Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) diadopsi oleh PBB pada tahun 2015 sebagai serangkaian 17 tujuan yang bertujuan untuk mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang paling mendesak di dunia. Tujuan-tujuan ini, yang ingin dicapai pada tahun 2030, mencakup berbagai isu termasuk pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, aksi iklim, dan kota berkelanjutan. Saat kita mendekati titik tengah agenda ambisius ini, penting untuk merenungkan kemajuan yang telah dicapai sejauh ini dan tantangan yang ada di depan.
Kemajuan signifikan telah dibuat untuk mencapai SDGs sejak awal. Misalnya, kemiskinan ekstrem telah berkurang secara global, dengan jutaan orang berhasil keluar dari kemiskinan. Akses terhadap air bersih dan sanitasi telah meningkat, sehingga menjamin hasil kesehatan yang lebih baik bagi banyak masyarakat. Selain itu, upaya untuk memerangi perubahan iklim telah mendapatkan momentumnya, seiring dengan semakin banyaknya negara yang mengadopsi sumber energi terbarukan dan melakukan transisi menuju praktik yang lebih berkelanjutan.
Namun, terlepas dari pencapaian-pencapaian tersebut, masih banyak tantangan yang dihadapi. Salah satu hambatan utama bagi kemajuan SDG adalah kurangnya pendanaan yang memadai. Perkiraan biaya untuk mencapai SDGs mencapai triliunan dolar setiap tahunnya, jauh melebihi sumber daya yang tersedia. Memobilisasi pendanaan pada skala seperti itu memerlukan mekanisme pendanaan yang inovatif, peningkatan bantuan pembangunan, dan keterlibatan sektor swasta. Tanpa pendanaan yang memadai, kemajuan menuju tujuan-tujuan ini akan terhambat dan meninggalkan komunitas-komunitas yang rentan.
Tantangan lainnya adalah kurangnya mekanisme implementasi dan pemantauan yang efektif. Meskipun banyak negara telah berkomitmen terhadap SDGs, menerjemahkan komitmen tersebut menjadi tindakan nyata di lapangan masih merupakan sebuah tantangan. Pemerintah pusat perlu menyelaraskan kebijakan dan strategi mereka dengan SDGs, memastikan bahwa kebijakan dan strategi tersebut diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan mereka. Selain itu, sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat diperlukan untuk melacak kemajuan dan mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perhatian. Tanpa implementasi dan pemantauan yang efektif, SDGs berisiko hanya menjadi retorika belaka.
Selain itu, pencapaian SDGs memerlukan penanganan kesenjangan sistemik dan eksklusi sosial. Kesenjangan gender masih terjadi di banyak belahan dunia, sehingga membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Demikian pula, kelompok marginal seperti masyarakat adat dan penyandang disabilitas juga menghadapi hambatan besar dalam pembangunan mereka. Untuk benar-benar mencapai SDGs, penting untuk mengatasi kesenjangan ini secara langsung dan memastikan tidak ada satupun yang tertinggal.
Terakhir, perubahan iklim merupakan ancaman signifikan terhadap pencapaian SDGs. Meningkatnya suhu global dan kejadian cuaca ekstrem memperburuk kemiskinan, kerawanan pangan, dan pengungsian. Tindakan mendesak diperlukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mendorong penggunaan lahan berkelanjutan, dan membangun ketahanan masyarakat yang rentan. Tanpa mengatasi perubahan iklim, kemajuan yang dicapai di bidang lain akan gagal, dan tujuan yang ingin dicapai tidak akan tercapai.
Kesimpulannya, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mewakili komitmen global untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan adil bagi semua orang. Meskipun kemajuan telah dicapai, masih banyak tantangan yang dihadapi. Pendanaan yang memadai, mekanisme implementasi dan pemantauan yang efektif, mengatasi kesenjangan sistemik, dan mengatasi perubahan iklim sangat penting untuk mencapai SDGs. Dalam upaya kita menuju tahun 2030, pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memenuhi janji dunia yang lebih baik.