Demonstrasi anti-austerity di Prancis menarik sekitar 200.000 peserta dan berujung pada kurang lebih 540 penangkapan pada Rabu (19/3), menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis. Aksi ini terjadi ketika perdana menteri baru negara itu dilantik di tengah krisis politik yang serius.
Sébastien Lecornu menyerukan perubahan dalam berpolitik saat dilantik. Dalam sambutannya di acara serah terima jabatan di Paris, ia memperingatkan bahwa “harus ada perubahan, tidak hanya dalam bentuk, tidak hanya dalam metode, tetapi juga dalam substansi.”
Lecornu menggantikan François Bayrou yang mengundurkan diri pada Selasa (18/3) setelah kalah dalam mosi kepercayaan di Majelis Nasional menyusul rencana anggaran penghematannya.
Rancangan itu, serta kemarahan publik terhadap Presiden Emmanuel Macron yang sangat tidak populer, memicu gelombang unjuk rasa pada Rabu yang digelar dengan slogan “Blokir Segala Sesuatu”. Aksi ini berubah menjadi kerusuhan di berbagai wilayah negara.
Asal-usul gerakan yang terdesentralisasi ini tidak jelas, namun agenda anti-austerity-nya telah diadopsi oleh partai-partai kiri, serikat pekerja, dan pendukung aksi rompi kuning yang mengguncang Prancis pada 2018.
Serikat pekerja CGT menyatakan hingga seperempat juta orang bergabung dalam demonstrasi pada Rabu tersebut.
Kementerian Dalam Negeri menyatakan pada Rabu malam bahwa 23 anggota pasukan keamanan terluka dan lebih dari 540 orang ditahan, termasuk 211 orang di Paris.
Demonstrasi semakin membesar sepanjang hari, dengan banyaknya aktivis radikal yang ikut serta.
Kementerian menyebutkan terjadi banyak kebakaran di jalanan umum dan “gangguan terhadap ketertiban umum,” sementara para pengunjuk rasa berupaya menyerbu Stasiun Kereta Gare du Nord di Paris.
Kebakaran terjadi pada fasad sebuah gedung di ibu kota, sementara sebuah pusat perbelanjaan besar di pusat kota ditutup akibat suasana yang memanas.
Rekaman video memperlihatkan bentrokan kekerasan, saat para demonstran mendirikan blokade di sekolah-sekolah menengah, terminal bus, dan jalan-jalan di kota-kota seperti Marseille, Lyon, Bordeaux, dan Toulouse.
Menteri Dalam Negeri Bruno Retailleau menyatakan bahwa gerakan ini bukan inisiatif warga dan telah diambil alih oleh kaum ekstremis sayap kiri.
Kementerian menambahkan bahwa situasi particularly tegang di Paris serta kota-kota Nantes di barat dan Rennes di barat laut negara itu, di mana terjadi serangan terhadap pasukan keamanan.
Lecornu janjikan solusi ‘kreatif’
Unjuk rasa nasional ini merupakan sinyal jelas ketidakpuasan publik terhadap kepemimpinan Prancis, yang telah mengalami periode gejolak sejak Macron memanggil pemilihan parlemen mendadak musim panas lalu dan gagal menangani keadaan darurat anggaran yang mengancam.
Perdana menteri baru, yang ditunjuk oleh Presiden Emmanuel Macron pada Selasa, menyatakan ingin menemui perwakilan partai dan serikat pekerja dalam hari-hari mendatang.
Lecornu – yang sebelumnya menjabat sebagai menteri pertahanan dan dianggap sekutu dekat presiden – menghadapi tugas sulit untuk mencari mayoritas di Majelis Nasional, yang terpecah antara kubu sentris Macron, Partai Nasional sayap kanan Marine Le Pen, dan partai-partai kiri.
Meski demikian, Lecornu berjanji kepada rakyat Prancis: “Kami akan berhasil,” dan menambahkan bahwa “tidak ada jalan yang mustahil.”
Komentarnya sengaja dibuat singkat karena aksi unjuk rasa. “Ketidakstabilan dan krisis politik serta parlementer yang kita alami ini menuntut kerendahan hati dan kesederhanaan,” ujarnya.
Namun, ia menyatakan bahwa kesenjangan antara harapan warga dan situasi politik harus ditutup.
“Untuk melakukannya, kita juga harus berubah, menjadi lebih kreatif, terkadang lebih teknis, lebih serius dalam cara kita bekerja dengan para lawan,” kata pria berusia 39 tahun itu.