Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde mengatakan, munculnya stablecoin bisa mengurangi peran bank sentral dalam mengendalikan kebijakan moneter negara.
Stablecoin, aset digital yang biasanya dikaitkan dengan mata uang fiat, semakin populer. Pertumbuhannya sebagai aset yang relatif stabil di dunia kripto membuatnya menarik bagi investor dan penerbit. Akibatnya, bank sentral di seluruh dunia harus memikirkan cara mengatur stablecoin.
Pada Selasa saat pertemuan bankir sentral di Sintra, Portugal, Lagarde bilang stablecoin tidak boleh dianggap sebagai uang.
“Saya pikir kita terjebak dalam kebingungan antara uang, alat pembayaran, dan infrastruktur pembayaran. Ini dipercepat oleh teknologi yang dipakai, terutama beberapa teknologi tertentu,” kata Lagarde dalam panel dengan empat bankir sentral lain.
Salah satu masalah dengan stablecoin adalah mereka sering diterbitkan oleh perusahaan swasta, bukan sektor publik. Penerbit stablecoin terkenal termasuk Circle dan Tether, yang punya token terkait dolar AS, euro, dan yuan China.
“Saya melihat uang sebagai barang publik, dan kami sebagai pelayan publik yang bertugas menjaganya. Saya khawatir kaburnya batas tadi bisa menyebabkan privatisasi uang. Ini bukan tujuan kami ditugaskan, juga tidak baik untuk uang sebagai barang publik,” kata Lagarde.
Risiko besar stablecoin adalah jika terlalu banyak investor memakainya, jumlah uang di bank tradisional bisa berkurang, sehingga melemahkan efektivitas kebijakan moneter.
“Ini bisa mengurangi kemampuan kami menjalankan kebijakan moneter dan melemahkan kedaulatan negara yang tidak sengaja tergantung pada alat pembayaran atau infrastruktur pembayaran ini,” ujar Lagarde.
Gubernur Bank of England Andrew Bailey bilang stablecoin “mengaku sebagai uang,” membuatnya beda dari aset digital lain seperti Bitcoin. Artinya, mereka harus diatur lebih ketat.
“Mereka mengaku punya fungsi alat tukar seperti uang, jadi harus memenuhi kriteria uang… terutama soal jaminan nilai nominalnya,” kata Bailey.
Regulasi stablecoin di seluruh dunia
Bank sentral bekerja dengan pembuat undang-undang untuk menyusun aturan baru terkait stablecoin.
Di AS, Senat mengesahkan GENIUS Act bulan lalu, yang memberikan kerangka regulasi pertama untuk stablecoin. Ini jadi momen penting bagi industri kripto karena membuka jalan bagi mata uang digital swasta yang disahkan pemerintah dan terkait dolar AS. Di Korea Selatan, investor ramai-ramai pakai stablecoin berbasis dolar sampai Bank of Korea harus longgarkan aturan pasar valas untuk menarik modal yang lari ke luar.
Lagarde mendorong Parlemen Eropa mempercepat pengesahan undang-undang untuk euro digital, yang bisa melawan pengaruh stablecoin.
Bankir sentral lain di panel itu setuju perlunya regulasi stablecoin. Gubernur Bank of Korea Rhee Chang-yong bilang tanpa pengawasan, stablecoin bisa melemahkan aturan aliran modal di negaranya.
Ketua Federal Reserve Jerome Powell bilang regulasi perlu karena stablecoin semakin mapan di dunia keuangan. “Kalau kita akan punya stablecoin—dan sepertinya iya—kita butuh kerangka regulasi di tingkat federal dan negara bagian. Kita sudah membuat kemajuan ke arah sana,” ujarnya.