Matthew Walley melihat hutan besar yang telah memberi kehidupan pada komunitas pribumi di Liberia selama berabad-abad. Meskipun mentari pagi melemparkan cahaya keemasan di atas kanopi, rasa gelisah tetap ada. Penggunaan lahan mereka terancam, dan mereka telah mengorganisir diri untuk menolak kemungkinan kehilangan mata pencaharian mereka.
Dalam satu tahun terakhir, pemerintah Liberia telah setuju untuk menjual sekitar 10% dari lahan negara di Afrika Barat ini — setara dengan 10.931 kilometer persegi (4.220 mil persegi) — kepada perusahaan Blue Carbon berbasis Dubai untuk mengawetkan hutan yang mungkin akan ditebang dan digunakan untuk pertanian, mata pencaharian utama bagi banyak komunitas.
Blue Carbon, yang tidak menanggapi email dan panggilan yang berulang kali, berencana untuk menghasilkan uang dari konservasi ini dengan menjual kredit karbon kepada pencemar untuk mengimbangi emisi mereka saat membakar bahan bakar fosil. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini memberikan sedikit manfaat iklim, sementara para aktivis menyebutnya sebagai “kolonialisme karbon.”
Aktivis mengatakan pemerintah tidak memiliki hak legal atas lahan tersebut dan bahwa hukum Liberia mengakui kepemilikan tanah Pribumi. Pemerintah dan Blue Carbon mencapai kesepakatan pada Maret 2023 — beberapa bulan setelah peluncuran perusahaan tersebut — tanpa berkonsultasi dengan komunitas lokal, yang khawatir tentang kurangnya perlindungan.
“Tidak ada kerangka hukum tentang kredit karbon di Liberia, dan karena itu kami tidak memiliki aturan dan regulasi untuk memperjuangkan diri kami sebagai komunitas,” kata Walley, yang komunitasnya, Neezuin, bisa kehilangan sekitar 573 kilometer persegi kepada Blue Carbon.
Sejumlah perjanjian antara setidaknya lima negara Afrika dan Blue Carbon bisa memberikan kontrol atas lahan luas di benua itu. Di Kenya, populasi Pribumi telah diusir untuk memberi jalan kepada proyek-proyek kredit karbon lainnya, menurut kelompok hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Survival International.
Mereka telah mengkritik proyek-proyek tersebut sebagai “merusak secara budaya,” kurang transparan, dan mengancam mata pencaharian dan ketahanan pangan populasi pedesaan Afrika.
“Banyak proyek seperti itu terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan terhadap komunitas lokal oleh penjaga taman,” kata Simon Counsell, peneliti independen proyek-proyek konservasi di Kenya, Kongo, Kamerun, dan negara-negara lain.
“Mayoritas melibatkan pengusiran, sebagian besar terlibat dalam konflik dengan masyarakat setempat, dan hampir tidak ada yang pernah mencari atau mendapatkan persetujuan dari pemilik lahan,” kata Counsell, mantan direktur Rainforest Foundation UK, sebuah organisasi nirlaba yang mendukung hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan.
Afrika memberikan kontribusi paling sedikit terhadap emisi gas rumah kaca, tetapi sumber daya alamnya yang luas, seperti hutan, sangat penting dalam perjuangan melawan perubahan iklim. Populasi Pribumi tradisionalnya bergantung pada hutan untuk mata pencaharian mereka, menyoroti ketegangan antara tujuan iklim dan realitas ekonomi.
Pemerintah yang kekurangan uang di Afrika tertarik pada inisiatif konservasi semacam itu karena menghasilkan pendapatan yang sangat dibutuhkan meskipun ada kekhawatiran tentang pelanggaran hak asasi manusia dan transparansi.
Blue Carbon hanya memiliki satu proyek yang sedang dikembangkan di Zimbabwe, yang melibatkan sekitar 20% dari luas negara tersebut, menurut situs web perusahaan tersebut.
Namun, melalui perjanjian yang tidak transparan, perusahaan itu telah berpotensi mengamankan jumlah lahan yang mengagumkan di negara-negara lain, termasuk Kenya, Liberia, Tanzania, dan Zambia, sejak berdiri pada akhir 2022.
Di Liberia, pemerintah diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan sebelumnya, yang diinformasikan dari komunitas sebelum menggunakan lahan mereka untuk kesepakatan semacam itu. Namun, pemerintahan mantan Presiden George Weah maju tanpa itu, menurut aktivis dan komunitas.
