Protes keras di Kota Meksiko menentang gentrifikasi dan pariwisata massal dipicu oleh kegagalan pemerintah dan promosi aktif untuk menarik digital nomaden, kata para ahli, yang menyatakan ketegangan telah meningkat selama bertahun-tahun.
Kritik muncul setelah Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyatakan protes Jumat lalu diwarnai xenofobia, memicu kembali debat soal masuknya warga Amerika ke kota itu.
Banyak warga Meksiko mengeluh mereka tidak mampu tinggal di lingkungan sendiri—sebagian karena keputusan Sheinbaum tahun 2022 saat ia masih walikota, menandatangani kerja sama dengan Airbnb dan UNESCO untuk meningkatkan pariwisata dan menarik digital nomaden meski ada kekhawatiran soal dampak sewa jangka pendek.
‘Gringo: Berhenti curi rumah kami’
Pada Jumat, situasi memuncak. Ratusan demonstran yang sebagian besar damai berbaris di pusat pariwisata dengan spanduk bertuliskan “Gringo: Berhenti curi rumah kmi” dan “Perlu regulasi perumahan sekarang!”.
Di akhir aksi, sekelompok demonstran jadi rusuh—memecahkan kaca toko dan menjarah beberapa usaha. Seseorang menulis “bunuh gringo” di tembok.
“Aksi xenofobia itu harus dikutuk. Tidak boleh ada yang bilang ‘keluar dari negri kami’ meski ada masalah gentrifikasi,” kata Sheinbaum Senin. “Kami selalu terbuka dan bersahabat.”
Frustrasi ini akibat pariwisata massal dan naiknya harga sewa di banyak area kota. Masuknya warga asing dimulai tahun 2020 saat orang Amerika berbondong ke Meksiko untuk kerja jarak jauh, hindari pembatasan corona, dan manfaatkan biaya hidup murah.
Sejak itu, wilayah seperti Roma dan Condesa yang penuh kafe dan pasar semakin dipenuhi turis asing dan digital nomaden. Banyak juga properti disewakan via Airbnb untuk turis.
Akibatnya, harga sewa melambung dan bahasa Inggris semakin umum di jalanan. Beberapa kelompok menyebut ini sebagai “neo-kolonialisme”.
Ketegangan Meningkat
Front Anti-Gentrifikasi Kota Meksiko, salah satu organisasi di balik protes, menyatakan “sangat menolak” kekerasan dan membantah tuduhan xenofobia. Mereka menyebut protes adalah akibat kegagalan pemerintah mengatasi akar masalah.
“Gentrifikasi bukan salah warga asing, tapi pemerintah dan perusahaan yang prioritaskan uang mereka,” tulis organisasi itu. “Anak muda dan pekerja tak mampu tinggal di sini.”
Tuntutan mereka antara lain kontrol sewa lebih ketat, suara warga lokal dalam proyek pembangunan, dan prioritas penyewa Meksiko di atas asing.
Protes di Meksiko terjadi setelah aksi serupa di Eropa. Ketegangan makin parah karena ketimpangan dan kebijakan deportasi keras pemerintahan Trump di AS.
Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengejek para demonstran lewat postingan di X: “Jika kamu imigran ilegal di AS dan mau ikut protes berikutnya di Meksiko, gunakan CBP Home app untuk mudahkan kepulanganmu.”
Kegagalan Pemerintah
Para ahli sepakat dengan demonstran—lonjakan gentrifikasi terjadi karena kurangnya perumahan terjangkau dan kegagalan pemerintah mengatur pasar properti.
Antonio Azuela, ahli hukum dan sosiologi, mengatakan masalah utama adalah masuknya “digital nomaden”, tapi jadi tak terkendali karena regulasi perumahan lemah.
“Ini meledak karena tidak ada regulasi pasar,” ujarnya.
Pemerintah kota sebenarnya pernah berupaya menciptakan perumahan terjangkau, tetapi minim hasil.
Menurut Luis Salinas, peneliti di UNAM, kota ini butuh 800.000 unit rumah lagi, tapi proyek perumahan murah biasanya dibangun di pinggiran kota.
Manfaatkan Hukum yang ‘Tak Memadai’
Salinas menambahkan, pengembang dan perusahaan seperti Airbnb sering manfaatkan lemahnya penegakan hukum.
Saat ini, lebih dari 26.000 properti di Kota Meksiko terdaftar di Airbnb—bandingkan dengan 36.000 di New York dan 19.000 di Barcelona, tempat protes juga terjadi.
“Pemerintah anggap rumah seperti barang dagangan,” kata Salinas. “Tindakan mereka tak cukup. Pemerintah federal harus lebih turun tangan.”
Airbnb menyatakan telah menyumbang lebih dari satu miliar dolar untuk ekonomi Kota Meksiko tahun lalu dan mendukung 46.000 lapangan kerja. “Yang dibutuhkan regulasi yang transparan, bukan larangan,” bunyi pernyataan mereka.
Tahun lalu, pemerintah kota menyetujui UU kontrol sewa paling ketat sejak 1940-an dan membatasi sewa jangka pendek maksimal 180 malam per tahun. Tapi Salinas bilang penegakannya ditunda sampai setelah Piala Dunia 2026.
Azuela menyimpulkan, pemerintah perlu tindakan lebih besar untuk kendalikan situasi:
“Ini tak akan selesai hanya dengan mengatur Airbnb. Harus dilakukan lebih banyak lagi.”