Iran mengecam resolusi IAEA yang didukung AS sebagai “bermotif politik” dan memperingatkan bahwa hal itu berpotensi memperumit perundingan gencatan senjata.
Dewan gubernur badan pengawas nuklir PBB telah mengesahkan resolusi yang didukung Amerika Serikat nan menuntut Iran memberikan “informasi lengkap” mengenai stok uranium yang diperkaya serta memberi akses kepada inspektur untuk memverifikasinya.
Resolusi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) ini dikeluarkan pada Rabu, di saat AS dan Iran saling melancarkan serangan setelah Washington menyalahkan Tehran atas jatuhnya sebuah helikopter Apache di Selat Hormuz.
Iran mengecam resolusi tersebut dan memperingatkan bahwa langkah itu dapat menghambat upaya mengakhiri perang.
Resolusi itu diajukan kepada dewan beranggotakan 35 negara oleh AS, Inggris, Perancis, dan Jerman. Resolusi tersebut lolos dengan 21 suara mendukung, demikian menurut para diplomat dalam pertemuan tertutup yang dikutip oleh kantor berita Reuters dan AFP.
Rusia, China, dan Niger memberikan suara menolak, sementara 10 negara lainnya abstein. Satu negara tidak memberikan suara.
IAEA memperkirakan Iran memiliki 440 kg uranium yang diperkaya hingga 60 persen, mendekati tingkat senjata, ketika Israel dan AS melancarkan serangan pertama mereka terhadap negara itu pada Juni tahun lalu. Tiga fasilitas nuklir utama Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan menjadi sasaran.
Iran kemudian menghentikan kerja samanya dengan IAEA, dan para inspektur belum lagi melihat material tersebut sejak saat itu.
Resolusi tersebut menyatakan bahwa IAEA belum mampu memverifikasi apakah uranium telah dialihkan, dan meminta Iran “memberikan informasi lengkap kepada Badan mengenai inventoril material nuklir”.
Resolusi itu juga menyerukan Iran untuk memberikan akses yang diperlukan IAEA guna memverifikasi hal tersebut “tanpa penundaan”.
Duta Besar Iran untuk PBB di Wina, Reza Najafi, menolak resolusi tersebut sebagai “kontraproduktif”, “bermotif politik”, dan “cacat hukum”.
Ia memperingatkan akan dampaknya terhadap perundingan yang sudah rumit dengan para negosiator AS untuk mengakhiri perang sepenuhnya.
“Ini semakin memperumit situasi rawan, gencatan senjata yang genting, serta perundingan yang belum selesai antara Iran dan AS,” ujarnya kepada AFP, sembari menambahkan: “Kami telah memperingatkan tentang konsekuensi dari tindakak keliru semacam ini oleh AS dan para pendukungnya.”
Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menggambarkan resolusi tersebut sebagai upaya untuk mengalihkan kesalahan serangan AS-Israel terhadap fasilitas nuklir Iran kembali ke Tehran.
“Damai kni merupakan pembalikan tanggung jawab,” tulis Gharibabadi di X pada Selasa. “Mereka menargetkan fasilitas yang berada di bawah pengawasan, mengganggu keselamatan nuklir dan kemungkinan verifikasi, lalu menggunakan Dewan Gubernur untuk menekan Iran,” ujarnya tentang AS dan Israel.
“Dewan Gubernur tidak boleh menjadi tempat untuk mencuci bersih agresi militer dan mengalihkan bebannya kepada negara korban,” lanjutnya.
AS dan Iran tengah melakukan negosiasi yang bertujuan untuk memperpanjang gencatan senjata dan membuka jalan bagi perundingan yang lebih luas mengenai berbagai isu, termasuk program nuklir Iran.
Negara-negara Barat selama ini menuduh Iran berupaya memiliki senjata nuklir, namun Tehran membantah tuduhan tersebut.