Seorang pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyerukan puluhan perusahaan multinasional untuk menghentikan bisnis mereka dengan Israel, memperingatkan bahwa mereka berisiko menjadi kaki tangan dalam kejahatan perang di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.
Francesca Albanese, saat mempresentasikan laporannya di Dewan HAM PBB, menggambarkan apa yang ia sebut sebagai "ekonomi genosida", di mana konflik dengan Hamas menjadi ajang uji coba—tanpa akuntabilitas atau pengawasan—untuk senjata dan teknologi baru.
Israel menolak laporan tersebut sebagai "tidak berdasar", menyatakan bahwa laporan itu akan "berakhir di tong sampah sejarah".
Para pakar PBB, atau pelapor khusus, independen dari PBB tetapi ditunjuk olehnya untuk memberikan nasihat mengenai masalah HAM.
Albanese, seorang pengacara internasional asal Italia, dikenal karena ketegasannya. Dalam laporan sebelumnya, ia menyatakan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza. Pada Kamis lalu, ia mengulangi klaim itu dengan menuduh Israel "melakukan salah satu genosida paling kejam dalam sejarah modern".
Dalam laporan ini, Albanese menyebut perusahaan-perusahaan yang ia klaim mengambil untung—dan karenanya terlibat—dalam kejahatan perang di Gaza. Daftarnya mencakup produsen senjata Lockheed Martin, serta perusahaan teknologi seperti Alphabet, IBM, Microsoft, dan Amazon karena menyediakan teknologi yang memungkinkan Israel melacak dan menargetkan warga Palestina.
Juga disebutkan Caterpillar, Hyundai, dan Volvo, yang menurut laporannya menyuplai kendaraan untuk merobohkan rumah dan meratakan komunitas yang dibom.
Lembaga keuangan turut disebut—Albanese menyatakan bahwa BNP Paribas dan Barclays telah membiayai obligasi pemerintah Israel selama konflik.
BBC telah menghubungi perusahaan-perusahaan tersebut untuk meminta tanggapan.
Lockheed Martin menyatakan bahwa penjualan militer luar negeri adalah transaksi antar pemerintah dan diskusi sebaiknya ditujukan ke pemerintah AS.
Volvo menolak kritik Albanese, yang dianggapnya berdasarkan "informasi tidak memadai dan sebagian keliru". Mereka menegaskan komitmennya terhadap HAM dan terus memperkuat due diligence. Namun, mereka mengakui bahwa produk mereka memiliki siklus panjang dan sering berpindah tangan, sehingga "sayangnya ada batas seberapa besar kontrol yang bisa kami lakukan atas penggunaan produk tersebut".
Bagi perusahaan-perusahaan yang disebut, bisnis ini sangat menguntungkan dan membantu Israel melanjutkan perang, menurut laporan itu. Albanese mendesak semua perusahaan untuk segera menghentikan hubungan dengan Israel.
Tapi seberapa mungkin hal itu terjadi? Laporan PBB seperti ini tidak memiliki kekuatan hukum tetapi menarik perhatian.
Dengan menyasar hubungan ekonomi, Albanese mencoba mengingatkan perusahaan multinasional dan pemerintah tentang apa yang terjadi dengan apartheid Afrika Selatan.
Dulu, banyak bisnis meraup untung besar dari perdagangan dengan Afrika Selatan, tetapi ketidakadilan apartheid memicu kecaman global dan sanksi PBB yang memaksa disinvestasi—dan pada akhirnya membantu mengakhiri rezim apartheid.
Dengan menyebut perusahaan-perusahaan ternama, Albanese mungkin juga berharap memberi konsumen di seluruh dunia informasi untuk memutuskan apakah akan membeli produk tertentu, seperti yang terjadi dengan Afrika Selatan.
Namun, tuduhan keterlibatan dalam genosida mungkin yang paling ditanggapi serius oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Hukum genosida sangat ketat dan harus diputuskan oleh pengadilan. Faktanya, Mahkamah Internasional saat ini sedang mempertimbangkan kasus terhadap Israel terkait hal ini, yang diajukan oleh Afrika Selatan.
Keterlibatan (complicity) didefinisikan sebagai tindakan seseorang atau entitas yang hasilnya dapat diprediksi berkontribusi pada genosida, meski tanpa niat langsung.
Ini adalah tuduhan yang Albanese arahkan pada perusahaan yang menjual apa pun yang mendukung upaya perang Israel. Diketahui bahwa pengacara internasional secara rahasia telah memperingatkan pemerintah Eropa bahwa penjualan senjata ke Israel bisa memicu tuduhan keterlibatan.
Israel, yang sejak lama menuduh Albanese sangat memusuhi bahkan antisemit, menolak laporan terbarunya sebagai "tidak berdasar, fitnah, dan penyalahgunaan jabatan".
Israel membantah genosida, mengklaim hak membela diri melawan Hamas.
Namun saat Albanese mempresentasikan laporannya ke negara-negara anggota PBB, ia mendapat dukungan luas. Negara-negara Afrika, Asia, dan Arab mendukung seruannya untuk disinvestasi, banyak yang setuju bahwa genosida sedang terjadi, dan beberapa memperingatkan Israel agar tidak mencaci pengacara internasional seperti Albanese yang menjalankan tugasnya.
Negara-negara Eropa, yang secara tradisional lebih mendukung Israel, juga mengutuk pembatasan bantuan ke Gaza dan menyatakan bahwa Israel, sebagai penguasa pendudukan, punya tanggung jawab hukum untuk memastikan kelangsungan hidup warga Palestina.
Tapi sekutu terbesar Israel, AS, telah keluar dari Dewan HAM PBB sejak Presiden Donald Trump menjabat. Pemerintah Washington menuduh Albanese—yang timnya menghubungi perusahaan AS untuk meminta informasi tentang bisnis mereka dengan Israel—melakukan "kampanye perang politik dan ekonomi yang tidak bisa diterima terhadap ekonomi AS dan global".
Pemerintahan AS kecil kemungkinan akan menanggapi serius perkataan satu pengacara internasional. Namun, perusahaan-perusahaan AS besar yang disebut dalam laporannya, mendengar kecaman dari banyak negara tempat mereka beroperasi, mungkin mulai mempertanyakan hubungan mereka dengan Israel.