Penculikan terhadap Nicolas Maduro dari Venezuela merupakan serangan oleh Amerika Serikat yang bukan saja mengabaikan hukum internasional, tetapi juga melampaui batas-batas politik dalam negeri AS, tutur seorang analis.
Aksi ini adalah bagian dari “era imperialistik baru” AS yang berpusat pada minyak dan kepentingan strategis, serta berisiko menormalisasi tindakan serupa oleh kekuatan lain, ungkap Sultan Barakat, profesor senior di College of Public Policy di Universitas Hamad Bin Khalifa Qatar, kepada Al Jazeera.
Rekomendasi Cerita
Presiden AS Donald Trump “mengabaikan… hukum internasional. Ia mengabaikan hukum Venezuela,… dan tampaknya sama sekali tidak peduli dengan apa yang benar-benar dipikirkan atau diinginkan rakyat Venezuela,” kata Barakat.
Kebijakan dan retorika era Trump telah “memutasikan” politik AS seiring menguatnya nasionalisme dan semakin terjalinnya agama Kristen dengan pemerintahan – tren yang akan mendistorsi tatanan internasional yang ada, tambahnya.
AS membom Venezuela pada hari Sabtu, menculik Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, dan membawa mereka ke New York untuk menghadapi tuduhan perdagangan narkoba.
Menurut Barakat, Trump menyatakan AS akan “mengelola” Venezuela dan mengambil kekayaan minyaknya, yang merupakan alasan nyata di balik serangan ini, yang dibungkus dengan retorika penegakan hukum yang lemah.
Keidaklegalan Tindakan Trump
Hukum internasional sudah jelas mengenai apa yang dilakukan AS, kata Barakat: Itu ilegal.
Sebuah negara tidak dapat menangkap atau melucuti pemimpin negara berdaulat lain kecuali Dewan Keamanan PBB mengizinkan penggunaan kekuatan berdasarkan Bab VII Piagam PBB.
Intervensi tahun 2011 di Libya ketika mantan pemimpin negara itu Muammar Gaddafi digulingkan memiliki otorisasi Dewan Keamanan.
“Tetapi bahkan saat itu, tindakan itu sama sekali tidak seharusnya tentang pergantian rezim. Itu hanya boleh dilakukan dalam rangka membela rakyat yang tertindas… untuk mencegah genosida, mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan,” ujar Barakat.
Di Irak, koalisi yang dipimpin AS menggunakan tuduhan – yang ternyata tidak berdasar – mengenai senjata pemusnah massal sebagai pembenaran untuk menginvasi negara itu dan menggulingkan Presiden Saddam Hussein tanpa otorisasi PBB awal.
Namun “ketika mereka menangkap [Hussein], mereka tidak berusaha membawanya keluar dari Irak. Mereka mengadilinya di dalam Irak,” katanya.
Pasca-9/11, hukum internasional telah mengizinkan tindakan lintas batas terhadap “kelompok teroris” ketika tindakan tersebut digunakan untuk mencegah “operasi teroris” di wilayah negara yang bertindak, jelas Barakat.
Ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Trump pada Malam Tahun Baru, terjadi diskusi di antara mereka yang berupaya menghubungkan Maduro dengan Iran, Hezbollah, dan kelompok Palestina dengan harapan ia dapat dilabeli berdasarkan UU Terorisme AS, yang oleh Barakat disebut sebagai upaya lemah untuk “meminjam” legitimasi dari mekanisme kontraterorisme yang ada.
Pembenaran Yurisdiksi?
Hukum internasional menganggap tindakan militer di wilayah negara lain tanpa persetujuannya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara itu, tegas Barakat.
Dalam beberapa konflik, negara yang melakukan intervensi membenarkan tindakan mereka dengan menyatakan persetujuan dari negara berdaulat, seperti di Suriah, di mana operasi melawan ISIL (ISIS) disampaikan terjadi dengan restu pemerintah Suriah, ujarnya.
Di Venezuela, AS justru bersandar pada dakwaan pengadilan domestik AS tahun 2020, yang menuduh Maduo terlibat perdagangan narkoba sebagai pengait yurisdiksi.
