Pengadilan Tinggi Amerika Serikat menyatakan pada hari Jumat bahwa Presiden Donald Trump tidak punya wewenang hukum untuk memakai kekuasaan daruratnya guna memaksa perusahaan AS membayar tarif. Dalam keputusan 6-3, pengadilan memberikan pukulan besar ke Gedung Putih. Namun, yang mengejutkan para pengamat hukum, mereka tidak menjawab pertanyaan utama bagi banyak perusahaan: Apakah mereka bisa mendapat kembali uangnya, yang diperkirakan sekitar $200 miliar, yang sudah mereka bayar dibawah kebijakan yang kini dinyatakan ilegal? Menurut pengacara perdagangan, keheningan mayoritas Hakim Agung tentang proses pengembalian dana—yang menurut Hakim Brett Kavanaugh yang berbeda pendapat kemungkinan akan “berantakan”—berarti perusahaan harus menunggu berbulan-bulan untuk tahu apakah mereka akan dapat uangnya kembali.
Dalam keputusan yang telah lama ditunggu, Ketua Mahkamah Agung John Roberts memutuskan Trump tidak boleh memberlakukan pungutan darurat—seperti tarif 25% untuk Kanada dan Meksiko—karena tarif itu sejenis pajak yang hanya Kongres yang punya kewenangan memungutnya. Ini menegakkan keputusan pengadilan rendah yang menyatakan tarif ilegal, tetapi mengizinkannya tetap berlaku sampai Mahkamah Agung memberi putusan.
Menurut Jeff Harvey, pengacara perdagangan dari Bradley di Texas, keheningan pengadilan tentang masalah pengembalian dana tidak terduga karena hal itu jelas dibahas dalam argumen lisan—dimana Hakim Amy Coney Barrett pertama kali menyebut potensi “kekacauan”—dan dalam proses pengadilan rendah.
“Saya terkejut karena ini sebelumnya sudah diangkat oleh Pengadilan Perdagangan Internasional,” kata Harvey, merujuk pada pengadilan yang keputusan awalnya ditentang oleh Pemerintahan Trump.
Hasilnya adalah, masalah pengembalian dana siap untuk kembali ke Pengadilan Perdagangan Internasional, dimana hasilnya masih belum jelas. Menurut Harvey, pengacara pemerintah awalnya memberi saran ke pengadilan bahwa Gedung Putih tidak akan keberatan jika perusahaan bisa mendapat pengembalian penuh. Tapi sejak itu, pejabat Pemerintahan memberi sinyal mungkin mengubah posisi—terutama karena membayar kembali jumlah penuh tarif akan menjadi pukulan besar bagi Kas Negara.
Harvey menambahkan, jika pengadilan perdagangan memerintahkan Badan Bea Cukai dan Perbatasan AS (CBP) untuk mengembalikan tarif, Pemerintahan Trump bisa menantang keputusan itu, memicu pertarungan hukum lain yang mungkin berakhir kembali di Mahkamah Agung.
Intinya, perusahaan kemungkinan besar harus menunggu berbulan-bulan untuk dapat pengembalian dana. Lebih buruknya, pengacara perdagangan mengatakan badan bea cukai diperkirakan akan terus memungut tarif darurat untuk hari-hari atau minggu-minggu mendatang karena Perintah Eksekutif Presiden akan tetap berlaku sampai pengadilan perdagangan mengeluarkan perintah formal untuk menghentikannya—proses yang bisa makan mingguan dan juga bisa mendapat tantangan lagi dari Gedung Putih.
Tapi, ketika semuanya sudah selesai nanti, beberapa perusahaan—khususnya Costco—mungkin lebih siap daripada yang lain untuk mendapatkan pengembalian dana yang dihutang.
Gugatan awal Costco mungkin menguntungkan
Proses pemungutan tarif itu rumit dan melibatkan perusahaan membayar jumlah awal berdasarkan bea masuk saat ini yang ditetapkan dalam pedoman yang diperbarui Gedung Putih. Tapi karena banyak barang impor mengandung bagian dari lebih dari satu negara, tidak selalu jelas berapa yang harus dibayar perusahaan. Sementara itu, perubahan cepat tarif Presiden Trump berarti perusahaan mungkin bayar terlalu banyak atau terlalu sedikit untuk satu pengiriman.
Karena ketidakpastian ini, ada periode 310 hari dimana badan bea cukai AS bisa menyesuaikan jumlah yang harus dibayar atau menyatakan jumlahnya sudah final. Biasanya, Bea Cukai butuh waktu jauh lebih sedikit dari waktu maksimal yang dialokasikan lalu mempersiapkan untuk “melikuidasi” saldo yang terkumpul. Tapi, sekali badan itu siap melikuidasi, perusahaan punya masa banding 180 hari untuk menantang jumlah final yang ditetapkan.
Semua ini membuat Costco mengajukan gugatan awal pada Desember, meminta pengadilan menjaga haknya untuk pengembalian dana jika Mahkamah Agung menyatakan tarif ilegal, dan sebelum Bea Cukai bisa melikuidasi jumlah yang sudah mereka kumpulkan.
Menurut Lizbeth Levinson, pengacara di Fox Rothschild, ini adalah strategi yang pintar dari Costco, dan yang sejak itu ditiru lebih dari 1000 perusahaan lain. Levinson berkata petisi Costco berarti itu akan mengizinkan perusahaan menghentikan Bea Cukai menyatakan tidak bisa membayar sebagian pengembalian dengan alasan dana yang bersangkutan sudah dilikuidasi.
Menurut Levinson dan pengacara perdagangan lain, ada kemungkinan sangat nyata bahwa Bea Cukai akan berusaha menghindari pembayaran kembali penuh tarif yang dipungut secara salah, sebagian karena tekanan dari Gedung Putih yang khawatir langkah itu bisa menjadi bencana fiskal.
Sementara itu, meskipun pengacara berusaha keras menentukan proses pengembalian dana untuk tarif darurat, yang diterapkan Gedung Putih dibawah undang-undang bernama International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), masalah tarif perusahaan masih belum selesai. Presiden Trump selama berbulan-bulan memberi sinyal bahwa, jika ada keputusan buruk dari Mahkamah Agung, dia akan berusaha memberlakukan lagi tarif itu dibawah undang-undang lain, walaupun seperti dicatat pengacara, prosesnya lebih lambat. Pada hari Jumat, menanggapi keputusan pengadilan, Trump menyatakan akan memberlakukan “tarif global” baru sebesar 10% sambil mengatakan para Hakim yang menulis keputusan mayoritas harusnya “merasa malu.”