Beberapa hari setelah Belanda menghentikan pendanaan kepada badan bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina, pejabat Belanda mengungkapkan kekhawatiran bahwa menghentikan dukungan terlalu lama bisa menyebabkan “penderitaan manusia yang besar” dan destabilisasi regional, dokumen yang baru dirilis mengungkapkan.
Dalam memo yang ditulis setelah Belanda bergabung dengan lebih dari selusin negara dalam menghentikan pendanaan ke UNRWA menyusul klaim Israel tentang keterkaitan dengan Hamas, pejabat Kementerian Luar Negeri menekankan perlunya badan PBB untuk melanjutkan pekerjaannya.
“Bantuan kemanusiaan dan layanan dasar yang diberikan oleh UNRWA kepada Gaza dan wilayah sekitarnya harus dipertahankan pada tahap konflik ini. Organisasi lain tidak cukup dilengkapi untuk tujuan ini, termasuk kapasitas logistik. Destabilisasi regional lebih lanjut akibat kehilangan kapasitas UNRWA harus dicegah,” pejabat di departemen hak asasi manusia kementerian tersebut menulis dalam memo kepada Menteri Luar Negeri Hanke Bruins Slot pada 2 Februari.
Bruins Slot, anggota partai Kristen Demokrat Tengah-Kanan, menyatakan setuju dengan rekan-rekannya dalam catatan tulisan tangan.
“Setuju! Menyentuh seluruh wilayah yang sudah tidak stabil,” tulisnya dalam memo.
Menjelaskan berbagai prioritas yang bersaing, pejabat memperingatkan bahwa Amsterdam menghadapi keseimbangan “precarious” dalam memutuskan untuk mendanai UNRWA.
“Keseimbangan antara sinyal politik yang diinginkan, kecepatan investigasi PBB, kebutuhan kemanusiaan, tidak ada destabilisasi lebih lanjut di wilayah itu, kelanjutan kontak seimbang dengan Israel dan Palestina dan realokasi dana sangatlah berbahaya,” demikian bunyi memo tersebut.
“Keterlambatan atau penangguhan yang terlalu lama dari dukungan yang sudah dijanjikan bisa menyebabkan gangguan serius dalam kapasitas operasional UNRWA yang mengakibatkan penderitaan manusia yang sangat besar,” lanjut memo tersebut, yang diikuti dengan catatan tulisan tangan dari Bruins Slot yang menyatakan kesepakatannya.
Selain itu, kebutuhan kemanusiaan yang tinggi bisa menyebabkan gangguan sosial dan eskalasi regional, yang juga mengancam keamanan Israel. Hal ini juga relevan secara politis untuk mempertimbangkan putusan Mahkamah Internasional tentang bantuan kemanusiaan yang memadai.
Al Jazeera memperoleh memo tersebut, yang sebelumnya belum pernah dipublikasikan, melalui permintaan informasi kebebasan kepada kementerian luar negeri Belanda.
Menteri Luar Negeri Belanda Hanke Bruins Slot menyatakan kekhawatiran tentang efek jeda yang berkepanjangan dalam pendanaan ke UNRWA, dokumen menunjukkan [File: Mohamed Azakir/Reuters]
Meskipun kekhawatiran yang muncul di tingkat atas pemerintah Belanda, Belanda belum mengulang pendanaan ke UNRWA lima bulan setelah mengumumkan jeda sebagai tanggapan terhadap klaim Israel bahwa beberapa staf agensi tersebut berpartisipasi dalam serangan Hamas pada 7 Oktober di selatan Israel.
Penyelidikan yang dipimpin oleh mantan menteri luar negeri Prancis Catherine Colonna bulan lalu menyimpulkan bahwa Israel tidak memberikan bukti untuk mendukung tuduhannya terhadap keterlibatan UNRWA dalam serangan tersebut.
Setidaknya separuh dari 16 negara yang menghentikan pendanaan sebagai tanggapan terhadap klaim Israel, termasuk Australia, Kanada, Finlandia, Jerman, Italia, Jepang, dan Swedia, telah mengembalikan dukungannya sejak itu.
Ketika dihubungi untuk memberikan komentar, kementerian luar negeri Belanda mengacu pada surat yang dikirimnya ke parlemen bulan lalu yang merinci posisinya tentang pendanaan UNRWA.
Dalam surat tersebut, kementerian menyatakan bahwa mereka telah memberikan pendanaan tahunan mereka ke UNRWA pada bulan Januari, namun permintaan masa depan akan dipertimbangkan berdasarkan pelaksanaan rekomendasi Colonna untuk memperkuat netralitasnya dan hasil laporan yang akan datang dari Kantor Jasa Pengawasan Internal PBB (OIOS).
OIOS mengatakan dalam pembaruan penyelidikannya bulan lalu bahwa mereka sedang menyelidiki 14 anggota staf UNRWA atas keterkaitan mereka dengan serangan 7 Oktober, setelah menghentikan penyelidikan terhadap lima orang lain karena kurangnya bukti.
Dalam memo Februari, pejabat merekomendasikan agar pendanaan “dipertimbangkan kembali pada waktunya” berdasarkan hasil laporan OIOS, pembentukan istilah acuan untuk menyelidiki manajemen risiko di UNRWA, dan “rencana tindakan, termasuk komitmen dari UNRWA untuk (re)memeriksa staf”.
Dibentuk pada tahun 1949, UNRWA memiliki sekitar 30.000 orang di wilayah Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah untuk menyediakan layanan penting termasuk makanan, pendidikan, dan perawatan kesehatan.
Badan PBB tersebut minggu lalu mengumumkan bahwa mereka harus menghentikan distribusi makanan di kota selatan Gaza, Rafah, di mana militer Israel melakukan serangan darat dan serangan udara, karena keterbatasan pasokan dan risiko keamanan.