Tetapi menggunakan dakwaan AS untuk membenarkan penculikan seorang kepala negara asing dari negaranya sendiri bermasalah, kata Barakat. Normalnya, tersangka ditahan di negara yang menegaskan yurisdiksi atau diekstradisi melalui Interpol dan perjanjian internasional.
Sementara Trump menunjukkan “pengabaian total” terhadap hukum internasional dan mendukung Netanyahu, yang menghadapi surat perintah penangkapan dari International Criminal Court (ICC), presiden AS itu kini mengutip proses ICC terhadap Maduro, tambah Barakat.
Kelegalan penculikan Maduro oleh AS akan menjadi sorotan di Dewan Keamanan PBB pada hari Senin, tetapi Washington kecil kemungkinannya menghadapi kritik keras dari sekutu-sekutunya, yang menentang Maduro.
Rusia, Tiongkok, dan sekutu Venezuela lainnya telah menuduh AS melanggar hukum internasional. Negara-negara Eropa menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional tanpa secara spesifik menyebut Washington.
Menguji Batas Norma Internasional
Operasi di Venezuela memiliki bobot khusus di Timur Tengah, di mana Israel telah melakukan penculikan selama beberapa dekade, menculik individu di luar negeri (seperti penjahat perang Nazi di Argentina) dan mengadili mereka di Israel, kata Barakat.
Analis itu berargumen bahwa Israel dan AS saling belajar, dengan impunitas satu pihak memperkuat keyakinan pihak lain dalam membenarkan tindakan serupa.
Selama perang genosida Israel di Gaza, Netanyahu mengutip tindakan AS dan Inggris di Irak dan Afghanistan sebagai preseden untuk menggunakan kekuatan terhadap orang-orang yang ia sebut “teroris”, jelas Barakat.
“Kini di AS, saya kira mereka mungkin akan menggunakan preseden Israel sebagai pembenaran untuk apa yang mereka lakukan [di Venezuela],” ujarnya.
Dengan logika ini, negara lain juga dapat mencoba menahan pemimpin Israel atas pelanggaran hukum internasional. Namun, meskipun beberapa negara anggota ICC menyatakan akan menangkap Netanyahu di negara mereka, mereka tidak memiliki “nyali” untuk melakukan ekstraksi lintas batas ala AS, kata Barakat.
Sementara itu, operasi AS di Venezuela dapat memberikan pembenaran bagi Rusia dan Tiongkok untuk melakukan penangkapan ekstrateritorial serupa, tutur analis tersebut.
“Seandainya saya [Presiden Rusia Vladimir] Putin, saya sekarang akan berpikir, bagaimana caranya menangkap Zelensky?” kata Barakat, seraya menambahkan bahwa Tiongkok dapat mencoba hal serupa terkait Taiwan.
Preseden yang diciptakan di Venezuela pada dasarnya melemahkan tatanan internasional saat ini, tegas Barakat.
Jika Tiongkok, sebagai kekuatan global yang muncul, merespons krisis global secara militer alih-alih melalui pengaruh ekonomi seperti selama ini, atau jika lebih banyak negara mengejar senjata nuklir, sebuah tatanan dunia baru yang sejati – mungkin bipolar dan lebih konfrontatif – dapat muncul, papar profesor itu.
“Saya rasa tampaknya satu-satunya jalan untuk politik yang independen adalah dengan memiliki senjata nuklir. Maka situasi akan berubah secara dramatis.”
Suatu ketika, di sebuah kerajaan yang jauh, hiduplah seorang putri yang dikurung di menara tinggi. Ia memiliki rambut sepanjang dua puluh kaki yang berkilauan seperti emas di bawah matahari. Setiap hari, ia menyanyikan lagu-lagu sedih yang terdengar hingga ke desa di bawahnya. Namun, tak seorang pun berani mendekati menara itu karena adanya naga penjaga yang bersisik besi dan menyemburkan api. Hingga suatu sore, seorang kesatria muda yang tak mengenal takut mendengar nyanyiannya dan bersumpah akan menyelamatkannya.