Pengadilan Tinggi London Tegakkan Larangan yang Disebut Samakan Aktivis Anti-Perang Gaza dengan Al-Qaeda, ISIL
Kelompok kampanye pro-Palestina, Palestine Action, gagal menghentikan keputusan pemerintah Inggris yang melarang organisasi itu di bawah undang-undang "anti-terorisme" sambil menunggu tantangan hukum mereka.
Huda Ammori, salah satu pendiri Palestine Action pada 2020, meminta Pengadilan Tinggi London untuk menghentikan pelarangan kelompok itu sebagai organisasi "teroris".
Pada Jumat, pengadilan mendengarkan tantangan terhadap keputusan tersebut, namun Hakim Martin Chamberlain menolak permohonan Ammori. Artinya, pelarangan Palestine Action tetap berlaku dan mulai berlaku tengah malam ini.
Pelarangan ini menjadikan keanggotaan di Palestine Action sebagai tindak pidana dengan hukuman maksimal 14 tahun penjara. Kelompok yang dilarang di Inggris termasuk ISIL (ISIS) dan Al-Qaeda.
Setelah pemungutan suara parlemen pada Rabu, kritikus mengecam efek mencekam dari larangan ini, yang menyamakan Palestine Action dengan kelompok bersenjata.
"Jelas saja: menyamakan kaleng semprot cat dengan bom bunuh diri bukan hanya absurd, tapi juga mengerikan. Ini adalah distorsi hukum yang disengaja untuk membungkam perbedaan pendapat, mengkriminalisasi solidaritas, dan menekan kebenaran," kata anggota parlemen independen Zarah Sultana.
Aktivis Palestine Action sebelumnya menerobos pangkalan militer dan menyemprotkan cat merah pada dua pesawat sebagai protes atas dukungan Inggris terhadap perang Israel di Gaza.
Pengacara Ammori, Raza Husain, menyebut pelarangan ini sebagai kali pertama Inggris mencoba melarang kelompok yang melakukan aksi langsung, menggambarkannya sebagai "penyalahgunaan kekuasaan yang tidak dipikir matang, diskriminatif, dan otoriter".
Palestine Action mendeskripsikan diri sebagai "organisasi pro-Palestina yang mengganggu industri senjata di Inggris melalui aksi langsung" serta berkomitmen "mengakhiri partisipasi global dalam rezim genosida dan apartheid Israel".
Menteri Dalam Negeri Yvette Cooper mengatakan kekerasan dan kerusakan tidak punya tempat dalam protes sah. Pihaknya menyarankan kasus ini seharusnya diajukan ke Komisi Banding Organisasi Terlarang.
Kelompok HAM menuduh Israel terus melakukan pelanggaran dalam perang di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sedikitnya 57.268 warga Palestina tewas dan 135.625 luka-luka.