Buka Editor’s Digest secara gratis
Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini.
Turki telah memblokir akses ke Instagram setelah menuduh platform media sosial berbasis AS itu menyensor kiriman tentang pembunuhan pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh.
Otoritas Teknologi Informasi dan Komunikasi negara tersebut mulai membatasi akses ke Instagram pada hari Jumat, namun layanan lain oleh perusahaan induknya Meta, termasuk Facebook dan WhatsApp, masih dapat diakses.
Fahrettin Altun, kepala komunikasi Turki dan penasihat teratas Presiden Recep Tayyip Erdoğan, pada hari Rabu mengutuk Instagram karena diduga “mencegah orang-orang mengirimkan pesan belasungkawa atas meninggalnya pemimpin Hamas Haniyeh”. “Ini adalah sensor, dengan tegas,” tambahnya.
Meta tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Keputusan Ankara untuk memblokir Instagram, sebuah platform yang banyak digunakan di Turki, datang saat negara tersebut semakin meningkatkan kritiknya terhadap Israel dan pendukungnya atas perang di Gaza, yang pemimpin Israel mengatakan bertujuan untuk mengeliminasi kelompok militan Hamas setelah serangan mereka pada 7 Oktober. Turki telah memberlakukan embargo perdagangan dengan negara Yahudi itu dan secara berulang kali menuduh melakukan genosida di Gaza.
Turki juga menjadi lebih vokal dalam dukungannya terhadap Hamas, yang menguasai Gaza. Erdoğan menyebut pembunuhan Haniyeh di Tehran pada hari Rabu, yang disalahkan Iran atas Israel, “tindakan hina yang bertujuan untuk mengganggu masalah Palestina, perlawanan gemilang Gaza, dan perjuangan adil saudara Palestina kita”.
Pemimpin Turki dalam panggilan dengan Presiden AS Joe Biden pada Kamis malam menyatakan “kekecewaan yang mendalam” dengan AS karena menerima Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Kongres bulan lalu. Ankara sebagai balasan mengundang Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas untuk berbicara di parlemen Turki pertengahan Agustus.
Disarankan
Keputusan Turki untuk membatasi Instagram juga merupakan tanda terbaru pemerintahan Erdoğan menggunakan sensor internet sebagai alat politik pada saat pengamat khawatir negara tersebut meluncur ke arah otoritarianisme.
Jumlah situs web asing dan dalam negeri yang disensor atau ditutup oleh otoritas Turki dalam beberapa tahun terakhir telah meningkat tajam, dengan sekitar 1 juta nama domain sepenuhnya diblokir pada awal 2024, naik dari sekitar 350.000 pada akhir 2018, menurut Asosiasi Kebebasan Berekspresi Turki (İFÖD).
Sensor Turki memblokir berbagai konten termasuk seluruh situs web beberapa penyedia berita seperti penyiar Jerman Deutsche Welle, serta pos media sosial dan video YouTube. Topik yang disensor bervariasi luas tetapi termasuk artikel yang kritis terhadap Erdoğan dan keluarganya, situs web pro-Kurdi dan oposisi, dan materi yang dianggap cabul atau kriminal, menurut İFÖD.
Pada Januari pemerintah mencoba membatasi layanan jaringan pribadi virtual, yang banyak digunakan untuk menghindari sensor, menjelang pemilihan umum lokal Maret. Turki juga mengancam akan melarang X pada awal 2024 setelah platform tersebut menolak untuk menghapus beberapa kiriman kontroversial, dengan situs media sosial milik Elon Musk akhirnya menyerah.