Sekelompok orang tua murid sekolah negeri dan pembayar pajak telah mengajukan gugatan terhadap program voucher sekolah baru di Tennessee. Mereka bilang memberikan hampir $150 juta uang negara untuk bantu orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah swasta itu tidak sesuai dengan konstitusi.
Dalam gugatan mereka yang diajukan hari Kamis, para penggugat minta pengadilan untuk menghentikan dulu undang-undang yang didukung Partai Republik ini sementara kasusnya berjalan.
Program beasiswa dan voucher sejenis sudah banyak muncul di negara bagian yang dipimpin Partai Republik, seperti Texas yang punya program senilai $1 miliar. Negara-negara bagian semakin banyak menawarkan voucher ke keluarga, tidak hanya yang paling miskin saja, sehingga menimbulkan kekhawatiran soal anggaran karena pengeluaran cepat membengkak.
Program voucher di Tennessee memberikan 20.000 voucher pendidikan, masing-masing sekitar $7,300, untuk tahun ajaran 2025-26. Separuhnya untuk kategori siswa tertentu, seperti yang berpendapatan rendah atau penyandang disabilitas. Siswa mana pun yang berhak bersekolah di sekolah negeri bisa mendaftar untuk 10.000 voucher sisanya.
Gubernur Republik Bill Lee, yang mendorong program ini, ingin mencari dana untuk lebih banyak voucher di sesi legislatif mendatang. Kantornya menyatakan lebih dari 40.000 keluarga telah mendaftar.
Gugatan ini berargumen bahwa Konstitusi Tennessee mewajibkan negara bagian untuk menyediakan sistem sekolah negeri gratis dan tidak mengizinkan negara bagian mendukung sekolah di luar sistem sekolah negeri.
Gugatan juga mengatakan sekolah yang ikut program ini “bisa menolak penerimaan siswa atau mendiskriminasi berdasarkan ras, disabilitas, agama, kemampuan bahasa Inggris, status LGBTQ+, kemampuan akademik, atau kriteria lain.” Sekolah-sekolah ini tidak diwajibkan memberikan layanan yang harus diberikan sekolah negeri, seperti pendidikan khusus, dan juga tidak gratis.
Selain itu, sekolah swasta yang menerima voucher tidak harus mengadakan tes standar negara bagian lengkap seperti sekolah negeri, tapi bisa pakai tes nasional saja.
Para penggugat menyatakan program ini mengurangi pendanaan untuk sekolah negeri di bawah tingkat yang sudah tidak memadai, sehingga semakin melanggar konstitusi. Meski ada klausul “hold harmless” yang menambah uang untuk distrik sekolah yang kehilangan siswa karena pindah ke sekolah swasta pakai voucher, gugatan menyatakan ini “tidak benar-benar mengganti kerugian dana dari sekolah negeri.”
Mayoritas besar anggota legislatif dari Partai Republik menyetujui program voucher statewide ini awal tahun ini atas permintaan Lee. Kantor Gubernur Lee yakin pengadilan akan membenarkan hukum ini.