat ketegangan mendasar antara Damaskus dan SDF – yang keduanya didukung oleh Amerika Serikat.
Artikel Rekomendasi
[daftar artikel]
SDF dan pemerintah Suriah telah menandatangani kesepakatan untuk mengintegrasikan kekuatan yang didominasi Kurdi tersebut ke dalam institusi negara pada Maret tahun lalu. Namun, perkembangan di front tersebut sangat minim, dan kekerasan sporadis antara kedua belah pihak berubah menjadi pertempuran sengit pekan ini.
Gencatan senjata untuk menghentikan bentrokan diumumkan pada Jumat, namun tampaknya sudah mulai berantakan. Para analis memperingatkan bahwa tanpa resolusi komprehensif atas ketegangan ini, pertempuran lebih lanjut hampir tak terelakkan.
Meskipun tampaknya tidak ada selera domestik maupun internasional untuk perang total di Suriah, para ahli mengatakan bahwa dengan mandeknya penggabungan SDF – yang menguasai sebagian besar wilayah timur laut Suriah – ke dalam negara, ancaman kekerasan yang kembali muncul tetap persisten.
“Saya kira tidak ada banyak ketertarikan internasional terhadap pertempuran besar saat ini, terutama dari pihak AS — sehingga hal itu bisa membantu meredakan situasi,” ujar Aron Lund, seorang fellow di Century International.
“Namun, ini jauh dari selesai. Semua isu utama tetap tak terselesaikan, dan tidak ada pihak yang mau berkompromi pada hal-hal fundamental, jadi pada akhirnya kita akan menyaksikan lebih banyak bentrokan.”
Bentrokan
Pertempuran pekan ini telah mengusir puluhan ribu penduduk dari lingkungan Sheikh Maqsoud, Ashrafieh, dan Bani Zeid yang mayoritas Kurdi, dengan kedua pihak saling tuduh memulai kekerasan.
Pada Jumat dini hari, Kementerian Pertahanan Suriah mengumumkan gencatan senjata sementara enam jam di tiga lingkungan tersebut, yang kemudian diperpanjang untuk memberi lebih banyak waktu bagi pejuang SDF untuk meninggalkan area.
Kementerian Pertahanan Suriah menyatakan pejuang SDF yang bermarkas di lingkungan-lingkungan Aleppo akan dipindahkan ke wilayah timur Sungai Efrat.
Akan tetapi, dewan-dewan Kurdi yang mengelola Sheikh Maqsoud dan Ashrafieh menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa seruan untuk pergi adalah “seruan untuk menyerah” dan bahwa pasukan Kurdi justru akan “mempertahankan lingkungan mereka.”
Pertempuran ini membayang-bayangi kesepakatan Maret 2025 antara pemerintah Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa dan SDF untuk membawa pasukan yang dipimpin Kurdi di bawah institusi negara.
Perjanjian itu mengatur gencatan senjata nasional, kerja sama SDF dengan negara dalam menghadapi kelompok bersenjata pro-al-Assad, serta pengakuan formal terhadap orang Kurdi sebagai bagian integral Suriah, dengan jaminan kewarganegaraan dan hak konstitusional.
Hal itu juga menempatkan semua perbatasan dengan Irak dan Turkiye, bersama bandara dan ladang minyak di timur laut Suriah, di bawah otoritas pemerintah pusat.
[Al Jazeera]
SDF
Sejauh ini, belum ada kemajuan berarti menuju integrasi. Kedua belah pihak tetap berselisih mengenai sejumlah isu, termasuk proses dan struktur integrasi, misalnya, apakah SDF akan bergabung sebagai blok yang bersatu atau bubar menjadi rekrutan individual.
Pertemuan pada 4 Januari antara komandan senior SDF dan pejabat pemerintah berakhir tanpa hasil “nyata” menurut media pemerintah, dengan pembicaraan ditunda menunggu negosiasi lebih lanjut.
SDF mencuat ketika Suriah mulai terfragmentasi di bawah tekanan kerusuhan sipil pada 2011.
SDF secara resmi berdiri pada 2015, dengan Unit Perlindungan Rakyat (YPG), sebuah milisi Kurdi yang terikat dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), membentuk inti kekuatan tempurnya.
Meskipun PKK dicap sebagai kelompok “teroris” oleh AS dan sebagian besar negara Barat, Washington dengan cepat bersekutu dengan SDF dalam perang melawan ISIL (ISIS).
Kelompok ini terus didukung oleh koalisi internasional yang dipimpin AS dan mempertahankan peralatan canggih serta pelatihan yang diberikan oleh AS dan mitranya.
SDF diperkirakan memiliki 50.000 hingga 90.000 pejuang yang terlatih baik dan berpengalaman tempur.
Tetapi Turkiye, yang bergumul dengan pemberontakan dan serangan PKK selama beberapa dekade, memandang SDF sebagai ancaman bagi keamanannya.
Dalam bentrokan baru-baru ini, media resmi pemerintah Suriah menyebut SDF sebagai “teroris PKK”.
