Jumlah tahanan administratif di Israel telah melonjak drastis, kini tiga kali lebih tinggi dibandingkan masa Intifada Kedua, sebagaimana dilaporkan oleh HaMoked.
Lembaga swadaya masyarakat HaMoked menyatakan pada Senin bahwa 11.040 tahanan keamanan Palestina merupakan angka tertinggi yang pernah ditahan Israel, berdasarkan data yang mereka terima dari Dinemen Pemasyarakatan Israel (IPS).
Sebanyak 56% atau 6.239 dari tahanan tersebut ditahan di luar prosedur pidana standar, sementara 4.801 atau 44% ditahan dalam konteks proses peradilan pidana biasa.
Dari 6.239 orang itu, 3.577 menjalani penahanan administratif—angka yang juga mendekati rekor tertinggi selain pada masa Intifada Pertama tahun 1987-1991—sedangkan 2.662 orang ditetapkan sebagai kombatan unlawful.
Jumlah tahanan administratif sekarang ini jauh melampaui jumlah warga Palestina yang ditahan semasa Intifada Kedua dengan selisih sekitar tiga kali lipat, ketika jumlahnya hanya sedikit melebihi level 1.000.
Bahkan pada tahun-tahun akhir Intifada Kedua dan selama Intifada Pisau tahun 2015-2016, jumlah tahanan administratif lebih berkisar pada angka 700.
IDF bersama demonstran Palestina dalam sebuah unjuk rasa solidaritas untuk enam tahanan Palestina yang berhasil melarikan diri dari penjara Israel beberapa hari sebelumnya, di Hebron, 9 September 2021. (credit: WISAM HASHLAMOUN/FLASH90)
Pada tahun-tahun yang lebih sepi selama dua dekade terakhir, jumlahnya biasanya menurun, bahkan sempat mendekati 200-300, dan pada periode Oslo tahun 1990-an, angkanya turun hingga hanya puluhan atau bahkan satuan.
Selain itu, HaMoked memperkirakan ada beberapa ratus warga Gaza tambahan yang ditahan oleh militer Israel sebagai kombatan unlawful, suatu hal yang konsisten terjadi selama perang, baik karena lamanya proses untuk memindahkan mereka ke dalam tahanan IPS maupun karena kurangnya kapasitas sel.
Baik tahanan administratif maupun kombatan unlawful tidak menjalani proses peradilan pidana regular, dan keduanya sangat dikritik secara global. Namun, jika tahanan administratif memiliki aturan yang jelas, seperti kasus mereka ditinjau oleh hakim IDF biasanya setiap tiga hingga enam bulan untuk kemungkinan pembebasan, kombatan unlawful berpotensi ditahan lebih lama dengan prosedur penanganan yang kurang jelas.
Teroris Palestina dari Tepi Barat lebih mungkin ditempatkan dalam penahanan administratif, sementara teroris dari Gaza lebih mungkin dinyatakan sebagai kombatan unlawful.
Israel membenarkan penahanan administratif dengan alasan terdapat teroris yang berbahaya jika dibebaskan, tetapi tidak dapat dihukum dalam proses pengadilan biasa tanpa membongkar sumber dan metode intelijen.
Mengenai kombatan unlawful, Israel menyatakan bahwa teroris Hamas dari Gaza dalam beberapa hal merupakan musuh dari negara asing, tetapi juga tidak pantas mendapatkan status tahanan perang karena pasukan Hamas tidak mengenakan seragam dan menargetkan warga sipil yang melanggar hukum perang.
Para pengkritik berpendapat bahwa Israel menggunakan kategori-kategori ini untuk mengaburkan fakta bahwa mereka menahan warga Palestina untuk jangka waktu yang lama tanpa mau atau mampu menghadirkan bukti ke pengadilan.
Di samping warga Palestina tersebut, ribuan tahanan Palestina lainnya yang ditahan Israel pada berbagai titik selama perang telah dibebaskan, baik karena kurangnya kapasitas sel maupun sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan pada akhir 2023 dan awal tahun ini.
Ribuan warga Palestina juga telah didakwa, dihukum, dan menjalani hukuman atas kejahatan teror.