Australia dan Vanuatu resmi menandatangani perjanjian ekonomi dan keamanan yang melarang pendirian pangkalan militer asing di pulau Pasifik tersebut. Perjanjian Nakamal ditandatangani oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan mitranya dari Vanuatu, Jotham Napat, di Canberra pada hari Senin.
Albanese mengatakan kepada wartawan bahwa perjanjian itu memberikan kepastian bagi Australia bahwa tidak akan ada pangkalan militer asing di sana. Ia menambahkan, kesepakatan ini akan melindungi keamanan bersama dan kedaulatan masing-masing negara.
Australia berkomitmen untuk meningkatkan dukungan ekonomi bagi Vanuatu. Sebagai gantinya, Vanuatu akan melarang pendirian pangkalan atau infrastruktur militer asing di pulaunya, dan akan berkonsultasi dengan Australia terkait investasi pihak ketiga di infrastruktur kritis.
Napat menjelaskan bahwa negaranya telah mengesahkan undang-undang di parlemen yang melarang penggunaan infrastruktur kritis untuk kepentingan militer. Ia menambahkan, perjanjian ini menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kemitraan yang didasari rasa saling menghormat, kepercayaan, dan visi bersama untuk Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera.
China menyatakan kekhawatiran bahwa perjanjian itu mungkin ditujukan untuk mengekang pengaruhnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, berharap kerja sama antara negara-negara terkait dengan negara kepulauan Pasifik akan berkontribusi pada pembangunan dan stabilitas kawasan, bukan untuk menargetkan pihak ketiga atau dijadikan alat persaingan geopolitik.
Vanuatu sebelumnya menolak draf awal perjanjian pada September karena khawatir akan membatasi kemampuannya menarik investasi infrastruktur. Dalam kesepakatan baru, Vanuatu harus berkonsultasi dengan Australia mengenai keterlibatan pihak ketiga di infrastruktur kritis, tetapi tidak ada lagi hak veto seperti yang pernah diusulkan sebelumnya.
Dalam draf awal, Australia menawarkan 500 juta dolar Australia (sekitar 345 juta dolar AS) selama 10 tahun. Albanese mengatakan angka untuk perjanjian terbaru akan diumumkan dalam pembaruan anggaran akhir tahun ini.
Vanuatu akan menandatangani perjanjian ekonomi terpisah dengan China. China telah memberikan pinjaman untuk membiayai kontraktor China membangun infrastruktur dan gedung di sana. Selama dekade terakhir, China juga telah membangun jalan dan gedung di seluruh Pasifik Selatan sebagai bagian dari prakarsa Sabuk dan Jalur Sutra.
Angkatan laut China telah singgah di Vanuatu dan mendanai perluasan dermaga di kota terbesar kedua, Luganville. China dan Vanuatu menjalin hubungan kepolisian pada 2023, dengan Beijing menyumbangkan drone, kapal patroli, dan kendaraan untuk kepolisian Vanuatu.
Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Australia adalah mitra kepolisian utama Vanuatu sejak lama, dan kedua negara akan meningkatkan kerja sama dalam pelatihan polisi, keamanan maritim, keamanan siber, intelijen, serta infrastruktur.
Vanuatu juga setuju untuk meminta bantuan Australia, Selandia Baru, atau Prancis terlebih dahulu jika terjadi bencana alam besar.
Australia telah mengamankan atau sedang dalam proses mengamankan sejumlah perjanjian dengan negara-negara kepulauan Pasifik untuk membendung pengaruh China di kawasan tersebut.