AS Mulai Mempersiapkan Pesawat Qatar untuk Digunakan sebagai Air Force One

Bernd Debusmann Jr
BBC News, Washington

Getty Images

Donald Trump dikritik baik oleh Demokrat maupun Republik karena menerima pesawat Boeing 747-8 dari Qatar.

Persiapan sedang dilakukan untuk memodifikasi pesawat jet jumbo Qatar yang diharapkan akan berfungsi sebagai Air Force One bagi Presiden Donald Trump, dilaporkan oleh CBS, mitra berita BBC di AS.

Pesawat Boeing bernilai $400 juta (£300 juta) ini didonasikan oleh Qatar sebagai hadiah "tanpa syarat", dengan biaya modifikasi yang diperlukan akan ditanggung oleh pemerintah AS.

Kesepakatan ini memicu kecaman baik dari kritikus Trump maupun beberapa sekutunya, dengan sebagian menyebutnya sebagai "suap" dari kekuatan asing.

Gedung Putih bersikeras bahwa penerimaan pesawat tersebut sah secara hukum dan berjanji akan menyumbangkannya ke perpustakaan kepresidenan Trump setelah ia meninggalkan jabatan. Aturan saat ini menyatakan pejabat AS hanya boleh menerima hadiah di bawah $480.

Menurut nota kesepahaman antara Qatar dan Departemen Pertahanan AS yang dilihat CBS, pesawat akan disumbangkan "apa adanya", dengan Pentagon mengawasi semua modifikasi yang diperlukan sebelum dapat digunakan sebagai bagian dari Air Force One—moda transportasi udara resmi presiden.

Pesawat juga harus menjalani inspeksi keamanan, termasuk pemeriksaan perangkat pengintaian atau spionase, sebelum beroperasi.

"Tidak ada dalam MOU ini yang dapat diartikan sebagai tawaran, janji, atau penerimaan suap, pengaruh tidak semestinya, atau praktik korupsi," bunyi dokumen tersebut. "Pihak-pihak menegaskan bahwa sumbangan ini adalah hadiah yang tulus."

Kabar bahwa AS menerima pesawat Qatar awal tahun ini memicu reaksi keras dari kedua spektrum politik AS—termasuk basis konservatif Trump.

"Menurutku istilah teknisnya adalah ‘jorok’," kata komentator konservatif Ben Shapiro di podcastnya.

"Qatar tidak memberikan pesawat $400 juta kepada Presiden Trump karena kebaikan hati mereka," katanya. "Mereka mencoba menyuap secara bipartisan."

MEMBACA  Konsumen Amerika Serikat dalam 'mode bertahan' memotong pengeluaran sementara yang lain membanjiri toko untuk membeli iPhone dan mobil untuk persiapan menghadapi dampak tarif.

Laura Loomer, seorang influencer media sosial sayap kanan, mengatakan penerimaan pesawat akan menjadi "noda" bagi pemerintahan.

BBC telah menghubungi Gedung Putih dan Pentagon untuk meminta komentar.

Mengapa AS butuh Air Force One baru?

Armada kepresidenan saat ini mencakup dua pesawat 747-200 yang telah beroperasi sejak 1990, bersama beberapa pesawat 757 yang lebih kecil dan agak rahasia.

Pada Februari, presiden AS menyatakan ia "tidak puas" dengan Boeing terkait dua pesawat Air Force One baru yang seharusnya ia terima langsung dari perusahaan itu.

Saat itu, ia menyarankan pemerintah bisa "membeli pesawat atau mendapatkan pesawat, atau semacamnya."

Apakah penerimaan pesawat ini legal?

Trump sebelumnya menyebut hadiah dari Qatar sebagai "gestur hebat" yang "bodoh" jika ditolak.

Namun, kritikus berpendapat sumbangan ini mungkin inkonstitusional.

Senator Demokrat Adam Schiff mengutip konstitusi AS yang melarang pejabat terpilih menerima "hadiah apa pun" dari pemerintah asing tanpa persetujuan Kongres.

Menurut aturan saat ini, pejabat AS hanya boleh menerima hadiah bernilai kurang dari $480—membuat hadiah pesawat ini sangat tidak biasa.

Gedung Putih membantah klaim bahwa sumbangan ini ilegal.

"Detail hukumnya masih dikerjakan," kata Juru Bicara Karoline Leavitt awal tahun ini. "Tentu, semua sumbangan kepada pemerintah selalu sesuai hukum."

Trump menyatakan pesawat akan diserahkan ke "perpusatakaan" setelah ia meninggalkan Gedung Putih. Perpustakaan kepresidenan biasanya menyimpan arsip dokumen dan museum memorabilia yang didanai swasta.

Berapa biaya modifikasi?

Total biaya modifikasi masih belum pasti, tapi para ahli sepakat itu bisa sangat mahal.

Modifikasi mencakup pemasangan sistem keamanan canggih, kemampuan pengisian bahan bakar di udara, dan perlindungan dari gelombang elektromagnetik ledakan nuklir.

MEMBACA  Parlemen Israel Setujui Rancangan Undang-Undang Pidana Mati untuk Aksi Terorisme

Para ahli pertahanan memperkirakan biayanya bisa mencapai ratusan juta—atau mungkin satu miliar—dolar.

Seb