Komunitas baru menyadari setelah aktivis menggalang perlawanan terhadap kesepakatan tersebut setelah bocornya informasi melalui jaringan organisasi non-pemerintah. Meskipun kesepakatan tersebut menyatakan bahwa pembicaraan dengan komunitas akan dilakukan pada November tahun lalu, warga dan aktivis melaporkan bahwa hal tersebut tidak terjadi.
“Tidak ada penentangan terhadap melawan perubahan iklim, tetapi harus dilakukan dengan cara yang menghormati hak-hak masyarakat dan tidak melanggar hukum,” kata Ambulah Mamey, seorang aktivis Liberia yang telah membantu membangkitkan perlawanan terhadap kesepakatan Blue Carbon.
Setelah protes dari komunitas dan aktivis, pemerintah Weah menghentikan kesepakatan sebelum pemilihan presiden tahun lalu, namun dia tetap kalah dalam pemilu.
“Kami memutuskan untuk memberikan suara menentang pemerintahan George Weah untuk menghentikan kesepakatan, yang akan sangat merugikan komunitas, tetapi kami tidak tahu apakah pemerintahan baru akan melanjutkannya,” kata Walley, pemimpin komunitas itu. “Kami menunggu mereka.”
Direktur baru Badan Perlindungan Lingkungan Liberia, Emmanuel Yarkpawolo, mengatakan kesepakatan Blue Carbon disetujui melalui “proses cepat yang tidak mendukung tingkat transparansi yang baik.”
Dia mengonfirmasi bahwa kesepakatan tersebut ditunda dan mengatakan bahwa Liberia sekarang sedang mengembangkan aturan untuk penjualan kredit karbon, yang akan “menekankan keseimbangan antara tujuan lingkungan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat kami dan memperhatikan kekhawatiran tentang hak-hak Pribumi, termasuk sarana mata pencaharian alternatif.”
Blue Carbon pada bulan Maret mengirim undangan kepada pengembang, meminta proposal untuk proyek penyeimbang karbon. Dokumen perusahaan tersebut, yang dibagikan oleh aktivis kepada The Associated Press, tidak menyebutkan negara mana yang ditargetkan, hanya bahwa informasi dasar tentang lahan akan dibagikan kepada para pelamar.
Proses ini tampak “sangat tidak transparan” mengingat jumlah lahan yang signifikan dari beberapa negara yang terlibat, kata Counsell, peneliti konservasi tersebut. Dia mengungkapkan kekhawatiran tentang apakah pemerintah memahaminya, apalagi orang-orang yang tinggal di daerah tersebut.
” Mereka adalah jenis pengaturan yang tidak transparan dan tidak adil yang seharusnya dijaga oleh PBB ketika mereka terus mengembangkan aturan untuk pasar karbon global,” kata Counsell dalam sebuah email.
Blue Carbon didirikan oleh Sheikh Ahmed Dalmook Al Maktoum, anggota keluarga kerajaan Uni Emirat Arab yang memiliki kepemilikan pribadi termasuk operasi bahan bakar fosil. Perusahaan itu tidak mengungkapkan pemerintah atau perusahaan yang akan membeli kredit yang dihasilkan dari proyek-proyek karbonnya.
Keepektifan offset karbon itu sendiri masih diperdebatkan. Salah satu kekhawatiran adalah konsep “additionality,” atau jumlah karbon yang diklaim sebuah proyek dapat kurangi melalui mencegah deforestasi. Dalam banyak kasus, kemungkinan pengurangan tersebut bisa terjadi tanpa proyek tersebut.
Sebuah studi oleh Counsell dan Survival International tentang satu inisiatif kredit karbon, yang disebut Northern Kenya Grassland Carbon Project, mengatakan bahwa peternak ternak yang mata pencahariannya terganggu oleh proyek tersebut telah beroperasi dalam “batas yang secara umum berkelanjutan.”
Ini, kata Walley, mirip dengan praktik komunitas di Liberia, di mana mereka memiliki kewajiban untuk melestarikan hutan sesuai dengan peraturan pemerintah. Selain itu, 40% dari luas hutan Liberia sudah dilindungi.
” Ini berarti bahwa proyek itu, dalam hal iklim, tidak memiliki ‘additionality,’ dan kredit karbon yang dihasilkan tidak mewakili penghematan karbon yang baru,” kata Counsell.
Selain itu, dari waktu ke waktu, pohon melepaskan karbon yang disimpannya kembali ke atmosfer melalui penuaan alami, kebakaran hutan, atau penggunaan komersial, yang merusak ide hutan menyerap karbon secara permanen, kata Counsell.
Masalah lain adalah “nol” manfaat bagi iklim. Melindungi hutan di satu daerah mungkin mengakibatkan deforestasi di tempat lain karena komunitas yang terkena proyek konservasi bergerak untuk mencari nafkah.