Pengaruh Regional
Dengan Turkiye, sekutu NATO AS, yang tidak mempercayai SDF, kementerian pertahanan negara tersebut menyatakan siap “mendukung” Suriah dalam perangnya melawan kelompok itu.
Ankara, sekutu pemerintah al-Sharaa, telah mengkritik Washington selama bertahun-tahun atas dukungannya kepada SDF dan meluncurkan beberapa operasi militer di Suriah utara untuk mendorong kelompok itu menjauh dari perbatasannya.
Persaingan yang semakin intens antara Turkiye dan Israel juga memicu kekhawatiran bahwa pemerintah Israel mungkin akan mendukung SDF untuk memberikan penyeimbang terhadap pengaruh Ankara di Suriah.
Israel telah melakukan intervensi dalam konflik internal Suriah ketika mereka membombardir Damaskus pada Juli lalu untuk mendukung pejuang Druze yang bertempur melawan pasukan pemerintah di selatan negara itu.
Militer Israel juga telah memperluas pendudukannya melampaui Dataran Tinggi Golan, dan telah mendirikan pos-pos pemeriksaan serta menculik orang jauh di dalam wilayah Suriah.
AS, yang memiliki pasukan yang ditempatkan di Suriah timur, bersekutu dengan semua pihak yang terlibat: Turkiye, Israel, pemerintah Suriah, dan SDF.
Oleh karena itu, Washington berusaha menjadi penengah di antara semua pihak. Pekan lalu, Suriah dan Israel sepakat membentuk mekanisme berbagi intelijen setelah pembicaraan yang difasilitasi AS.
Utusan AS Tom Barrack telah mendesak “pengekangan maksimal” setelah bentrokan di Aleppo dan menyambut gencatan senjata yang singkat tersebut.
“Bersama dengan sekutu dan mitra regional yang bertanggung jawab, kami siap memfasilitasi upaya untuk meredakan ketegangan dan memberi Suriah serta rakyatnya peluang baru untuk memilih jalan dialog alih-alih perpecahan,” kata Barrack dalam pernyataan yang menyerukan de-eskalasi dari semua pihak.
“Mari utamakan pertukaran gagasan dan proposal konstruktif di atas pertukaran tembakan.”
Masa depan Aleppo, dan Suriah secara keseluruhan, ada di tangan rakyatnya dan harus dibentuk melalui cara-cara damai, bukan kekerasan.
**AS ‘Dapat Berbuat Paling Banyak’**
Nanar Hawach, analis Suriah senior di International Crisis Group, menyatakan bahwa dengan pemerintahan Suriah dan SDF sama-sama menjaga hubungan dengan AS, hal itu dapat membatasi risiko runtuhnya total kesepakatan Maret lalu. Ia mengatakan hal ini menciptakan “batas maksimal bagi eskalsasi”.
“Keterlibatan Amerika tidak menjamin penyelesaian, tetapi membatasi ragam kemungkinan hasil dan mengikat kedua belah pihak pada kerangka perundingan yang tidak mampu mereka tinggalkan,” ujarnya kepada Al Jazeera.
Melaporkan dari Damaskus, Ayman Oghanna dari Al Jazeera mengatakan Washington dapat “berbuat paling banyak” untuk memajukan pembicaraan antara pemerintah Suriah dan SDF.
“AS telah menikmati hubungan kuat dengan SDF selama lebih dari satu dekade. AS membantu membangun dan melatih SDF, bertempur bersama mereka, dan seribu pasukan AS masih berada di wilayah SDF di mana mereka bekerja sama erat dalam upaya memberantas ISIL dari Suriah,” kata Oghanna. “Namun, AS juga baru-baru ini memperkuat hubungannya dengan Damaskus.”
**Apa Langkah Selanjutnya?**
Rob Geist Pinfold, pengajar studi keamanan internasional di King’s College London, berpendapat gencatan senjata sementara di Aleppo hanya menunda “isu-isu yang lebih rumit”.
“Ya, kita punya gencatan senjata sementara… yang membuat hidup semua orang lebih baik, tetapi ini berarti kita bisa dibilang justru semakin jauh dari pencapaian kesepakatan komprehensif.”
Sementara itu, Lund, sang analis, memperingatkan bahwa bentrokan lebih lanjut dapat memicu eskalsasi yang lebih luas.
“Kecuali situasi ini dikelola dengan baik, ini bisa memicu intervensi asing dan memperburuk hubungan yang sudah buruk antara Israel dan Turki,” ujar Lund kepada Al Jazeera.
Sejumlah analis menyatakan kuncinya adalah lebih banyak dialog dan lebih sedikit kekerasan.
Armenak Tokmajyan, *non-resident scholar* di Carnegie Middle East Center, berargumen bahwa tekanan militer semata tidak akan menyelesaikan fragmentasi di Suria.
“Reintegrasi… tidak mungkin terjadi hanya dengan paksaan,” tegasnya kepada Al Jazeera, seraya menekankan perlunya strategi multi-cabang, termasuk kerangka nasional yang inklusif. “Banyak dari kelompok bersenjata ini tidak mau meletakkan senjata karena mereka tidak tahu akan jadi seperti apa negara ini nantinya.”